Gubernur John Tabo saat menyerahkan Nota Tugas kepada Elex Bidana sebagai Plt. Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Pegunungan, Selasa, 20 Januari 2026.
OKSIBIL (PB.COM)—Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) John Tabo, SE,MBA melakukan rotasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 20 Januari 2026. Salah satunya, memberikan nota tugas kepada putra Pegunungan Bintang (Pegubin), Elex Bidana, S,IP untuk menduduki jabatan sebagai Plt. Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Pegunungan.
Penunjukan ini mendapat apresiasi dari pemuda Pegubin. Ketua KNPI Kabupaten Pegubin Fransiskus Kasipmabin mengatakan, penunjukan Elex Bidana menduduki posisi Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, patut dibaca lebih dari sekadar rotasi atau pengisian jabatan birokrasi semata.
“Di tengah masih minimnya keterwakilan birokrat asal Kabupaten Pegunungan Bintang pada level provinsi, keputusan ini memiliki makna politik-administratif yang penting bagi upaya mewujudkan keadilan representasi dalam tata kelola pemerintahan Daerah Otonom Baru Papua Pegunungan,” kata Frans dalam keterangannya diterima papuabangkit.com, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurut Frans, sebagai daerah dengan tantangan geografis ekstrem dan keterbatasan akses pelayanan publik, Pegunungan Bintang membutuhkan suara dan pemahaman langsung di meja perencanaan kebijakan provinsi. Selama ini, banyak kebijakan pembangunan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman, salah satunya karena minimnya birokrat yang memahami konteks lokal secara utuh.
“Dalam situasi tersebut, penunjukan Elex Bidana menjadi relevan. Kehadirannya tidak boleh dilihat semata dari aspek personal, melainkan sebagai simbol sekaligus instrumen untuk memperjuangkan kepentingan daerah yang selama ini kurang terwakili. Apalagi beliau pernah menjabat sbeagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang,” tuturnya.
Ia menegaskan, birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang memberi ruang bagi keberagaman latar belakang daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh wilayah Papua Pegunungan.
Namun demikian, penunjukan satu atau dua figur tidaklah cukup. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan perlu menjadikan momentum ini sebagai pijakan untuk menyusun kebijakan afirmatif yang sistematis bagi peningkatan kapasitas ASN dari Pegunungan Bintang. Mulai dari pemberian beasiswa kedinasan, pelatihan kepemimpinan berjenjang, hingga promosi jabatan yang adil dan transparan berbasis kompetensi serta keterwakilan wilayah.
“Keadilan birokrasi bukan soal membagi jabatan secara serampangan, melainkan memastikan setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Putra-putri Pegunungan Bintang memiliki potensi, loyalitas, dan komitmen yang tidak kalah dengan daerah lain, asalkan diberikan ruang dan pembinaan yang memadai,” urainya.
Frans berharap, penunjukan Elex Bidana harus dijaga agar benar-benar bermuara pada keberpihakan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar pemenuhan simbol representasi. Sebab Provinsi Papua Pegunungan membutuhkan birokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada realitas masyarakatnya. Tanpa itu, semangat pemekaran dan otonomi daerah akan kehilangan makna substantifnya.
“Saya selaku Ketua DPD KNPI Pegunungan Bintang mengapresiasi Gubernur Papua Pegunungan Bapak John Tabo yang telah menunjuk bapak Elex Bidana sebagai Plt. Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua Pegunungan. Kami turut bangga,” tutupnya. (Gusty Masan Raya)
