Hasil Dana Desa Belum Maksimal

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK), Donatus Motte

JAYAPURA (PB) : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Papua, Donatus Motte meminta penggunaan dana desa tepat sasaran. Apalagi besaran dana yang turun ke kampung saat ini sangat besar, sementara pihaknya minim dana Monitoring dan evaluasi (Monev).

“Harapannya, saat ini Pemerintah Pusat sudah berikan dana yang besar, demikian halnya dari pemerintah Provinsi. Kenapa dulu saat PNPM yang dananya di kisaran Rp.400 juta bisa berhasil maksimal, tetapi ini belum bisa,” ujar Motte.

Dia mengakui, pihaknya kesulitan melakukan monev. Sebab dana yang disiapkan pemerintah Pusat untuk itu sangat minim. Yakni Rp.100 Juta. Padahal, dana desa untuk provinsi Papua di tahun 2016 saja mencapai Rp.4,3 triliun lebih.

Dengan jumlah fantastis dan bakal meningkat tiap tahun, jika dibagikan pada 5420 kampung di Papua, hasilnya sekitar Rp.790 Juta lebih perkampung. Belum lagi dana kampung dari APBD Papua atau dikenal dengan dana Program Strategi Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) yang senilai Rp.100 juta lebih tiap kampung.

“Apalagi lokasi kampung yang jauh-jauh. Dan yang sering bermasalah adalah kampung-kampung yang ada dipedalaman itu,” bilang Donatus Motte.

Mekanisme penyaluran dana desa adalah dari Provinsi diberikan pada pemerintah Kabupaten dan Kota untuk diteruskan pada masing-masing kepala kampungnya. Ini rawan penyelewengan.

Sebab, jika dana pemerintah daerah bersangkutan sedang kosong, terkadang dana desa itu dipergunakan untuk pos lainnya, sambil menunggu ketersediaan dana lagi untuk disalurkan.  Kondisi ini diperparah dengan adanya pihak Badan Keuangan daerah tertentu yang menyusun laporan penggunaan dana, padahal itu tugas pendamping dana desa.

Belum lagi sikap tak terpuji kepala kampung yang mengusir pendamping dana desa.

“Harusnya Keuangan daerah memberikan aplikasi laporan yang mereka terima dari Kementerian Keuangan kepada pendamping dana desa, agar mereka yang menyusun laporan. Bahkan, ada sebagian kampung tidak dibuatkan rekeningnya. Biasanya kepala kampung langsung dipanggil ke Kantor Keuangan dan menerima dana tunai. Ini rawan pemotongan,” papar Motte lagi.

Diungkapkan Donatus Motte, dirinya sudah beberapa kali melaporkan dan mengusulkan kepada pemerintah Pusat setiap kali ada Rakernas. Dia kemukakan, kelemahan pertama yakni belum adanya penguatan kapasitas aparat kampung yang maksimal, tetapi telah digelontorkan dana yang begitu besar. Sehingga relative belum siap terima dan mengelolanya.

“Saya juga sampaikan tolong pemerintah Pusat agak tertib dalam evaluasi laporan atau beri kami dana monev. Syukur kedepan penyaluran dana desa akan lewat KPPN setempat. Itu lebih bagus. Jadi KPPN yang evalusai dan verifikasi baru diberikan,” pungkasnya. (Marcel)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *