Anosmia: Gejala Khas Covid-19  Mulai Mendominasi

 

Oleh dr. Hendrikus MB Bolly, M.Si., SpBS.,FICS., AIFO-K

DALAM sebuah acara seminar kesehatan daring (Webinar) bertema COVID-19: Papua Haruskah bebas Corona? Pada 14 Juli 2020 ini, menghadirkan salah satu tenaga ahli spesialistik ilmu penyakit paru terkuak bahwa anosmia merupakan suatu gejala khas Covid-19 yang mulai banyak bermunculan di Papua khususnya.  Anosmia adalah suatu  gejala penyakit yang ditandai dengan hilangnya kemampuan seseorang untuk menghidu atau mencium suatu rangsangan bebauan.

Sebenarnya gejala ini telah dilaporkan sebagai salah satu gejala minor gangguan system saraf tepi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2 penyebab Covid-19. Laporan tim peneliti  di Wuhan China yang mengumpulkan 214 pasien  rupanya terdapat 78 orang (36%) yang menunjukkan gejala gangguan system saraf, dan dari 78 pasien tersebut ada sekitar 11 orang (5%) yang memiliki gejala gangguan penciuman (anosmia)  ini.

Penelitian tersebut merupakan penelitian pertama yang melaporkan berbagai gejala saraf akibat Covid-19.  Dalam sebuah laporan, diketahui bahwa di Korea Selatan, China dan Italia, jumlah penderita Covid-19 yang menunjukkan gejala anosmia sangat dominan. Misalnya di Korea Selatan, 30% dari semua kasus terkonfirmasi Covid-19 memiliki gejala anosmia; sedangkan di Jerman, 2 dari 3 pasien Covid-19 terkonfirmasi memiliki gejala anosmia. Sayangnya terkait masalah ini, data di Indonesia yang terpublikasi dalam kajian dan artikel ilmiah belum diketahui pasti angkanya.

Anosmia biasanya dikeluhkan pasien sebagai suatu keadaan ketidakmampuan membaui suatu bahan tertentu. Selain anosmia, ada satu gejala gangguan saraf tepi lainnya yang juga disebabkan oleh infeksi Covid-19 yaitu hypogeusia  (muncul 5% pada penderita Covid-19 pada laporan penelitian yang sama seperti di atas).

Hypogeusia adalah keadaan dimana lidah menjadi kurang sensitif  dalam merasakan suatu sensasi. Kedua kondisi ini sebenarnya tidak se-mengkhawatirkan gejala sesak napas, nyeri tenggorokan maupun demam tinggi yang memang secara klasik menjadi kumpulan gejala dominan penderita Covid-19. Anosmia dan hypoeugasia  justru menyebabkan suatu kondisi yang dapat saja menjadi serius oleh karena ketika seseorang kehilangan kemampuan membaui sesuatu, maka hal selanjutnya yang dapat terjadi adalah gangguan makan.

Hal ini wajar oleh karena rangsangan makan tidak hanya melibatkan dorongan rasa lapar karena pengosongan lambung, tapi juga melibatkan indera mata untuk melihat bentuk makanan dan indra hidung untuk membaui makanan yang berada di depan mata serta  lidah sebagai indera pengecap. Keempat  hal tersebut akan mengirimkan sinyal ke pusat lapar di otak, untuk mendorong seseorang untuk mulai memakan sesuatu.

Anosmia menjadi suatu keadaan serius ketika tenaga kesehatan “cerewet” untuk mendorong pasien Covid-19 dirawat untuk meningkatkan daya tahan tubuh pasien sendiri melalui olah raga dan makan makanan bergizi.  Nah, ketika anosmia ini telah muncul sebagai suatu gejala dominan pada penderita Covid-19 maka dapat dibayangkan bahwa pasien tersebut akan kehilangan selera untuk makan.

Apa yang kemudian terjadi? Pasien memiliki daya tahan tubuh yang makin menurun, dan justru akan memperburuk kondisinya secara umum.  Hal ini terjadi karena seperti telah umum kita ketahui bahwa makanan bergizi menjadi pasokan nutrisi penting yang akan mempengaruhi performa daya tahan (imun) tubuh kita. Dengan demikian jika anosmia terjadi maka biasanya pasien jadi “malas” makan dan  ketika imunitas menurun maka dapat terjadi suatu gejala serius lainnya.

Bagaimana Virus SARS-CoV2 Bisa Menyerang System Saraf?

Dari berbagai artikel penelitian ilmiah, diketahui bahwa virus ini dapat menyerang otak manusia melalui dua jalur utama. Pertama, secara primer virus menempel pada suatu struktur di hidung manusia yang dikenal sebagai palatum cribiform yang kemudian masuk ke sel-sel otak. Virus akan menmpel pada sel epitel saraf olfaktorius (saraf penciuman). Kedua, melalui mekanisme sekunder yaitu setelah virus mencapai paru-paru kemudian melalui sirkulasi darah akhirnya dapat mencapai otak.

Dasar utama dari kedua mekanisme ini tentunya karena sel saraf (neuron dan glial) juga memiliki reseptor ACE-2 yang merupakan pengenal dan pemasok virus ke dalam sel.  Sehingga wajar jika virus SARS-CoV2 ini menempel pada tulang hidung khususnya pada struktur palatum kribriformis tadi maka, reseptor ACE-2 pada sel saraf yang berada pada struktur tersebut akan “mempersilahkan” virus masuk kedalam system saraf.

Pada saat yang bersamaan, kerusakan lokal pada area tersebut akan memunculkan gejala gangguan penciuman (anosmia). Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa kerusakan saraf  penciuman ini didasarkan pada mekanisme pertama di atas.

Apakah Pasien Dengan Gejala Anosmia Juga Perlu Diisolasi?

Rekomendasi perkumpulan dokter THT Inggris adalah jika pasien terkonfirmasi Covid-19 positif sesuai pemeriksaan swab PCR yang memunculkan gejala anosmia tunggal, tanpa adanya gejala berat lainnya memerlukan isolasi mandiri selama 7 hari. Tujuan isolasi adalah untuk membatasi gerak penderita sebagai vektor penularan virus kepada orang lain yang sehat.

Adanya gejala anosmia tanpa gejala berat lainnya bukan berarti tidak perlu diwaspadai. Justru, adanya gejala anosmia ini  harus meningkatkan kewaspadaan tenaga kesehatan karena merupakan pertanda bahwa virus SARS CoV 2 ini telah berada dalam system saraf tepi (di hidung) yang dalam perjalanannya dapat sampai ke otak dan menimbulkan kerusakan yang lebih serius.

Gejala anosmia pada penderita Covid-19 memiliki karakteristik yang sangat khas yaotu munculnya mendadak dan tiba-tiba. Bahkan seringkali tidak disadari oleh pasien hingga benar-benar telah terjadi kerusakan serius dan pasien secara spontan mengakui tidak dapat mencium bebauan.

Suatu publikasi laporan kasus yang dipublikasikan pada bulan Mei 2020 menujukkan adanya perubahan pada salah satu bagian otak depan (gyrus rektus), dekat dengan tulang hidung pada pemeriksaan foto Magnetic Resonance Imaging (MRI) kepala pasien perempuan berusia 25 tahun  yang menunjukkan gejala anosmia setelah batuk kering sehari sebelumnya.  Kerusakan ringan akibat infeksi Covid-19 pada gambaran MRI tersebut juga terlihat pada saraf nomor -1 (saraf kranial, Olfaktorius) yang mengalami  penebalan dibanding biasanya.

Anosmia dapat menjadi dasar mendeteksi keberadaan infeksi SARS-CoV2 pada seseorang. Anosmia menjadi bukti bahwa virus telah ada dalam saluran nafas bagian atas dan telah menyebabkan kerusakan saraf penciuman. Hal ini harus meningkatkan kewaspadaan semua pihak yang berfokus pada penemuan kasus, pencegahan penyebaran dan perawatan pasien Covid-19.

Anosmia memang pada flu biasa akan kembali normal seiring dengan meredanya infeksi virus penyebab influenza. Berbeda dengan kasus anosmia pada Covid-19 ini, kerusakan struktur yang terdeteksi pada MRI mengalami perbaikan pada hari ke-28 namun tidak beriringan dengan membaiknya gejala anosmia pada pasien tersebut. Penemuan ini memang memerlukan konfirmasi lebih lanjut untuk menjawab apakah anosmia pada penderita Covid-19 ini dapat kembali normal atau tidak.

Dalam pemeriksaan sehari-hari, untuk mendeteksi anosmia memang dapat dilakukan dengan metode yang sangat sederhana. Dokter akan meminta pasien menutup mata, lalu memberikan sumber bau tertentu (biasanya tembakau, kopi; tidak boleh alkohol atau sumber bau yang irritant). Pemeriksaan dilakukan dengan meminta pasien menyebutkan bau tersebut setelah bahan disodorkan ke salah satu lubang hidung yang diperiksa, dilakukan bergantian pada masing-masing lubang hidung.

Jika sumber bau yang diberikan dikenali dengan baik dan disebutkan dengan benar oleh penderita maka artinya saraf penghidu normal. Kerusakan saraf penciuman ini capat atau lambat pasti akan diakui oleh pasien sendiri mengingat iringan gejala gangguan makan yang juga terjadi belakangan.

Pengobatan anosmia?

Anosmia yang terjadi sebagai gejala dari Covid-19 memang belum ada obat yang spesifik. Pemberian obat golongan steroid tidak dianjurkan. Maka memang daya tahan tubuh pasien menjadi kunci utama kesembuhan. Meminta pasien agar tetap makan-minum yang sehat meski dalam keadaan tidak tidak bisa membaui makanan adalah salah satu langkah sederhana yang penting untuk menjamin agar pasien tetap berada dalam keadaan imunitas yang prima. Dengan demikian pasien akan dibantu untuk sembuh oleh karena daya tahan tubuhnya sendiri.

Maka melalui tulisan ini, penulis menghimbau kepada semua pembaca budiman sekalian, untuk semakin waspada dan memiliki kepekaan terhadap infeksi Covid-19 ini. Munculnya gangguan penciuman (anosmia) mendadak dan tiba-tiba dapat menjadi suatu pertanda awal bahwa orang tersebut telah terinfeksi Covid-19; dan tetap memerlukan pemeriksaan PCR untuk memastikan diagnosis Covid-19.

Dokter di layanan primer dan lini pertama juga sudah harus mewaspadai gejala anosmia ini sebagai gejala “khas” Covid-19 di era pandemik saat ini. Maka identifikasi cepat dan tepat akan membantu menekan penyebaran kasus Covid-19 di tengah komunitas masyarakat.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura

Lima Orang Terjaring, Satgas Ingatkan Warga Non KTP Papua Yang Masuk Ke Papua Diwajibkan Bawa Surat PCR

Petugas Kantor Kesehatan dan Pelabuhan (KKP) Jayapura saat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan yang baru tiba dari luar Papua di Bandara Sentani, Jayapura tiga pekan lalu.

 

JAYAPURA (PB.COM)Pemerintah Provinsi Papua melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 menegaskan bahwa para penduduk yang tidak ber-KTP Papua, apabila masuk ke wilayah Papua, diwajibkan membawa dokumen kesehatan hasil pemeriksaan swab dengan  Polymerase Chain Reaction (PCR), bukan dengan Rapid Test.

“Surat Edaran Gubernur kan sudah ada sejak mulai dibuka penerbangan. Kebijakan tegas ini kita ambil karena angka kita masih terus bergerak naik. Saat ini, ada 5 orang pelaku perjalanan dari Jakarta yang non KTP Papua, karena tak punya surat hasil PCR maka kita karantina mereka di Diklat BPSDM Kotaraja. Mereka sudah kita swab dan sedang menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya,” ujar Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) saat memberi keterangan pers secara virtual dari Media Center Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Senin (13/02/2020).

Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)

 

Menurut Sumule, hari ini memang hanya ada tambahan 1 kasus di Jayawijaya. Namun hal itu tidak berarti kasus Covid di Papua sudah menurun. Sebab utama tak adanya  tambahan kasus adalah sedang ada perbaikan alat PCR di Litbangkes Jayapura. Sementara pada hari Minggu, sesuai jadwal, sebagian besar tim laboratorium mengambil cuti atau libur.

“Jadi tambahan kasus 1 saja hari ini tak berarti angka kita di Papua mulai berkurang,” tegasnya.

Oleh karena itu, kata Sumule, pihaknya dalam pertemuan sudah berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Angkasa Pura, Kantor Kesehatan dan Pelabuhan Jayapura dan operator penerbangan untuk memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan para pelaku perjalanan yang tiba di Papua dalam rangka mencegah penyebaran virus asal Wuhan ini.

“Kemudian terkait kondisi aktivitas yang kita lihat di Kota Jayapura hari ini, arah kebijakan tahap ke-18 dan relaksasi tahap III sudah tegas menyatakan bahwa tanggugng jawab pengendalian diserahkan kepada kabupaten/kota dan atau asosiasi bupati/walikota di lima wilayah adat. Tentunya Pemprov sedang memantau perkembangan ini dan percaya bahwa kabupaten/kota telah mengambil langkah taktis dalam upaya memutus mata rantai kematian di daerahnya,” katanya.

Terkait masih tingginya lonjakan kasus di Kota Jayapura, Sumule mengatakan pekan ini pihak Satgas Papua bersama Satpol PP Provinsi Papua dan Kota Jayapura akan melakukan sidak ke sejumlah fasilitas umum di Kota Jayapura untuk memastikan bahwa protokol kesehatan diberlakukan di fasilitas itu dalam upaya pencegahan penularan Covid di Papua.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua ini  menambahkan, pihak Satgas Covid Provinsi Papua melalui Tim Dinas Kesehatan Papua dalam waktu dekat akan turun ke Lanny Jaya untuk melakukan pendampingan terkait bertambahnya 7 kasus baru di wilayah itu pada Minggu (11/07/2020).

“Ada beberapa dokter dan tenaga epidemiolog yang akan kita kirim. Kita akan topang mereka dari aspek hospital dan pre-hospital bagi teman-teman kesehatan di Lanny Jaya,” tuturnya. (Gusty Masan Raya)

Masyarakat Papua Tak Patuh, Angka Covid Terus Melaju

Petugas kesehatan dari Marthen Indey Jayapura saat memakamkan jenazah salah seorang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Minggu, 12 Juli 2020 di Pemakaman Buper Waena, Kota Jayapura.

 

JAYAPURA (PB.COM)Miris! Mungkin itu kata yang tepat untuk melukis kondisi perkembangan Corona Virus Disease atau akrab dikenal Covid-19 di Provinsi Papua. Lima bulan lamanya berjibaku dengan wabah asal Wuhan ini, dan sejumlah strategi penanganan dan skenario kebijakan diambil, namun hingga hari ini, lonjakan penambahan kasus masih saja terus terjadi.

Apa yang salah? Kebijakan? Atau masyarakat sebagai garda terdepan?

Berdasarkan data per Minggu, 12 Juli 2020, angka kumulatif kasus Covid di Papua menembus 2.291, dimana 1.174 pasien sedang dirawat (51 %), 1.094 sudah dinyatakan sembuh (48 persen) dan 20 orang meninggal dunia (1 persen).

“Ada tambahan kasus baru sebanyak 98 pasien hari ini yakni 79 pasien dari Kota Jayapura, 7 pasien baru dari Kabupaten Lanny Jaya, 6 pasien dari Kabupaten Jayapura, Keerom sembanya 4 pasien dan Mimika sebanyak 2 pasien,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) saat memberi keterangan pers secara virtual dari Media Center Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Minggu, 12 Juli 2020, malam.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes menilai, angka kasus ini bakal terus bertambah seiring dibukanya kembali sejumlah aktivitas yang tidak disertai dengan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan.

“Kami pantau, mulai dari pantai, pasar, mall, jalan raya, warung makan dan tempat nongkrong, semua penuh. Rata-rata tidak jaga jarak, tidak  pakai masker. Ini benar-benar konyol. Masyarakat seakan tidak mau peduli. Jika demikian, dan angka naik terus, pemerintah tak punya uang lagi, dan tenaga kesehatan pun kelelahan dan berjatuhan ikut terpapar, apa yang bakal terjadi,” tegas Robby menjawab papuabangkit.com, Sabtu, 11 Juli 2020 di kantornya.

Menurut Robby, ketersediaan dana untuk penanganan Covid di Provinsi Papua tentu ada batasnya. Sementara sejumlah besar tenaga kesehatan juga ikut terpapar Covid. Oleh karena itu, ia meminta agar protokol kesehatan berupa 6 hal wajib yang digaungkan Dinas Kesehatan Papua meliputi wajib jaga jarak, tidak berkumpul, pakai masker, cuci tangan, periksa kesehatan dan wajib berdoa mesti dijalankan secara konsisten seluruh masyarakat Papua.

“Pemerintah Provinsi Papua, Forkopimda dan bupati/walikota se-Papua telah memberi kelonggaran untuk mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Tetapi harusnya dijalankan dengan memenuhi protokol kesehatan. Kalau begini terus, kapan kita bisa selesai dari Covid,” keluh mantan Kepala Dinas Paniai ini.

Berdasarkan data, saat ini Papua berada pada urutan 6 nasional sebagai daerah dengan kasus  Covid tertinggi. Episentrum penularan covid berada di Kota Jayapura dengan jumlah kasus mencapai 1.371 orang per 12 Juli 2020.

“Sosialisasi yang terus menerus, edukasi dan informasi yang berulang kali, bahkan dengan mengerahkan aparat keamanan pun sudah dicoba. Tetapi karakter masyarakat di Papua, terutama di Kota Jayapura ini sepertinya malas tahu. Covid ini benar-benar ada, mohon kita semua saling mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Kalau angka naik terus, lalu kapan kita masuk penerapan era New Normal,” kata Sekretaris Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua, Alex Krisifu, SH. (Gusty Masan Raya)

Pentingnya Evaluasi Kebijakan Pelonggaran Relaksasi Konstektual di Papua

Suasana Bandara Sentani 4 Juli 2020.

 

Oleh Miladiah Saad, M. Kom*

KURANG LEBIH lima bulan lamanya, masyarakat masih hidup berdampingan dengan wabah pandemi covid-19. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka penularan namun tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Maka pemerintah provinsi Papua mengambil langkah dengan menerapkan kebijakan Relaksasi Konteksual atau Pembatasan Sosial Yang Diperluas dan Diperketat (PSDD).

Relaksasi Tahap I telah diberlakukan sejak tanggal 5-19 Juni 2020. Pada relaksasi tahap I ini, para  Aparatur Sipil Negara sudah diminta untuk kembali bekerja dan akses penerbangan dan kapal laut mulai dibuka. Namun khusus penerbangan, hanya untuk rute Jakarta ke Jayapura dan sebaliknya, 1 penerbangan sehari.

Kini pemerintah provinsi Papua kembali melanjutkan relaksasi yang berlaku sejak tanggal 20 Juni-3 Juli 2020. Yang kembali direlaksasi pada tahap II ini adalah beberapa hal. Pertama,  tempat ibadah mulai dibuka secara bertahap satu kali dalam seminggu. Kedua, pembukaan penerbangan antarkabupaten di provinsi Papua sesuai permintaan persetujuan Bupati di 6 Kabupaten (Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Biak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Nabire) yang jadwalnya diatur 2 (dua) kali dalam seminggu.

Sejak diberlakukannya program tersebut, masyarakat berbondong-bondong mendatangi beberapa tempat keramaian, seperti Pantai Holetekamp dan Pantai Hamadi dan tidak lagi menerapkan social distancing. Sebagaimana dilaporkan oleh papua.antaranews.com, Minggu, 14 Juni 2020, ratusan kendaraan motor dan mobil memenuhi area rumah makan, pondok wisata dan warung kuliner sepanjang Pantai Holtekam Kota Jayapura.

Meskipun pemerintah provinsi Papua telah melakukan relaksasi namun hal ini menjadikan masyarakat lupa untuk taat pada anjuran pemerintah yakni tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Mereka tidak lagi memperhatikan imbauan pemerintah untuk patuh pada protokol kesehatan. Akibatnya, jumlah kasus positif kian bertambah.

Pemerintah Provinsi Papua melalui Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 mencatat penambahan jumlah pasien positif Covid-19 hingga, Sabtu, 11 Juli 2020 WIT menjadi 2.193 kasus setelah ada penambahan sebanyak 15 kasus baru. Jumlah ini tentu bukanlah jumlah yang sedikit untuk Papua dengan fasilitas kesehatan yang masih minim.

Mirisnya, sebanyak 84 tenaga kesehatan di RSUD Jayapura, Provinsi Papua positif terinfeksi Covid-19, termasuk di dalamnya dokter spesialis hingga security. Mereka terpapar selama melayani para pasien covid sejak Maret 2020 dan kini sedang dirawat di beberapa rumah sakit dan tempat karantina. Pemerintah saat ini mengupayakan melakukan pembatasan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit akibat terpapar covid. Pihak RS juga membatasi semua yang diduga akan memberi potensi penularan yang masif. Upaya pengawasan yang sangat ketat memang menjadi pilihan yang tepat RS demi kesehatan dan keselamatan warga Papua.

Penyebab terjadinya penularan kepada sejumlah nakes berawal dari ketidakjujuran pasien. Kemudian keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD). Sebenarnya, penularan ini terjadi akibat rakyat yang tidak taat aturan dan abai dengan imbauan pemerintah terhadap bahaya penularan virus ini sehingga rakyat tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dan terkesan acuh akan bahaya virus ini.

Karena itu, pemerintah diharapkan agar mengevaluasi kembali program pelonggaran PSDD tersebut. Bagi masyarakat yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan agar diberi sanksi yang tegas sebab abai terhadap aturan pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu untuk menambah anggaran penanganan Covid-19 untuk penanganan seperti mengadakan APD yang memadai untuk keselamatan jiwa para nakes.

Sambil, kita menunggu janji Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto yang telah berjanji akan membantu alat PCR ke Papua dalam kunjungannya, Selasa, 7 Juli 2020 sehingga proses pemeriksaan sampel swab pasieb lebih cepat. Bukan hanya itu, pihak kemenkes juga menjanjikan memberikan pelatihan penanganan Covid-19 kepada petugas kesehatan yang ada di Papua. Hal ini dilakukan agar para nakes tetap aman pada saat menjalankan tugas dan tidak mudah tertular dari Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) maupun pasien positif yang sedang dirawat.

Keberadaan petugas kesehatan menjadi garda terakhir, banteng pertahanan paling belakang yang berperan menyembuhkan pasien covid-19 di Papua. Jika benteng terakhir roboh sementara garda terdepan yaitu masyarakat satu per satu berjatuhan diserang Covid, siapakah yang bakal menolong?

Yang tidak kalah penting adalah edukasi dan sosialisasi secara masif dari Tim Kesehatan dana semua stakeholder terkait data dan bahaya dari penularan virus covid-19 agar masyarakat menunjukkan sikap yang jujur saat melakukan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, kita berharap supaya masyarakat tetap berada di dalam rumah jika tidak ada keperluan mendesak atau urgen yang mengharuskan keluar rumah. Semua ini dilakukan dalam rangka upaya menekan laju wabah dan agar pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia, khususnya di Bumi Cenderawasih.

Mari kita hidupkan tagline ini: sa jaga ko, ko jaga saya, kitorang semua selamat dengan mematuhi himbauan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes untuk mematuhi 6 wajib: wajib pakai masker, wajib tidak berkumpul, wajib jaga jarak, wajib pakai masker, wajib periksakan kesehatan, dan wajib berdoa.

 *Penulis adalah Dosen STIKOM Muhammadiyah Jayapura

Ibu Mendagri Serahkan Bantuan APD Bagi Tenaga Kesehatan di RSUD Jayapura

Ny. Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menyerahkan secara simbolis bantuan kepada perwakilan dokter di RSUD Jayapura, Jumat (10/07/2020)

 

JAYAPURA (PB.COM)Istri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ny. Tri Tito Karnavian selaku Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam kunjungan kerjanya, Jumat (10/07/2020) menyerahkan sejumlah bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan di RSUD Jayapura, Provinsi Papua.

