Ketua GMNI Jayapura, Lukas Haay
JAYAPURA (PB.COM) – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Jayapura menyerukan agar jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua diisi oleh Orang Asli Papua (OAP), khususnya yang berasal dari wilayah adat Tabi atau Saireri. Seruan ini disampaikan Ketua GMNI Jayapura, Lukas Haay, menyusul pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025–2030 oleh Presiden RI di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).
“Posisi Sekda Papua perlu menjadi perhatian kita semua,” ujar Haay di Jayapura, Kamis (9/10/2025). Menurutnya, jabatan strategis tersebut berperan penting dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah dan seharusnya diberikan kepada ASN OAP yang memiliki kapasitas dan integritas.
Lukas Haay menyoroti bahwa selama satu dekade kepemimpinan mendiang Gubernur Lukas Enembe, posisi Sekda Provinsi Papua justru diisi oleh pejabat dari luar Tanah Papua.
“Sepuluh tahun kepemimpinan almarhum Bapak Lukas Enembe, jabatan Sekda selalu dipegang saudara-saudara kita dari Nusantara. Apakah tidak ada ASN OAP yang memenuhi syarat?” ujarnya retoris.
Ia berharap pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang baru dapat menata birokrasi secara profesional dan proporsional, dengan mempertimbangkan representasi wilayah adat dan potensi ASN lokal.
“PSU sudah selesai, mari kita berpikir positif dan menyuarakan energi terbaik kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru untuk menata pemerintahan dengan baik. Terutama dalam penentuan jabatan Sekda Papua, kami berharap itu menjadi prioritas,” tegasnya.
Menurut Haay, visi dan misi ‘Papua Cerah’ yang diusung pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur baru hanya dapat diwujudkan jika pengisian jabatan birokrasi dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan pemerataan wilayah adat, bukan semata-mata karena pertimbangan politik.
“Kami harap kepemimpinan baru ini tidak mengisi jabatan Eselon I, II, dan III berdasarkan kepentingan politik, tetapi berdasarkan kinerja dan profesionalisme aparatur sipil negara,” pungkas Lukas Haay. (ADM)
