Tokoh Pemuda Papua asal Wilayah Saireri, Gifli Buinei.
JAYAPURA (PB.COM) – Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara kembali menguat dan dinilai sebagai keperluan mendesak bagi masyarakat Wilayah Adat Saireri. Desakan ini bukan sekadar wacana elite, melainkan lahir dari kegelisahan masyarakat akar rumput yang selama ini merasakan ketimpangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan Tokoh Pemuda Saireri, Gifli Buinei, dalam pernyataannya di Jayapura, Sabtu malam (31/02/2026). Ia menilai, hingga kini masyarakat Saireri masih berada dalam posisi yang tidak adil secara administratif maupun politik dibanding wilayah adat lain di Tanah Papua.
“Wilayah adat lain sudah memiliki provinsi sendiri, sementara Saireri masih bertahan dalam struktur lama. Ini adalah ketidakadilan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Gifli.
Wilayah Adat Saireri meliputi Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, Waropen, dan Mamberamo Raya. Hingga kini, wilayah tersebut masih berada dalam administrasi Provinsi Papua, meskipun wilayah adat lain di Tanah Papua telah dimekarkan menjadi provinsi baru.
Kondisi ini, menurut Gifli, berdampak langsung pada jauhnya rentang kendali pemerintahan, lambannya pelayanan publik, serta keterbatasan akses pembangunan yang dirasakan masyarakat pesisir dan kepulauan.
“Pemekaran provinsi bukan soal prestise, tetapi soal memperpendek jarak pelayanan, mempercepat pembangunan, dan menghadirkan negara lebih dekat dengan rakyat,” ujarnya.
Kontribusi Besar Saireri bagi NKRI dan Posisi Strategis di Kawasan Pasifik Selatan
Gifli juga menegaskan bahwa masyarakat Saireri memiliki sejarah panjang kontribusi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam aspek politik, pertahanan, maupun sumber daya manusia. Namun kontribusi tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan perhatian dan kebijakan pembangunan yang diterima.
Pembentukan Provinsi Papua Utara diyakini menjadi langkah strategis untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dan membuka ruang percepatan kemajuan bagi masyarakat Saireri.
Lebih jauh, Gifli menyoroti posisi Wilayah adat Saireri yang sangat strategis secara geopolitik. Wilayah ini berada di jalur penting Pasifik Selatan, kawasan yang kaya sumber daya alam, terutama sektor perikanan, mineral, dan energi.
“Pasifik Selatan adalah kawasan yang menjadi perhatian negara-negara besar dunia. Indonesia tidak boleh pasif. Kehadiran negara harus diperkuat, dan Provinsi Papua Utara adalah salah satu jawabannya,” katanya.
Dengan status provinsi, pemerintah pusat dinilai akan lebih efektif dalam mengelola sumber daya alam, menjaga kedaulatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
Aspirasi pemekaran Provinsi Papua Utara juga dinilai sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Wilayah Saireri yang didominasi laut dan pesisir memiliki potensi besar untuk penguatan sektor kemaritiman nasional.
Pemekaran provinsi diyakini akan memperkuat kapasitas pengelolaan laut, meningkatkan ekonomi pesisir, serta memperkokoh posisi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, baik secara ekonomi maupun strategis.
Harapan Terwujud pada 2026
Gifli Buinei menyampaikan harapan agar Provinsi Papua Utara dapat terwujud pada tahun 2026. Ia menekankan bahwa penundaan lebih lama berpotensi menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat Saireri.
“Kami berharap NKRI mendengar suara ini. Jangan sampai masyarakat Saireri merasa dikhianati. Kami hanya ingin pemerintahan yang lebih dekat, responsif, dan adil,” pungkasnya.
Pembentukan Provinsi Papua Utara kini tidak lagi sekadar aspirasi, melainkan telah menjadi tuntutan keadilan dan strategi nasional, yang menyangkut pelayanan publik, kesejahteraan rakyat, hingga posisi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan. (ADM)
