Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos, M.Si menyerahkan cinderamata kepada Direktur Dukcapil Kemendagri di sela-sela Rakorda Dukcapil se-Tanah Papua di Hotel Horison Diana Timika, Kamis, 31 Juli 2025.
TIMIKA (PB.COM)—Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Papua Tengah Deinas Geley, S.Sos,M.Si meminta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua baik provinsi maupun kabupaten untuk terus memproteksi dan meningkatkan jumlah Orang Asli Papua (OAP) dari tahun ke tahun.
“Saya sampaikan kepada seluruh kepala Dinas Dukcapil dari 48 Kabupaten dan Kota maupun kepala dinas Dukcapil di enam provinsi se tanah Papua bahwa jumlah OAP ini harus didongkrak naik,” ujar Wakil Gubernur Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos,M.Si dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Se-Tanah Papua Tahun 2025 di Hotel Horison Diana, Timika, Kamis, 31 Juli 2025.
Menurut Deinas, berdasarkana data per 28 Juli 2025, jumlah Orang Asli Papua di enam provinsi adalah sebagai berikut: Provinsi Papua Tengah sebanyak 526.410 jiwa (51,35%), Papua barat: 294.436 jiwa (50,01 %), Papua: 269.693 jiwa (50,01%), Papua Selatan: 45.383 jiwa (50,01 %), Papua Pegunungan: 8.370 jiwa (50,01%), dan Papua Barat Daya sebanyak 25.703 jiwa (50,01%).
Orang Asli Papua di Distrik Oklip, Pegunungan Bintang.
“Yang ada kita harus pertahankan dan tingkatkan jumlahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menegaskan, jangan membeda-bedakan di antara kita Orang Asli Papua. Kita tetap bersatu, kita tetap Orang Asli Papua. Pemekaran daerah boleh ada, tapi orang asli Papua tetap satu,” tutur Geley.
Deinas Geley menegaskan, pencatatan dan penginputan data OAP di Tanah Papua masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dilakukan oleh 48 Dukcapil se-Tanah Papua. Pertama, Percepatan Pendataan & Penginputan Data Base Orang Asli Papua (OAP).
“Pentingnya pendataan OAP adalah agar tersedia data akurat sebagai dasar kebijakan serta penentuan alokasi Dana Otonomi Khusus di Tanah Papua. Data OAP sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua agar dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan, serta melindungi hak-hak Orang Asli Papua,” urainya.
Ditjen Dukcapil Kemendagri, kata dia, telah meluncurkan aplikasi SIAK Plus untuk pendataan OAP secara detail. Penting juga untuk segera menyepakati klasifikasi OAP sesuai UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 melalui MRP se-Tanah Papua. Data yang valid dan terintegrasi sangat penting sebagai dasar kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua di berbagai bidang.
“Kedua adalah Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK). Layanan ini menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik menuju era digital. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan jaringan internet, kondisi sosial masyarakat, dan faktor keamanan,” bilangnya.
Kegiatan Rakorda ini diselenggarakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Mimika dengan mengusung tema “Percepatan Pendataan Dan Penginputan Database Orang Asli Papua (OAP) Serta Digitalisasi Layanan ADMINDUK Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Tanah Papua.”
“Sebagai tuan rumah, saya atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri beserta rombongan yang ikut hadir. Juga selamat datang kepada para peserta Rakorda, para Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Se- Tanah Papua,” katanya.
Ia berharap, Dinas Dukcapil terus berkomitmen memberikan layanan yang inklusif melalui upaya jemput bola, termasuk di daerah pesisir dan terpencil, demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas bagi Orang Asli Papua di seluruh Tanah Papua.
“Saya mengajak kepada seluruh peserta Rakorda untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kita berharap melalui Rakorda ini, bisa kita jadikan sebagai langkah konkrit dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat yang ada di Tanah Papua,” tutup Deinas. (Gusty Masan Raya/Abeth You)
