
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Yahukimo, Yulianus Layuk Rombe, ST., MT. (Paling Kanan) didampingi Plt. Sekretaris dan Plt. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Pegunungan.
WAMENA (PB.COM) – Upaya Pemerintah Kabupaten Yahukimo, untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat bencana mendapat angin segar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi menyatakan dukungan penuh terhadap usulan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diajukan Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, S.H., M.H., melalui rekomendasi resmi Gubernur Papua Pegunungan Dr. (CH) Jhon Tabo, S.E., M.BA. kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.
Keputusan ini menempatkan Kabupaten Yahukimo sebagai salah satu daerah prioritas penanganan pascabencana di Papua Pegunungan, setelah melalui rangkaian verifikasi teknis dan administrasi yang ketat.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Yahukimo, Yulianus Layuk Rombe, ST., MT., menjelaskan bahwa dukungan Pemerintah Provinsi tidak datang begitu saja. BPBD Papua Pegunungan telah melakukan tinjauan lapangan, pengecekan kerusakan, hingga telaah administrasi menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap usulan sesuai dengan standar kelayakan yang ditentukan BNPB.
“Seluruh dokumen, data teknis, dan kondisi faktual di lapangan telah diverifikasi. Proses ini menjadi dasar kuat sehingga usulan kami bisa sampai pada tahap rekomendasi gubernur,” ujar Yulianus kepada wartawan, Rabu (26/11/2025).
Menurutnya, proses evaluasi provinsi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya reaktif, tetapi berbasis data dan kebutuhan nyata masyarakat.

Dokumentasi kegiatan Telaah BPBD Provinsi Papua Pegunungan
Dikemukakan Yulianus Layuk Rombe, dalam rekomendasinya, Pemprov Papua Pegunungan mengusulkan pemulihan tujuh infrastruktur yang terdampak bencana, terdiri dari Dua jembatan konstruksi utama yang mengalami kerusakan signifikan, dan Lima jembatan plat duiker yang menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi layanan dasar.
Kerusakan di beberapa titik ini berdampak langsung pada aksesibilitas masyarakat antar-distrik, termasuk akses pendidikan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan.
“Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi urat nadi kehidupan masyarakat Yahukimo. Pemulihannya akan menghidupkan kembali aktivitas dan membuka isolasi wilayah yang terdampak,” lanjut Yulianus.
“Build Back Better and Safer”: Gubernur Tekankan Pembangunan Lebih Tangguh
Dijelaskannya, Dalam surat rekomendasinya, Gubernur Jhon Tabo menegaskan bahwa fase rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengikuti prinsip “build back better and safer” membangun kembali secara lebih kuat, aman, dan berketahanan bencana.
Pendekatan ini dinilai penting mengingat topografi Papua Pegunungan yang rawan bencana alam seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.
“Penanganan pascabencana tidak boleh hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan infrastruktur jauh lebih siap menghadapi ancaman ke depan,” tutur Yulianus sebagaimana ditulis Gubernur dalam dokumen rekomendasi tersebut.
Dengan keluarnya rekomendasi resmi ini, Pemprov Papua Pegunungan berharap BNPB dapat segera menindaklanjuti dan mengalokasikan hibah sesuai proposal Pemerintah Kabupaten Yahukimo.
Dukungan ini juga menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga, meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana, dan memastikan negara hadir di wilayah-wilayah terdampak bencana secara nyata.
“Ini bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi kepercayaan masyarakat Yahukimo bahwa pemerintah hadir untuk mereka,” kata Yulianus. (ADM)







































