Pencanamgan Sensus Ekonomi Tahun 2026 se-Tanah Papua, Senin (22/6/2026) di Suni Hotel Abepura.
JAYAPURA (PB.COM) – Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah se-Tanah Papua untuk memanfaatkan data Sensus Ekonomi Tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pengambilan kebijakan daerah.
Di hadapan para kepala daerah usai usai pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 untuk selluruh wilayah Papua, di sela acara Apresiasi Kepala Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 di Suni Hotel Abepura, Senin (22/6/2026), Tito mengatakan, Sensus Ekonomi sangat penting sekali karena pemerintah kita harus membuat kebijakan berbasis data di seluruh Indonesia, termasuk Papua.
“Saya tahu tantangan Papua tidak gampang. Karena itu kita mengambil momentum kumpul di sini untuk mendorong dan mendukung BPS melakukan sensus,” ujarnya.
Menurut Tito, sensus ini akan sangat berguna untuk para bupati/wali kota dan gubernur mengambil kebijakan. Karena kalau data diambil oleh daerah, tentu biayanya mahal, dan membutuhkan skill yang mengerti tentang statistic. Selain itu membutuhkan waktu yang tidak mudah.
“Jadi bahasanya bukan kita mendukung sensus oleh BPS, mari kita tunggangi sensus BPS untuk ambil data gratis buat kita,” kata Tito.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti pada kesempatan itu mengatakan, BPS ditugaskan untuk melakukan pendataan lengkap yang disebut Sensus Ekonomi Tahun 2026.
Pendataan mulai dilakukan secara door to door sejak tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Amalia mengapresiasi Mendagri Tito Karnavian yang menurutnya sangat responsive dan mendukung penuh sensus ini.
“Saya sangat apresiasi karena pak Mendagri bersedia tandatangan surat edaran bersama yang disebarluaskan kepada seluruh daerah di Indonesia untuk mendukung Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya. Tidak
hanya itu, pesan khusus Mendagri kepada seluruh kepala daerah bahwa dengan adanya Sensus Ekonjomi menjadi kesempatan emas mendapatkan data yang akurat tanpa harus menggunakan APBD. Jadi sangat besar manfaatnya untuk kepala-kepala daerah pergunakan, tanpa berbayar.
Amalia menyebut jumlah petugas sensus yang tersebar di seluruh Tanah Papua berjumlah 5.355 orang. “Mereka siap mencatat perekonomian di Tanah Papua,” katanya optimis.
Acara pencanangan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Tanah Papua ini ditandai dengan menabuh tifa bersama Mendagri Tito Karnavian, anggota DPR RI Komaruddin Watubun dan enam Gubernur se-Tanah Papua. (Frida Adriana)
