Ketua DPRK Puncak Thomas Tabuni, S.IP menjawab wartawan di sela-sela menghadiri acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, Jumat, 23 Januari 2026 di Aula BPKAD Puncak, Kota Ilaga.
ILAGA (PB.COM)—Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Puncak Thomas Tabuni, S.IP menegaskan, pihaknya akan mengawasi secara ketat setiap kegiatan yang dilakukan oleh semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah itu sepanjang tahun 2026, khususnya kegiatan fisik yang berdampak bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Puncak.
“Periode ini kami dari DPRK akan ketat dalam pengawasan di lapangan, terutama kegiatan-kegiatan fisik. Jika belum selesai sesuai dengan deadline waktu, maka kami akan menyurati kepada pihak berwajib. Itu sudah tegas kami sampaikan di awal tahun 2026 ini. Jadi pimpinan OPD jangan main-main,” kata Thomas Tabuni di sela-sela menghadiri acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026, Jumat, 23 Januari 2026 di Aula BPKAD Puncak, Kota Ilaga.
Menurut Thomas, pengawasan yang ketat dari DPRK merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah,bahkan kegiatan fisik.
“DPRK tidak kompromi, kami akan tegas dalam pengawasan. Misalnya saja proyek 2025 yang masih dalam tahap kegiatan lanjutan 2026, maka DPRK akan memberikan deadline waktu agar dituntaskan. Jika tidak maka sudah tentu akan kami berikan catatan bahkan sanksi tegas,” ujarnya.
Bupati Puncak Elvis Tabuni saat menyerahkan DPA TA 2026 kepada para kepala OPD, Jumat, 23 Januari 2026 di Aula BPKAD, Kota Ilaga.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, dengan pembagian DPA Tahun Anggaran 2026 lebih awal ini, maka penyerapan anggaran harus berjalan dengan baik dan terukur, terutama kegiatan-kegiatan fisik. Sebab DPRK tidak mau daerah ini semakin berkembang maju sama dengan daerah lain.
“Apalagi Kepala Inspektorat baru diangkat, dia punya pekerjaan besar harus ketat melakukan pengawasan. Yang sudah terjadi tahun-tahun sebelunmnya jangan terjadi lagi. Orang yang bertugas di Puncak, harus kerja dengan hati. Kota ini adalah kota injil. Sepersen pun uang negara harus dipergunakan dengan baik, termasuk pertanggungjawab juga harus baik supaya ada kemajuan dan masyarakat sejahtera,” tegas Thomas.
Thomas Tabuni menilai, efektivitas belanja daerah sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah perlu meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penggunaan anggaran, terutama kegiatan-kegiatan fisik di bawah kendali Kepala Inspektorat yang baru. (Diskominfo Puncak/GMR)
