Plt. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Penius Lani foto bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian di sela-sela Rakornas Dukcapil Tahun 2026 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
JAKARTA (PB.COM)—Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan mencatat selama Januari hingga Juli 2026, terjadi penambhan jumlah Data Kependudukan Bersih (DKB) yang signifikan yakni sebanyak 3.111 jumlah jiwa.
“Data Kependudukan Bersih (DKB) Kabupaten Jayawijaya per semester satu tahun 2026 adalah 281.218 jumlah jiwa. Sebelumnya di angka 278.107 jiwa berdasarkan data semester II tahun 2025 atau ada penambahan penduduk sebesar 3.111 jumlah jiwa selama Januari hingga Juli 2026,” kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayawijaya, Yohanes Penius Lani, S.Kom.,M.PWK saat menghadiri Rakornas Dukcapil di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Yohanes, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Jayawijaya dengan luas wilayah 2.630,58 km² terdiri dari 40 distrik dan 332 kampung/kelurahan itu adalah 0,66 persen per tahun selama periode 2020–2024, dimana Distrik Wamena mendominasi sebagai pusat populasi dengan 61.637 jiwa atau 22,16 persen dari total penduduk.
“Kenaikan jumlah di semester pertama tahun ini sangat besar, jika dibandingkan dengan periode 2024 sampai dengan 2025 yang hanya naik sekitar 1.819 jumlah jiwa untuk semester pertama dan semester kedua. Kami akan kejar terus agar di semester kedua tahun 2026 terus naik sampai di angka 299.012 atau mencapai 300.000,” ujar Yohanes.
Data Kependudukan Bersih (DKB), kata diam adalah data kependudukan resmi nasional yang akurat, terpadu, dan bebas dari data ganda. Data ini disusun melalui proses pembersihan (cleansing) dan pemadanan NIK berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
DKB juga menjadi satu-satunya acuan data penduduk bagi instansi pusat dan daerah yang dirilis secara rutin setiap semester (dua kali setahun) oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data ini memuat informasi by name, by address, serta elemen biometrik penduduk.
“Kami berharap kondisi daerah aman agar dengan sistem jemput bola kami melakukan perekaman e-KTP dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD langsung ke sekolah-sekolah, perkantoran, hingga ke distrik-distrik di pinggiran Kota Wamena. Tujuannya selain untuk tertib administrasi kependudukan, juga adalah agar sinkronisasi dengan angggaran. Sebab jumlah penduduk ikut menentukan besar anggaran yang diterima dari Pusat, terutama DAU dan Dana Desa,” tuturnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat membuka Rakornas Dukcapil menyampaikan bahwa digitalisasi administrasi kependudukan akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah. Saat ini sudah tersedia sebelas layanan administrasi kependudukan yang dapat diakses secara digital melalui Identitas Kependudukan Digital.
“Ke depan, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD tidak lagi bergantung pada fotokopi KTP elektronik dalam berbagai proses administrasi. Identitas digital akan menjadi sarana utama untuk verifikasi, validasi, hingga akses berbagai layanan publik secara elektronik,” katanya.
Di bidang pencatatan sipil, Kemendagri juga tengah mempercepat integrasi sistem dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Bayi yang lahir di rumah sakit maupun puskesmas nantinya dapat langsung memperoleh akta kelahiran secara otomatis melalui sistem yang terhubung dengan Ditjen Dukcapil sehingga dokumen dapat diterbitkan lebih cepat tanpa proses administrasi yang berbelit.
“Namun keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga integritas dan kualitas aparatur yang menjalankannya. Karena itu, kami terus memperkuat integritas, kompetensi, dan kolaborasi agar pelayanan administrasi kependudukan semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,”tegas Tito. (Gusty Masan Raya)
