Pdt. Andrikus Mofu: “Disiplin, Komitmen dan Kerja Maksimal”

Sebagai seorang pemimpin denominasi gereja terbesar di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, M.Th memegang prinsip bekerja dengan disiplin, memegang komitmen, dan bekerja maksimal.

“SEJAK saya sekolah dan terakhir kuliah di STT Theologi, saya mempunyai komitmen untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, dan Tuhan kasih tanggungjawab itu. Bukan hanya jadi pelayan, tetapi juga pemimpin. Itulah sebabnya, saya orang yang disiplin. Dan memang disiplin sudah menjadi karakter saya,” kata Ketua Badan Pekerja Sinode Am (BPAS) Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Tanah Papua, Pdt Andrikus Mofu, M.Th, saat ditemui Majalah Papua Bangkit, 19 Juni lalu, di ruang kerjanya. Ia terpilih menjadi ketua BPAS Sinode melalui sidang Sinode GKI XVII di Waisai, Raja Ampat, 18 Maret lalu.

Bagi  ayah dari dua orang anak ini, kalau sudah bekerja, ia total. Tidak asal kerja. Fokus pada pencapaian hasil, lakukan pangggilan tugas dengan maksimal. Prinsip Firman Tuhan, demikian Andrikus, bekerja dan harus menikmati hasil karena Firman mengatakan, seorang petani yang bekerja, dia pertama akan menikmati hasil. Hal itulah yang menjadi berkat selama melaksanakan tugas 30 tahun dalam pelayanan. “Siapa yang menabur dia akan menuai. Yang menabur kebaikan, menuai kebaikan,” ujarnya. Jam masuk kantor pun, sejak ia mulai berkantor di Argapura, Kota Jayapura, sudah lebih tertib, karena jam 8 ia sudah ada di kantor. “Saya selalu memberi teladan dan motivasi. Kemampuan leadership tetapi kalau tidak memberi teladan dan disiplin, tidak akan berjalan,” ujarnya.

Habiskan Waktu di Struktur

Andrikus memulai pelayanannya dengan menjalani masa vikaris pada tahun 1992, kemudian dikukuhkan pada akhir tahun yang sama. Bulan Maret 1993, ia menikahi Maria Wattimena, seorang pendeta juga. Mereka kemudian pindah ke Inanwatan dan pada bulan Juni tahun 1993 ia terpilih sebagai ketua klasis. “Mungkin saya menjadi ketua klasis yang termuda waktu itu. Setelah periode pertama dan periode 2 terpilih kembali, selanjutnya pada tahun 2001 saya tugas belajar dari Sinode untuk studi S2 di Tomohon,” jelas Andrikus.

Sekembalinya dari Tomohon, ia ke Sorong dan memimpin satu jemaat di Sorong dalam waktu 3,6 tahun. Ia kemudian dipercaya menjadi Ketua Klasis Sorong selama 2 periode.

Menjadi Ketua BPAS Sinode GKI di Tanah Papua, periode 2017-2022, ia harus mengurus GKI di Tanah Papua dengan jumlah 2400 jemaat, sejumlah Pos pekabaran injil di berbagai tempat di berbagai wilayah hingga pedalaman, ditambah mengurus sekitar 2000 pegawai baik yang bekerja di sinode maupun klasis-klasis dan tingkat jemaat-jemaat dengan berbagai masalah dan perkembangan pelayanan yang ada di Tanah Papua.

“Saya menerima tugas ini sebagai kepercayaan dan panggilan dari Tuhan. Tentu terinspirasi dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya kerjakan. Ini juga sebuah kesaksian pribadi. Dari sekian pekerja gereja di dalam GKI saya, termasuk pekerja yang hampir menghabiskan waktunya di struktur. Saya memegang jemaat hanya 3,6 tahun,” katanya.

Visi Kerajaan Allah

Visi GKI memberitakan kerajaan Allah, kata Andrikus, secara organisasi kelembagaan, punya kepentingan bagaimana membangun sebuah kekuatan spiritual umat. Tidak hanya rohani, tetapi kehidupan umat dari sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, harus menjadi perhatian. Ia ingin kemandirian jemaat terbangun sesuai tiga prinsip GKI yaitu kemandirian teologi, daya dan dana, demi kesejahteraan bagi pelayan dan warga jemaat. Kebanyakan masalah timbul karena prinsip keimanan dan karakter kekristenan belum bertumbuh sehingga mudah sekali dihasut, melakukan hal yang tidak semestinya. “Kita gerakkan sehingga jemaat betul-betul bertumbuh,” katanya.

Visi lain yang tidak bisa diabaikan adalah pemenuhan kebutuhan kehidupan. Ke depan, sinode juga akan menggerakan penguatan-penguatan ekonomi basis. “Ada pemikiran dan upaya mudah-mudahan tahun depan rencana untuk pendirian Bank Perkreditan GKI ini menjadi satu bagian menjawab penguatan ekonomi basis. Karena umat GKI adalah umat yang tingkat sosial ekonomi yang baik dan ada yang rendah, sehingga mereka memiliki peningkatan kebutuhan hidup terpenuhi,” ujarnya seraya menambahkan, sudah ada donatur dari Jerman yang  siap.

Ia juga punya perhatian khusus pada masalah miras dan Narkoba. Sidang sinode GKI di Waisai, telah mengeluarkan satu pesan bahwa GKI sangat konsen dan memberi perhatian, ikut mendorong agar peraturan atau ijin segera dicabut atau dihentikan. Saat rapat dengan Pemerintah Provinsi Papua, ia katakan, Papua punya UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 yang memberi ruang dan tanggungjawab kepada gubernur untuk dapat melakukan dan mengambil tindakan yang prinsipnya memproteksi kehidupan masyarakat Papua dalam  hal-hal yang nilainya untuk kebaikan.

“Saya katakan dalam rapat itu, ini mempunyai nilai untuk kemaslahatan bagi umat. Kok sekarang kita sebut adanya peraturan yang sebenarnya memberi ruang bagi kelompok tertentu misalnya pemasok dan distributor miras, ini untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat, kepentingan golongan atau kepentingan mana? Saya sangat setuju dan atas nama GKI di Tanah Papua ikut mendukung. Jangankan pergi untuk konsultasi ke pusat, kita di sini mengambil sikap apapun boleh. UU No 21 memberi ruang dan memberi kepercayaan kepada gubernur untuk dapat mengambil tindakan proteksi. Kalau miras menjadi masalah dan menyusahkan, kenapa kita harus tunduk kepada peraturan menteri. UU kita lebih dari cukup. Jangan dengan menteri, dengan presiden pun kita konsultasi. Sebagai pemimpin Sinode GKI saya katakan, tidak ada tawar menawar,” ujar Andrikus tegas.

Ia menambahkan, sebagai mantan ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Sorong, ia juga ingin menjalin komunikasi lintas agama setelah di Sinode. Karena itu, 18 Juni lalu, ia hadir dalam rapat dengan FKUB Papua dan dalam pertemuan itu terungkap bahwa ia ketua sinode pertama yang menghadiri rapat FKUB. (Frida Adriana)