Program KB harus Sinergi Kearifan Lokal Papua

 

Suasana pembukaan rakornis BKKBN
Suasana pembukaan rakornis BKKBN

JAYAPURA (PB) : Penerapan program Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Papua harus diterjemahkan dalam kearifan lokal Papua. Dalam artian harus lebih memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat Papua, dimana bukan hanya membatasi satu keluarga hanya memiliki dua anak tetapi yang utama bagaimana mengatur jarak kehamilan antara anak pertama dan kedua serta selanjutnya.

Demikian dikemukakan Kepala Badan Kependudukan dan Kaluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Papua, Charles Brabar saat rapat koordinasi BKKBN bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang di salah satu hotel di Jayapura, Selasa (28/02/2017).

Lanjut dia, program KB tersebut bukan hanya tanggung jawab dari BKKBN tetapi merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

“Kita harus tingkatkan peran pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam mewujutkan kualitas manusia Indonesia khususnya Papua yang memiliki karakter bangsa menuju Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,” ujarya.

Dirinya juga berharap Rakornis yang dihadiri oleh 200 orang peserta ini diharapkan dapat mengimplementasikan dan bisa melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di lima wilayah adat di Papua untuk bisa menterjemahkan visi dan misi gubernur Papua.

Selain itu, menurut Charles Brabar program KKBPK adalah untuk kesehatan keluarga bukan seperti tanggapan masyarakat umum bahwa KB membatasi masyarakat untuk memiliki anak lebih dari dua namun lebih kepada menguatkan keluarga terutama kepada ibu disaat mempersiapkan diri mulai dari pernikahan, hamil hingga memiliki anak.

“Program ini lebih kepada bagaimana seorang ibu bisa mengatur jarak kehamilannya karena sudah banyak kasus terjadi adalah kematian ibu dan anak karena tidak mengetahui secara baik bagaimana seorang ibu menjaga kesehatannya,” katanya.

Senada Deputi bidang KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat, Dwi Listia Wardani mengatakan, untuk mewujudkan program KB memang membutuhkan komitmen dari semua pihak baik itu pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten.

“BKKBN selalu turun ke lapangan sifatnya melakukan advokasi. Kenapa? karena tanggung jawab ini bukan hanya ada di pundak pemerintah pusat tetapi harus ditanggung bersama-sama,” katanya.

Wardani berharap, pemerintah daerah bukan hanya melakukan suport moril tetapi harus memiliki komitmen dan mempunyai program serta anggaran sehingga bisa masuk dalam rencana kerja daerah masing-masing.

“Kami sudah bertemu dengan pak gubernur Papua dan beliau sangat antusias dengan apa yang dilakukan BKKBN perwakilan Papua dengan bersama-sama mensukseskan program 1000 hari pertama kehidupan,” ujarnya.

Ditambahkan bahwa, 1000 hari pertama kehidupan dalam artian dimulai dari bayi masih dalam kandungan hingga berusia dua tahun, dan ini menjadi berhatian yang sangat penuh. Selain menyelamatkan bayi juga menyelamatkan ibunya, karena angka kematian dan angka kesakitan itu sangat bergantung pada 1000 hari pertama kehidupan. (admin)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *