Pelaksana Tugas Kaban Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, ST., M.Si dan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos.
NABIRE (PB.COM) — Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH memerintahkan Badan Kesbangpol serta Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat untuk membentuk tim khusus guna menangani dan menyelesaikan konflik di wilayah Kapiraya, Kabupaten Mimika.
Langkah tegas Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyikapi konflik sosial tersebut adalah dengan menurunkan tim pekan depan ke lokasi konflik untuk berdialog.
Pelaksana Tugas Kaban Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii, ST., M.Si, Jumat (28/11/2025) mengatakan, konflik antarwarga yang melibatkan masyarakat dari Timika dan Deiyai sudah semakin meresahkan, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah Kapiraya.
“Informasi dan situasi belakangan ini sangat meresahkan masyarakat baik dari Deiyai maupun Timika yang berada di Kapiraya. Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut,” ujarnya.
Albertus menegaskan kepada seluruh pihak agar menahan diri dan tidak melakukan aksi balasan maupun pergerakan yang dapat memperluas konflik.
“Kita telah memasuki bulan Desember, suasana menyambut Natal seharusnya dipenuhi damai, bukan pertikaian. Sesuai instruksi bapak Gubernur, pemerintah akan turun langsung untuk melakukan dialog dan negosiasi damai,” jelasnya.
Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus, dan Kesejahteraan Rakyat Papua Tengah, Lambertus Wakerkwa, S.Sos, menambahkan, pemerintah tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan makin meluas. “Tidak ada lagi waktu menunda. Konflik ini harus segera dihentikan,” tegas Lambert.
Ia menambahkan bahwa konflik di Kapiraya bukan hanya terkait ketegangan sosial, tetapi juga berkaitan dengan persoalan tapal batas antara Kabupaten Mimika, Deiyai, dan Dogiyai.
“Tim akan melibatkan perwakilan dari Pemprov, pemerintah kabupaten terdampak konflik, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, hingga perempuan. Kami ingin penyelesaian yang menyeluruh dan berkeadilan,” tambahnya.
Pemerintah menargetkan pertemuan resmi tim pada 2 Desember 2025 sebagai langkah awal tim, sebelum ke Timika.
“Hentikan kekerasan. Hentikan aksi anarkis. Hentikan konflik antarsuku, antarkelompok, dan antarkeluarga. Papua Tengah harus menjadi tanah damai, apalagi kita menyambut Natal,” pinta Lambertus. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