Ibu Mendagri Ny. Tri Tito Karnavian tiba di RSUD Jayapura sekitar Pkl. 11.35 didampingi Wakil Ketua PKK Papua Ny. Yolanda Tinal, Ketua Bhayangkari Daerah Papua Ny. Roma Paulus Waterpauw, Wakil Ketua Bhayangkari Daerah Papua Ny. Pinta Jakobus Marjuki, Ibu Irwasda Papua Ny. Firsta Nova Renwarin, Ketua Bhayangkari Kota Jayapura Ny. Yohana Gustav R Urbinas, Wakil Ketua Bhayangkari Kota Jayapura Ny. Anita Heru Hidayanto, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame,SKM.M.Kes.

Rombongan Ibu Mendagri disambut Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan jajaran direksi. Turut hadir, Juru Bicara Satgas Covid 19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) dan Direktur Rumah Sakit Jiwa dr. Anthon Mote.

Adapun sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) yang diserahkan sebanyak 21 karton yang berisikan masker, sabun cuci tangan dan hand sanitizer. Selain itu, Ibu Mendagri juga menyerahkan voucher belanja kepada perwakilan dokter, perawat, dan cleaning service RSUD Jayapura.

“Bantuan ini adalah bentuk kerjasama antara penggerak PKK yang didukung oleh Ibu Negara yang dititipkan kepada saya untuk diberikan kepada RSUD Jayapura. Semoga bermanfaat bagi para tenaga kesehatan di RSUD Jayapura yang sedang bekerja merawat pasien. Saya turut prihatin mendapat laporan bahwa ada sejumlah tenaga kesehatan yang kena Covid di sini. Semoga cepat sembuh dan kembali bekerja,” ujar Ny. Tri Tito Karnavian.

Direktur RSUD Jayapura drg. ALoysius Giyai, M.Kes saat menunjukkan bantuan yang baru diterima dari Ny, Tri Tito Karnavian.

 

Pada kesempatan itu, Ny. Tri Tito Karnavian juga melanjutkan pesan Ibu Negara kepada seluruh petugas medis di RSUD Jayapura dan masyarakat Papua agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan memakai masker.

Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mendagri yang sudah hadir memberi dukungan moril dan bantuan APD kepada manajemen rumah sakit yang dipimpinnya.

“Atas nama seluruh jajaran direksi dan karyawan RSUD Jayapura, kami merasa terharu dan bangga terhadap niat baik Ibu Mendagri. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi kami, karena terus terang hingga hari ini, pengajuan permintaan APD dan sejumlah alat kesehatan belum dijawab Kementerian Kesehatan karena proses verifikasi yang sangat ketat,” kata Aloysius.

Di hadapan Ibu Mendagri, Aloysius juga menyampaikan bahwa saaat ini terdapat 84 petugas medis di RSUD Jayapura yang positif terinfeksi Covid-19. Sebagian dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Jayapura, ada yang dikarantina di Hotel Sahid, ada juga yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Di antara jumlah itu, tercatat sudah 15 orang yang sembuh.

“Kami akan gunakan bantuan ini untuk bekerja melayani pasien, baik pasien Covid maupun pasien umum,” ujar mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini. (Gusty Masan Raya)

Mari Memaknai Peningkatan Jumlah Kasus Baru Covid-19 di Papua

Data kasus Covid di Provinsi Papua per 9 Juli 2020.

 

Oleh dr. Hendrikus MB Bolly, M.Si., SpBS.,FICS., AIFO-K*

BEBERAPA hari ini, kita disajikan dengan berita meningkatnya angka kasus baru Covid-19  baik secara nasional (1863 kasus pada 8 Juli 2020)  maupun lokal Papua. Misalnya pada Kamis, 9 Juli 2020, ada tambahan 80 kasus baru di Papua. Lebih memprihatinkan lagi, jumlah kasus baru tersebut ternyata juga atas sumbangsih tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan. Tentu  hal ini memprihatinkan sekaligus menantang. Memaknai peningkatan angka ini tidak bisa secara “mentah-mentah” lalu kemudian bertanya-tanya bahkan saling menyangsikan efektifitas kebijakan pembatasan sosial dan lain sebagainya.

Dari sebuah diskusi dalam grup Whatsapp alumni yang penulis ikuti, ada beberapa hal menarik yang dirasakan perlu untuk diulas dalam tulisan ini. Ide dan diskusi yang sangat inspiratif tersebut datang dari seorang pakar epidemiologi sekaligus kolaborator  “Saintis LaporCOVID-19,”  Iqbal Elyazar, PhD.

Pertama, hal apa saja yang berperan dalam meningkatnya jumlah kasus terinfeksi (PDP)? Kedua, apa saja faktor yang mendorong kenaikan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19?

Kedua hal ini sangat penting, mengingat hingga saat ini kita belum memiliki suatu kurva epidemiologi yang baik untuk memandu kebijakan publik  yang tepat. Jumlah kasus positif bukanlah jumlah aktual kasus positif yang dilaporkan setiap hari, tapi adalah jumlah kasus yang diperiksa dan terkonfirmasi positif pada hari itu.

Artinya, bisa saja sampel yang diambil dua minggu lalu, baru terkonfirmasi dan dilaporkan hari ini. Padahal yang benar dan seharusnya adalah, ambil sampel hari ini, diperiksa hari ini, dilaporkan hari ini. Memang banyak faktor  yang membuat kita tidak pernah bisa ideal seperti yang seharusnya. Ada berbagai alasan dan penjelasan seperti: reagen pemeriksaan habis, yang memeriksa (tenaga ahli) kurang, alatnya tidak mampu (terbatas), listrik padam-lah, hari libur-lah dan seterusnya.

Meningkatnya jumlah kasus terinfeksi pada saat belakangan ini dapat dipengaruhi beberapa kondisi. Dibukanya kembali berbagai fasilitas publik, pelayanan publik, dan aktifnya kembali sektor ekonomi memberikan kesempatan interaksi antarorang terinfeksi dan yang belum terinfeksi makin terbuka lebar. Pun, karena orang yang mungkin telah terinfeksi juga karena tanpa gejala dan tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi. Hal ini sangat fatal tentunya. Sedikitnya tracing kasus baru memberi peluang meningkatnya jumlah kasus baru yang terinfeksi.

