Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan
NABIRE (PB.COM) – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mendorong pengembangan sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan yang digagas pemerintah pusat. Tujuh titik di Kabupaten Nabire dan Mimika masuk dalam tahapan survei lapangan oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, Selasa (9/6/2026) di Nabire, mengatakan, Papua Tengah memiliki potensi perikanan laut yang besar, khususnya di wilayah Nabire dan Mimika. Karena itu, kedua daerah tersebut menjadi fokus dalam program pembangunan Kampung Nelayan yang saat ini tengah melalui proses verifikasi oleh pemerintah pusat.
“Untuk Tanah Papua direncanakan ada 200 Kampung Nelayan. Dari jumlah tersebut, pemerintah pusat melakukan survei lapangan secara bertahap. Untuk Papua Tengah, survei tahap pertama kami mendapatkan empat titik di Nabire, kemudian survei tahap kedua terdapat tiga titik di Timika,” jelas Matuan.
Seluruh lokasi tersebut, kata dia, masih harus melalui proses verifikasi akhir sebelum ditetapkan sebagai penerima program pembangunan. Pihaknya masih menunggu konfirmasi terakhir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jika seluruh tahapan verifikasi dinyatakan memenuhi syarat, maka pembangunan dapat segera dimulai.
“Informasi yang kami terima, pelaksanaan program ini ditargetkan mulai bergerak pada bulan Juli sesuai arahan pemerintah pusat,” katanya.
Karlos juga meluruskan pemahaman masyarakat terkait program Kampung Nelayan. Menurutnya, program tersebut bukan pembangunan rumah bagi nelayan, melainkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana penunjang aktivitas perikanan.
“Jangan sampai masyarakat berpikir Kampung Nelayan berarti dibangunkan rumah. Yang dimaksud adalah pembangunan fasilitas pendukung di kawasan nelayan, seperti dermaga, cold storage atau tempat penyimpanan ikan, pabrik es, SPBU nelayan, dan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas perikanan,” jelasnya.
Dengan adanya fasilitas tersebut, hasil tangkapan nelayan dapat langsung disimpan dan dikelola dengan baik sehingga kualitas ikan tetap terjaga. Selain itu, nelayan tidak lagi mengalami kesulitan dalam distribusi dan pemasaran hasil tangkapan mereka.
Ia berharap program tersebut mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, khususnya di Kabupaten Nabire yang hingga kini masih menghadapi kendala akses pasar.
“Kalau sarana dan akses pasarnya sudah tersedia, tentu akan lebih memotivasi nelayan untuk melaut. Nantinya akan ada pihak yang menampung hasil tangkapan mereka sehingga ada kepastian pasar. Ini yang sangat dibutuhkan nelayan kita,” ungkapnya.
Sementara untuk wilayah Mimika, Karlos menilai akses pasar perikanan sudah relatif lebih baik karena didukung keberadaan sejumlah perusahaan yang selama ini menjadi mitra penampung hasil tangkapan nelayan. (GMR/Abeth)
