Penutupan Rakor Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua, Selasa (12/5/2026) di Timika.
TIMIKA (PB.COM) – Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya, percepatan pelaksanaan Sensus OAP sebagai basis data pembangunan, penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah, penguatan tiga pilar utama Papua yakni gubernur, DPRP, dan MRP, implementasi interoperabilitas SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP.
Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, SH saat menutup Rakor, Selasa (12/5/2026) di Timika, menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, sejumlah rekomendasi strategis yang dihasilkan itu, akan menjadi dasar penguatan tata kelola pembangunan Papua ke depan.
Forum juga mendorong percepatan penyelesaian Perdasus dan Perdasi, revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, serta penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus melalui revisi PMK Nomor 33 Tahun 2024.
Seluruh hasil rekomendasi dalam forum, kata Gubernur Meki, tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif semata, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata dan kolaborasi lintas sektor.
“Seluruh hasil dan rekomendasi ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen forum semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Tanah Papua,” tegasnya.
Ia menambahkan, Papua membutuhkan kolaborasi dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, bukan berjalan sendiri-sendiri.“Forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua,” katanya.
Gubernur Meki juga menekankan bahwa Dana Otsus harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat asli Papua.
Ia menegaskan, seluruh kebijakan pembangunan harus sejalan dengan visi Papua Tengah, yakni mewujudkan Papua Tengah emas yang adil, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
“Semoga seluruh kebijakan dan program yang telah dirumuskan bersama dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya Papua yang mandiri, adil, damai, dan sejahtera,” tutup Gubernur Meki.
Forum strategis tersebut dihadiri Mendagri RI beserta jajaran, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala Sekretariat Wakil Presiden RI, Komisi II DPR RI, BP3OKP, para gubernur, bupati, wali kota se-Tanah Papua, pimpinan DPRP, MRP, sekretaris daerah, pimpinan OPD, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, mitra pembangunan, serta insan pers. (Gusty Masan Raya/Rilis)