Penjelasan berikutnya adalah, terkait dengan perilaku sehat yang terangkum dalam protokol kesehatan yang belum dilakukan secara mandiri dan rutin. Perilaku pencegahan masyarakat mungkin masih buruk. Masyarakat kita mungkin masih ‘kepala batu”; tidak mau menggunakan masker, tidak mau cuci tangan yang benar, tidak mau menjaga jarak aman saat interaksi dengan orang lain.

Hal lainnya adalah yang juga pernah penulis ulas pada tulisan sebelumnya (Mutasi virus penyebab Covid-19: Untung atau Bunting dalam papuabangkit.com Edisi 19 Mei 2020) adalah terkait berubahnya karakteristik virulensi SARS-CoV2 penyebab Covid-19. Doa dan harapan kita tentunya adalah, virus ini jangan sampai berubah menjadi lebih ganas karena proses mutasi.

Penelitian ilmiah harus dilakukan tentunya untuk mengkomfirmasi hal tersebut. Jangan sampai virus bermutasi, menjadi lebih ganas, menjadi lebih cepat  menular karena kegagalan pengurangan interaksi sosial, dan virus menjadi lebih pendek masa inkubasinya tapi besarnya kerusakan organ tubuh yang ditimbulkan.

Naiknya jumlah orang terkonfirmasi positif tentu dipengaruhi oleh beberapa prediksi kontributornya. Apakah karena orang yang diperiksa swab dan PCR meningkat? Apakah pelacakan kasus oleh tenaga medis meningkat? Ataukah pemeriksaan  massal di berbagai tempat meningkat? Ataukah fasilitas pemeriksaan yang dimiliki jumlahnya juga meningkat karena penambahan alat, tenaga dan kecepatan pemeriksaan? Ataukah yang terjadi karena jumlah sampel yang terkumpul sebelumnya, tertunda dan baru diperiksa saat ini?

Tentunya semua pertanyaan ini harus terjawab kepada masyarakat. Hal tersebut penting supaya tidak menimbulkan kebingungan atau bahkan kepanikan di masyarakat terkait hal ini.  Selain itu, jika penjesalan terhadap hal itu tuntas maka paling tidak jawabannya akan berperan sebagai dasar pembuatan kebijakan publik yang terukur dan terarah untuk masa mendatang.

Saat ini belum banyak yang bisa dilakukan, sehingga pilihan jalan keluar yang sangat minimal ini memerlukan integritas pelaksanaan yang harus optimal. Pemerintah daerah harus bijaksana menetapkan keputusan, penetapan kembali (memperpanjang) atau mengulang lock down  dapat saja diberlakukan kembali. Penertiban, penegasan aturan protokol wajib kesehatan di sarana publik, terutama menggunakan masker haruslah diperketat dan ditegaskan.

Kemudian, kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan, mempercepat dan memperbanyak penelusuran kasus hingga pemeriksaan PCR  lalu isolasi kasus positif tentu harus makin gencar. Hal lainnya adalah, perlu edukasi yang tepat sasaran terutama untuk isolasi diri mandiri di dalam rumah tangga sehingga transmisi antar anggota keluarga juga minimal.

Hal yang terakhir namun sangat penting adalah, kita harus jujur dalam memaknai, menguraikan dan menjelaskan data dan situasi yang riil. Hal ini adalah kunci dalam peperangan terhadap pandemik. Data yang tertutup dapat saja menurunkan kewaspadaan masyarakat, tidak sinkronnya penatalaksanaan aturan antaraparat pemerintahan dan pada akhirnya mempertaruhkan kedibilitas pemerintah (daerah) dalam menangani wabah Covid-19 ini.

Setiap masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatasi wabah ini. Minimal yang dilakukan adalah berdoa semoga wabah ini segera berakhir, namun juga bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya dalam menjalankan protokol kesehatan kehidupan normal baru: taat memakai masker di tempat umum, rajin cuci tangan yang benar, menjaga jarak aman, makan minum yang sehat, olah raga dan istirahat yang cukup.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Cenderawasih Jayapura

KKP Jayapura Temukan Sejumlah Calon Penumpang Palsukan Hasil Rapid Test

Para penumpang saat turun dan naik di Pelabuhan Jayapura, Sabtu (04/07/2020)

 

JAYAPURA (PB.COM)Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jayapura Harold M. Pical, SKM.M.Kes mengatakan pihaknya menemukan ada sejumlah calon penumpang kapal laut yang hendak melakukan perjalanan esok, Kamis (09/07/2020)  dengan KM Dobonsolo kedapatan memalsukan hasil Rapid Test yang dikeluarkan Labkesda Papua.

“Tadi kita temukan ada 6 orang yang melakukan pemalsuan itu. Jadi mereka ini dari hasil Rapid Test dari Labkesda dinyatakan reaktif. Tetapi agar bisa lolos, mereka pakai tipex penghapus dan tulis tangan nyatakan bahwa hasil mereka non reaktif,” kata Harold kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Rabu (08/07/2020) malam.

“Kita curiga karena capnya itu tidak basah. Jadi saya ambil berkas mereka dan langsung ke Labkesda untuk konfirmasi. Ternyata di register mereka, nama mereka berlima ini reaktif. Modus operandinya, teman mereka yang hasilnya non reaktif itu, dia hapus identitas umum, dia copy suratnya lalu 5 teman lainnya yang hasilnya  reaktif tulis nama dan menjadi non reaktif,” lanjutnya.

Salah satu bukti hasil Rapid Test palsu yang ditemukan KKP Jayapura.

 

Menurut Harold, kasus pemalsuan ini ditemukan di Kantor PELNI, Argapura. Sesuai dengan mekanisme yang disepakati dengan pihak pihak PELNI Jayapura, setiap calon penumpang kapal yang hendak berangkat membeli tiket dengan menunjukkan surat keterangan sehat berupa hasil Rapid Test yang divalidasi oleh petugas KKP Jayapura di tempat itu.

