Dr. Ismail Sirveva, anggota Pokja Politik Hukum dan Keamanan BPP3OKP RI
PAPUA (PB.COM) – Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kesadaran inilah yang kembali ditegaskan sejumlah tokoh adat dan intelektual Papua melalui imbauan bersama agar masyarakat tidak terprovokasi oleh aksi demonstrasi anarkis yang berpotensi merusak harmoni sosial serta mengganggu ketertiban umum.
Dr. Ismail Sirveva, anggota Pokja Politik Hukum dan Keamanan BPP3OKP RI Provinsi Papua Barat sekaligus Ketua Dewan Kua Majelis Muslim Papua Provinsi Papua Barat, menekankan pentingnya menjaga kondusifitas daerah dalam kerangka otonomi khusus. “Stabilitas keamanan harus terus dijaga agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan baik, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat Papua Barat perlu memperkuat harmonisasi sosial, kebersamaan, serta toleransi dalam membangun persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Fauzian Fimbai, Ketua Forum Intelektual Risa Turi Bersatu, mengingatkan warga Teluk Bintuni agar selalu menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama maupun antar-suku. “Teluk Bintuni adalah rumah bersama, rumah tujuh suku. Keberagaman yang kita miliki adalah kekuatan. Jangan sampai kita terprovokasi isu nasional yang belum tentu relevan dengan kondisi lokal,” tegasnya. Ia menambahkan, “Setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa sudah ada mekanisme penyelesaiannya. Tidak ada alasan menyalurkan ketidakpuasan dengan cara-cara anarkis.”
Sementara itu, dari Manokwari Selatan, Kepala Suku Biak, Erens Wakum, turut menyerukan agar seluruh kepala suku, baik Papua maupun Nusantara, menjaga ketertiban masyarakat. “Kepala suku adalah panutan. Jika para pemimpin adat berdiri di garda depan menjaga keamanan, maka masyarakat pasti mengikuti jalur damai. Jangan mudah terhasut isu yang bisa memicu konflik,” pesannya.
Imbauan ketiga tokoh tersebut mencerminkan komitmen bersama bahwa stabilitas keamanan adalah prasyarat mutlak bagi pembangunan Papua yang berkelanjutan. Aksi anarkis hanya akan merugikan masyarakat luas dan menghambat program pembangunan. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di era digital yang sarat provokasi.
Pesan moral dari para tokoh adat dan intelektual ini sekaligus meneguhkan bahwa Papua adalah rumah bersama. Dengan memperkuat persatuan, toleransi, dan solidaritas, Papua diyakini dapat terus melangkah maju menuju masa depan yang damai, sejahtera, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (ADM)
