Bupati Yahukimo didampingi Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Son Bahabol foto bersama usai menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua di Jayapura, Senin (25/5/2026)
JAYAPURA (PB.COM) – Di tengah tantangan geografis ekstrem, keterbatasan infrastruktur, hingga kompleksitas pelayanan pemerintahan di wilayah pegunungan Papua, Pemerintah Kabupaten Yahukimo kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Yahukimo berhasil meraih opini tertinggi dalam audit keuangan negara yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Capaian ini menjadi penanda kuat bahwa Tujuh Tahun kepemimpinan Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli bersama Wakil Bupati Esau Miram, tata kelola keuangan daerah terus bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua kepada Bupati Yahukimo di Jayapura, Senin (25/5/2026), yang turut didampingi Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Son Bahabol.
Momentum ini menjadi simbol keberhasilan Pemerintah Kabupaten Yahukimo mempertahankan standar tata kelola keuangan yang dinilai memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas pengawasan internal.
Bagi sebuah daerah dengan kondisi geografis yang sulit seperti Yahukimo—yang sebagian wilayahnya hanya dapat dijangkau melalui transportasi udara maupun jalur pejalan kaki, mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut bukan perkara sederhana. Tantangan distribusi pelayanan pemerintahan hingga pengawasan administrasi di wilayah terpencil menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi setiap tahun anggaran.
Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo, Redison Manurung, S. Pd., M. Si., CGCAE., CAPG., CIAPA menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh aparatur pemerintahan di bawah arah kebijakan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo yang menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai prioritas utama.
“Predikat WTP ke-7 ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk terus meningkatkan disiplin, integritas, dan kualitas tata kelola pemerintahan demi pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, Redison menegaskan bahwa opini WTP bukan dipandang sekadar penghargaan formal, melainkan indikator atas tingkat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola setiap rupiah anggaran negara.
“Raihan WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-turut ini bukan sekadar piala atau penghargaan, melainkan cerminan dari kerja keras, disiplin, dan sinergi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Yahukimo. Kami berkomitmen agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dipertanggungjawabkan dengan baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya melalui sambungan seluler, Senin malam.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan orientasi pemerintahan yang ingin memastikan bahwa kualitas administrasi keuangan berjalan seiring dengan manfaat nyata pembangunan bagi masyarakat.
Bukan Sekadar Opini, Tetapi Fondasi Kepercayaan Publik
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, opini WTP dari BPK memiliki makna strategis. Predikat tersebut diberikan ketika laporan keuangan pemerintah dianggap telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi.
Sekda Yahukimo, Redison Manurung juga menjelaskan sejumlah faktor penting yang menopang keberhasilan tersebut, antara lain kepatuhan terhadap aturan penyusunan laporan keuangan, penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), hingga penyajian informasi keuangan yang semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, keberhasilan mempertahankan WTP selama tujuh tahun berturut-turut menempatkan Yahukimo sebagai salah satu daerah di wilayah Pegunungan Papua dengan konsistensi tinggi dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.
Capaian ini menjadi penting karena pengelolaan anggaran yang sehat sering kali menjadi dasar bagi percepatan pembangunan daerah, baik pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sumber daya manusia.
Tidak Berpuas Diri
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dari BPK, Pemerintah Kabupaten Yahukimo memastikan tidak akan terlena dengan capaian tersebut. Berbagai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk catatan kecil dari auditor, akan tetap ditindaklanjuti untuk memperbaiki kualitas administrasi keuangan pada masa mendatang.
Komitmen itu menunjukkan bahwa opini WTP dipandang bukan sebagai garis akhir, melainkan bagian dari proses pembenahan pemerintahan yang berkelanjutan.
Di tengah medan pembangunan yang tidak mudah, konsistensi meraih WTP menjadi pesan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan tetap bisa berjalan, bahkan dari wilayah pegunungan yang penuh keterbatasan. (ADM)
