Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai penyerahan apresiasi kepada Kepala Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026, Senin (22/6/2026) malam di Suni Hotel Abepura. Tito didampingi Wamendagri, Kepala BPS RI dan 6 Gubernur se-Tanah Papua.
JAYAPURA (PB.COM) – Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan, apresiasi yang diberikan kepada para Kepala Daerah Berprestasi Regional Papua Tahun 2026 berupa tambahan insentif fiscal, harus dipergunakan untuk kepentingan rakyat.
Penegasan ini disampaikan Mendagri Tito usai pengumuman dan penyerahan tropi dan reward kepada para kepala daerah berprestasi, Senin (22/6/2026) malam di Suni Hotel.
Kata Tito, pemberian penghargaan kepada kepala daerah berprestasi memberikan iklim kompetitif kepada daerah-daerah, juga memberikan semangat dan motivasi kepada para kepala daerah untuk terus bekerja menampilkan kinerja terbaiknya untuk memajukan daerah dan menyejahterakan masyarakatnya.
Apresiasi kali ini menurut Tito agak lain, karena biasanya pemenang hanya diberikan tropi atau sertifikat saja. “Tetapi malam ini tidak. Ada doi (duit), lumayanlah. Ada yang dapat (menang kategori) tiga kali, Rp 9 miliar, Wali Kota Jayapura,” sebutnya.
Menyebut nama Wali Kota Jayapura, Tito sedikit menyinggung kunjungannya bersama wali kota ke Tanjung Ria Senin pagi, di mana dalam tinjauannya di salah satu PAUD, ada permintaan untuk merenovasi dinding bangunan yang sudah bolong-bolong.
“Beliau saya tahu dengan berat hati mengatakan siap. Kalau melihat APBD, tentu disesuaikan kemampuan. Sekarang sudah mampu, paling habis Rp 5 juta untuk dindingnya yang bolong-bolong itu,” ucap Tito.
Mengapa apresiasi ini dibuat khusus Regional Papua, terang Tito, karena kalau diberikan penghargaan tingkat nasional seperti sebelum-sebelumnya maka yang menang adalah daerah-daerah yang kuat keuangannya, misalnya Bali, Jawa, Sumatera dan lainnya.
“Karena itu kita buat enam rincian. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian 1 kluster NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara. Kemudian rincian Jawa-Bali. Lalu kluster Papua,” jelasnya.
Kata Tito, karena regional Papua hanya ada 2 kota, yaitu Kota Sorong dan Kota Jayapura, maka dibuatlah kategori pemenang ibukota provinsi, sehingga Merauke, Manokwari, Nabire dan Kabupaten Sorong bisa melawan Kota Jayapura dan Kota Sorong.
Tito menyebut anggaran yang keluar dari Kemendagri RI untuk apresiasi ini sebesar Rp 64 miliar. Ia mengingatkan para kepala daerah pemenang agar tidak menggunakan dana reward itu untuk hal lain yang tidak bermanfaat.
“Uang itu nanti kita kirim ke rekening APBD untuk penambahan APBD. Untuk kegiatan apapun, silakan, sepanjang buat rakyat. Dana ini adalah tambahan insentif fiscal,” kata Tito kemudian.
Kepada sejumlah wartawan saat memberikan keterangan pers usai penyerahan apresiasi, Tito didampingi Wamendagri, Kepala BPS RI dan 6 Gubernur se-Tanah Papua, mengatakan, pemberikan reward insentif fiscal ini, menunjukkan kepada public bahwa masih banyak kepala daerah yang bekerja dengan baik.
Terkait kriteria pemenang, ungkap Tito, untuk tiga kategori tim penilai ambil dari data Badan Pusat Statistik sehingga memudahkan dalam penilaian. Sedangkan untuk kategori creative financing diambil data dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri terkait tata kelola keuangan daerah.
Apresiasi kepada para kepala daerah berprestasi ini, kata Tito masih akan berlanjut ke tahap 2 dan tahap ketiga, namun belum ditentukan kategori maupun waktu pelaksanaannya.
Sebelumnya Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutannya sebagai tuan rumah penyerahan apresiasi, mengatakan, apresiasi ini merupakan ruang pembelajaran bersama untuk menampilkan praktik-praktik terbaik pengelolaan tata pemerintahan, pelayanan public serta inovasi pembangunan daerah.
Gubernur Fakhiri menilai penghargaan ini memiliki makna sangat strategis, karena di balik setiap penghargaan terdapat kerja keras, dedikasi, dan komitmen para kepala daerah beserta seluruh jajaran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
“Bagi kami, pembangunan bukan soal angka pertumbuhan ekonomi, atau capaian angka administrative, pembangunan harus menghadirkan harapapan, memperkuat persaudaraan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke kampung-kampung yang jauh sekalipun,” ucapnya.
CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, mengatakan sebagai media partner dan penyelenggara, kegiatan ini hanya membutuhkan waktu seminggu untuk mempersiapkan semuanya. Ia melihat hal positif dari pemberian apresiasi ini, karena selama ini media kerap menulis sisi buruk pemerintah padahal di sisi lain, ada prestasi yang perlu diangkat.
“Selama ini gubernur, bupati dihukum kalau salah masuk penjara. Tapi saya melihat ada yang berbeda, bahwa kalau ada yang berprestasi kita berikan penghargaan dan instentif,” ujar Dahlan. (Frida Adriana)