“Oleh karena itu, saran kami dari KKP, agar tidak terjadi pemalsuan lagi, sebaiknya hasil Rapid Test itu pakai ketik, print dan pakai Barcode. Bahaya sekali karena nanti tempat tujuan yang didatangi akan kena Covid baru di sana. Begini-begini ini yang bikin kasus Covid kita tidak selesai-selesai,” tegas Harold.

Sejumlah penumpang yang kedapatan melakukan pemalsuan surat kesehatan itu rencananya akan berangkat ke Serui, Sorong, Bau-Bau dan Makassar. Esok, sesuai rencana, KM Dobonsolo akan sandar di Pelabuhan Jayapura.

Untuk meningkatkan pengawasan, kata Harold, pihak KKP sudah meminta Satpol PP Kota Jayapura untuk mem-back up tugas mereka. Saat ini, terdapat 23 petugas yang diturunkan di Pelabuhan Jayapura dari pagi hingga malam untuk melakukan validasi dokumen kesehatan para calon penumpang, dimana 15 tenaga berasal KKP, 2 sopir dan 6 relawan.

“Tiap hari begitu. Yang penjualan tiket di Kantor Pelni Argapura kita tempatkan 10 orang sebagai tim yang validasi data penumpang saat mereka beli tiket. Jadi kantor kita itu kosong. Ini kadang kita kerja lebih dari 8 jam. Jadi saya mohon masyarakat jujur agar tidak membuat kita sibuk dengan kerjaan baru,” tutur Harold.

Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) mengatakan pihaknya sudah mendengar laporan terkait pemalsuan surat kesehatan ini.

“Kami akan meminta bantuan pihak keamanan untuk menangani hal ini. Tadi kami sudah bicarakan dan sepakti, hasil Rapid Test di Labkesda nanti kita akan usahakan pakai ketik, print dan ada Barcode. Sehingga dengan demikian, orang tidak bisa palsukan lagi,” ujar Sumule saat memberi keterangan pers secara virtual, Rabu malam.

Sementara itu, terkait harga pemeriksaan Rapid Test yang kini dipatok oleh Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 150 ribu per orang, pihaknya belum bisa merealisasikan di Papua karena saat ini, alat Rapid Test yang beredar adalah produk luar negeri yang mahal.

“Harga Rp 150 ribu itu dengan perhitungan bahwa alat Rapid Test merupakan produk Indonesia dengan harga jual sekitar Rp 75 ribu sebagaimaan disampaikan Menteri Kesehatan saat kunjungan kemarin. Tetapi harus diingat, untuk masyarakat di Provinsi Papua, jika melakukan Rapid Test di fasilitas kesehatan yang menerima bantuan alat Rapid Test, maka itu gratis atau tidak dipungut biaya. Kalau ada yang pungut biaya, lapor ke kami di Satgas dan kita siap tindaklanjuti,” tegasnya.(Gusty Masan Raya)

57 Pasien Covid di Papua Sembuh, Tingkat Kesembuhan Jadi 51 Persen

Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)

 

JAYAPURA (PB.COM)Sebanyak 57 pasien Covid-19 di Papua dinyatakan sembuh pada Rabu (08/07/2020). Dengan demikian, jumlah total pasien Covid di Provinsi Papua yang telah sembuh menjadi 1.043 orang atau 51 persen. Sementara dari total 2.027 kasus, masih terdapat 962 orang yang saat ini sedang dalam perawatan (49 persen), dan 22 meninggal dunia atau 1 persen.

“Sebanyak 57 pasien itu berasal dari Kota Jayapura sebanyak 41 orang, Mimika 1 orang, Biak 11 orang, dan Kabupaten Jayapura 4 orang. Kepada petugas kesehatan, petugas surveilans dan tim laborotorium kami ucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja cerdas kalian semua,” kata Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) saat memberi keterangan pers secara virtual dari Media Center Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Rabu (08/07/2020).

Menurut Sumule, hari ini juga terdapat tambahan pasien sebanyak 15 orang yaitu Kota Jayapura ada 10 orang, Mimika 3 orang, Biak 1 orang dan Merauke 1 orang. Itu artinya, wabah ini belum berakhir dan masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran.

“Secara khusus kami sampaikan keprihatinan dan dukungan kepada 84 petugas kesehatan di RSUD Jayapura. Kami Tim Satgas mengapresiasi langkah yang diambil manajemen RSUD Jayapura. Kepada teman-teman sejawat  yang sedang dirawat, tetap ikuti anjuran dokter penanggung jawab, minum obat dan istirahat teratur. Kalian tidak sendiri, kami Tim Satgas selalu bersama kalian. Kami tetap topang, kami yakin teman-teman akan menjadi pemenang melawan Covid,” kata Sumule.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 84 Sebanyak 84 tenaga kesehatan di RSUD Jayapura, Provinsi Papua terinfeksi Covid-19. Mereka terpapar selama melayani para pasien covid sejak Maret 202o dan kini sedang dirawat sedang dirawat di beberapa rumah sakit dan tempat karantina.

“Yang dikarantina di Hotel Sahid Entrop sebanyak 68 orang, RSUD Abepura 2 orang, RS Bhayangkara 2 orang, RS Provita 3 orang, Marthen Indey 1 orang, dan isolasi mandiri 8 orang. Di antara semua ini, ada 2 orang yang sedang hamil. Kemudian, sudah ada 15 orang sudah sembuh dan kembali ke rumah sesuai hasil pemeriksaan swab dua kali,” kata Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Rabu (08/07/2020) saat memberi keterangan pers kepada wartawan di halaman RSUD Jayapura. (Gusty Masan Raya)

84 Tenaga Kesehatan RSUD Jayapura Positif Covid, Sejumlah Unit Pelayanan Dibatasi

Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat memberi keterangan kepada wartawan di halaman RSUD Jayapura, Rabu (08/07/2020).

 

JAYAPURA (PB.COM)Sebanyak 84 tenaga kesehatan di RSUD Jayapura, Provinsi Papua positif terinfeksi Covid-19. Mereka terpapar selama melayani para pasien covid sejak Maret 2020 dan kini sedang dirawat di beberapa rumah sakit dan tempat karantina.

