Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa didampingi Wagub Deinas Geley menandatangani dokumen Rapat Kerja (Raker) II bersama delapan bupati se-Papua Tengah, di Sasana Kaonak, Kantor Bupati Puncak Jaya, Rabu-Kamis, 24-25 September 2025.
MULIA (PB.COM) – Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, membeberkan kondisi APBD Papua Tengah yang menurun drastis. Dari APBD induk 2025 senilai Rp3,88 triliun yang sempat naik menjadi Rp4 triliun pada perubahan, proyeksi 2026 justru diprediksi mentok di Rp2,4 triliun.
Setelah pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), angka itu terjun bebas hanya menyisakan Rp1,447 triliun. “Turun 56 persen banyak sekali. Jangan sampai bupati-bupati berpikir provinsi punya uang banyak. Kita hanya Rp1,4 triliun. Otsus turun 64 persen, DBH turun 67 persen, DAU turun 18 persen, bahkan DAK fisik tinggal Rp932 juta. Jadi program ke depan harus benar-benar dirapikan,” kata Gubernur Meki dalam Rapat Kerja (Raker) II bersama delapan bupati se-Papua Tengah, di Sasana Kaonak, Kantor Bupati Puncak Jaya, Kamis (25/9/2025).
Dalam Raker yang digelar dua hari sejak Rabu kemarin, ia menekankan bahwa forum ini bukan hanya merumuskan program, tetapi juga menjadi ruang evaluasi kondisi fiskal provinsi yang sedang menghadapi tekanan serius.
Ia menjelaskan, ketergantungan ekonomi Papua Tengah pada sektor tambang membuat pertumbuhan sangat rentan. Apalagi sejak smelter Gresik terbakar dan ekspor mineral sempat terhenti, ekonomi Papua Tengah minus 25 persen pada kuartal I 2025. Meski sempat pulih di kuartal II, ia memperingatkan kuartal III dan IV berpotensi kembali negatif akibat faktor eksternal.
Di tengah keterbatasan fiskal, Gubernur Meki menawarkan langkah strategis: merebut kembali posisi Papua Tengah sebagai pemegang saham utama Bank Papua. Menurutnya, pembagian saham empat provinsi baru membuka peluang Papua Tengah bersama kabupaten bisa menjadi pengendali, sehingga bank daerah benar-benar menopang pembangunan lokal.
“Kalau kita jadi pemegang saham utama, kita bisa kendalikan Bank Papua untuk membangun Papua Tengah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Tengah menegaskan perlunya penajaman skala prioritas. Ia meminta setiap kabupaten hanya mengajukan dua program utama untuk 2026 agar eksekusi lebih realistis dengan kondisi fiskal saat ini.
“Jangan lebih dari itu. Kita harus sesuaikan dengan kenyataan keuangan daerah. Tertulis saja, supaya jadi pertimbangan bersama,” tegasnya. Dengan kondisi fiskal yang tertekan, pemerintah provinsi menekankan pentingnya efisiensi, fokus, dan koordinasi. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
