Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, membuka Sosialisasi Penyusunan Laporan LKPD, SAKIP, LAKIP, dan TPP di Aula Kasih Tabernakel, Nabire, Senin (22/6/2026),
NABIRE (PB.COM) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menggelar Sosialisasi Penyusunan Laporan LKPD, SAKIP, LAKIP, dan TPP di Aula Kasih Tabernakel, Nabire, Senin (22/6/2026),
Sosialiasi ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), penguatan sistem pelaporan, serta pengembangan inovasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, mewakili Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, SH, pada kesempatan itu menyoroti kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menurutnya harus dipahami sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, disiplin, dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, sistem TPP akan semakin terintegrasi dengan absensi elektronik dan sistem e-Kinerja sehingga proses penilaian kinerja ASN dapat dilakukan secara objektif, transparan, dan terukur.
“TPP bukan hak yang diterima begitu saja, tetapi penghargaan yang diberikan berdasarkan kinerja dan disiplin pegawai. Karena itu harus ada tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan target pekerjaan,” tegas Ukkas.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menerapkan sistem absensi elektronik sebagai salah satu instrumen untuk mengukur tingkat disiplin ASN. Selanjutnya, sistem tersebut akan diintegrasikan dengan aplikasi e-Kinerja guna mengukur capaian kerja setiap pegawai secara lebih komprehensif dan akurat.
“Setiap perangkat daerah harus mampu menghadirkan inovasi yang memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Inovasi menjadi salah satu ukuran kemajuan daerah yang dinilai secara nasional,” ujarnya.
Ukkas juga mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi antar-OPD dalam proses penyusunan berbagai laporan pemerintahan. Banyak dokumen pelaporan membutuhkan dukungan data lintas sektor sehingga komunikasi dan kolaborasi yang baik menjadi faktor penentu keberhasilan.
“Saya berharap setelah kegiatan ini tidak ada lagi keterlambatan penyampaian laporan, tidak ada dokumen yang tidak lengkap, dan seluruh perangkat daerah mampu menyusun laporan yang berkualitas. Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari para narasumber,” pungkasnya. (GMR/Abeth)