“Yang dikarantina di Hotel Sahid Entrop sebanyak 68 orang, RSUD Abepura 2 orang, RS Bhayangkara 2 orang, RS Provita 3 orang, Marthen Indey 1 orang, dan isolasi mandiri 8 orang. Di antara semua ini, ada 2 orang yang sedang hamil. Kemudian, sudah ada 15 orang sudah sembuh dan kembali ke rumah sesuai hasil pemeriksaan swab dua kali,” kata Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat memberi keterangan kepada wartawan di halaman RSUD Jayapura, Rabu (08/07/2020).

Menurut, Aloysius, adapun rincian tenaga kesehatan yang terkena virus asal Wuhan ini. Yaitu dokter (umum dan spesialis) sebanyak 5 orang, perawat/bidan sebanyak 46 orang, penunjang medic di laboratorium 13 orang, gizi 4 orang, farmasi 1 orang, administrasi 6 orang, cleaning service 6 orang, relawan VCT 2 orang, dan security 1 orang

“Penyebabnya paling pertama ialah karena ketidakjujuran pasien. Kedua, karena keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD). Sebenarnya sejak awal saya sudah bilang bahwa ada 10 petugas yang punya penyakit penyerta tidak usah masuk, dan saya jamin uang ULP dan TPB tetap diterima demi kebaikan bersama. Tetapi mereka tetap masuk dan kena,” katanya.

Aloysius menjelaskan, jika satu petugas kesehatan di ruangan itu positif terpapar Covid-19, maka sesuai prosedur penangaanan Covid, ruangan itu akan ditutup beberapa hari untuk disterilkan. Sementara rekan-rekannya juga wajib diperiksa dan dikarantina.

“Artinya tidak boleh masuk, minimal dua minggu sampai dinyatakan negatif baru bisa masuk kerja. Oleh karena itu, saya ingin tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat ketika mereka datang berobat dan disampaikan oleh petugas bahwa ada ruangan yang ditutup atau penuh,” tegas mantas Kepala Dinas Kesehatan Papua ini.

Spanduk Informasi pembatasan pelayanan di beberapa ruangan di RSUD Jayapura.

 

Untuk itu, kata Aloysius, Direksi RSUD Jayapura mengambil beberapa kebijakan untuk menjalankan roda pelayanan kesehatan. Pertama, penggabungan Ruang Rawat Inap menjadi Ruang Rawat Inap Infeksius Pria dan Wanita, dan  Ruang Rawat Inap menjadi Ruang Rawat Inap Non Infeksius Pria dan Wanita.

“Tidak ada lagi ruang-ruang yang spesifik seperti masa normal, karena kita sesuaikan dengan kondisi petugas kesehatan,” katanya.

Kedua, Ruang Rawat Inap VIP ditiadakan. Ruang ini dipakai sementara untuk penginapan bagi perawat-perawat yang melayani pasien Covid atau perawat yang sudah positif Covid. Ketiga, Jam besuk ditiadakan dan pasien yang dirawat hanya diperbolehkan didampingi satu (1) orang.

Keempat, sejumlah ruang perawatan yang tetap dibuka yaitu Instalasi Gawat Darurat, hemodialisa, ICU dan ICCU, Kebidanan dan Kandungan, Perinatologi/Bayi, Ruang Anak-Anak, Ruang Kelas 1, dan Ruang Paru.

“Pembatasan pelayanan ini akan kami sosialisasikan, baik lewat berita di media massa ini, spanduk di beberapa titik, dan juga pengumuman satu minggu di harian Cenderawasih Pos dan RRI Jayapura,” ujarnya.

Aloysius meminta pengertian kepada masyarakat Papua yang membutuhan pelayanan agar memahami kondisi darurat yang dihadapi manajemen. Apalagi, kinerja para petugas kesehatan di rumah sakit di masa Covid sangatlah berat.

“Tetapi kami pastikan bahwa kami tidak akan menolak pasien, apalagi dalam kondisi darurat. Mau di kursi ka, di lantai ka, kami akan layani. Kecuali pengantar atau keluarga meminta untuk tidak mau dilayani di kursi atau lantai dan memilih rumah sakit lain,” tutupnya.

Mantan Direktur RSUD Abepura ini juga mengaku kecewa terhadap Kementerian Kesehatan RI yang belum menjawab sejumlah permintaan terkait APD dan alat kesehatan lainnya untuk menunjang pelayanan di rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Papua itu. (Gusty Masan Raya)

Info Covid-19 Papua: Tambahan 37 Pasien baru, 39 Sembuh, Total Kasus 1.974

 

Juru Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K)

 

JAYAPURA (PB.COM)Berdasarkan data pemeriksaan yang dikeluarkan Satgas Bicara Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, terdapat tambahan 37 pasien baru. Dengan demikian jumlah kumulatif warga di Papua yang terinfeksi virus asal Wuhan ini sebanyak 1.974 kasus, dimana 989 orang sedang dalam perawatan (50 persen), sebanyak 965 orang (49 persen) dinyatakan sembuh, dan meninggal 20 orang atau 1 persen

“Tambahan 37 kasus ini berasal dari Kota Jayapura ada 28 orang, Kabupaten Jayapura 2 kasus, dan Mimika 2 orang, Kerom 3 orang, Jayawiya 1 orang, dan Kepulauan Yapen 1 kasus,” kata  Juru dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) saat memberi keterangan pers secara virtual dari Media Center Satgas Covid-19 Provinsi Papua, Senin (06/07/2020).

Menurut Sumule, terdapat juga tambahan kasus sembuh sebanyak 39 orang yaitu Kota Jayapura  18 orang, Kabupaten Jayapura 12 orang, Mimika 7 orang orang, dan Jayawijaya 2 orang.

Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di sejumlah rumah sakit yang merawat dan menyembuhkan 39 pasien ini.

“Kita belum selesai dengan Covid. Penyakit ini masih menular di Papua. Kita butuhkan kerjasama, disiplin patuhi protokol kesehatan, dan hubungan kerja yang baik antara Pemda Provinsi dan kabupaten/kota,” katanya. (Gusty Masan Raya)