Pembukaan Rapat Paripurna Pertama Upacara Pembukaan Sidang Rancangan (P-APBD) Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda non-APBD Masa Sidang Pertama 2025 di ruang sidang DPRK Puncak, Selasa (16/9/2025).
ILAGA (PB.COM) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak meminta kepada pemerintah daerah agar memperhatikan sejumlah kebutuhan mendesak dan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRK Puncak, Thomas Tabuni, saat membuka Rapat Paripurna Pertama Upacara Pembukaan Sidang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda non-APBD Masa Sidang Pertama 2025 di ruang sidang DPRK Puncak, Selasa (16/9/2025).
DPRD Puncak berharap, kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat ini dapat menggerakkan roda perekonomian. Selain itu kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan yang menghubungkan wilayah penghasil komoditas perkebunan seperti sayur-sayuran dengan wilayah pemasaran, seperti jalan penghubung Ilaga-Sinak, Sinak-Mulia dan Ilaga-Beoga perlu ditingkatkan.
“Dewan juga menyampaikan masih kurangnya penyerapan anggaran oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah khususnya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik. Berkaitan dengan hal tersebut dewan meminta agar dinas dan badan yang penyerapan anggarannya masih terbilang rendah untuk segera meningkatkan kinerjanya mengingat sisa waktu tiga bulan dalam tahun anggaran ini,” pinta Thomas Tabuni.
DPRK Puncak juga minta untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara. Karena itu, rencana Pemerintah Kabupaten Puncak dalam waktu dekat akan menata ulang pengisian jabatan mulai dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Pengawas dan Jabatan Administrator, DPRK Puncak akan mengawal proses ini.
“Satu hal yang menjadi penekanan kami bahwa pengisian jabatan di setiap tingkatan adalah hak prerogatif bupati sebagai Pembina Kepegawaian di daerah yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN,” lanjut Thomas Tabuni mengingatkan.
Untuk itu ia menghimbau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda bahkan Kepala OPD serta ASN untuk tidak mengintervensi pengisian jabatan dimaksud. Ia menegaskan, seorang ASN harus siap ditempatkan dimana pun di wilayah NKRI, dan dalam jabatan apapun sebagaimana telah tertuang dalam surat pernyataan ketika diangkat menjadi CPNS.
“DPRK berharap tidak ada penolakan dari siapapun, ketika sesorang ASN diangkat dalam jabatan tertentu dan di unit kerja manapun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak,” tegas Thomas.
Thomas juga meminta kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Puncak untuk segera mempersiapkan Ranperda tentang Pemekaran Distrik dan Pemekaran Kampung untuk selanjutnya nanti dibahas versama-sama, sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Puncak.
“Kami juga sampaikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pemberian nama Bandara Ilaga, Beoga, Sinak, Wangbe, Doufo, Agandugume dan pemberian nama Guesst House serta nama-nama jalan di Kabupaten Puncak untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang paripuna ke depan,” tambahnya.
Lanjut Thomas Tabuni, selain Rancangan P-APBD TA 2025, ada satu Ranperda Non-APBD yang diusulkan untuk dibahas dan disetujui sebagai Perda yaitu Ranperda RPJKD Tahun 2025-2045. RPJPD ini akan menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Puncak dalam melaksanakan Pembangunan 20 tahun ke depan dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok kebijakan daerah.
Turut hadir dalam sidang tersebut, Bupati Puncak Elvis Tabuni, SE.MM, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Puncak, Forkopimda Kabupaten Puncak, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak, perwakilan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda. (Diskominfo Puncak/GMR)
