Pemprov Papua dan Presiden Rencanakan Rapat Terbatas Persiapan PON XX 

Sekda Papua TEA Hery Dosinanen, SIP, MKP didampingi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menyerahkan materi persiapan PON XX Papua tahun 2020 kepada perwakilan claster di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/7).

JAYAPURA (PB) : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua merencanakan menggelar  suatu pertemuan bersama  Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), untuk membahas rapat terbatas terkait  persiapan PON XX Papua tahun 2020.

Pasalnya, rapat terbatas bersama  Kepala Negara ini selain melaporkan persiapan  pesta olahraga empat tahun ini.  Juga membahas kemungkinan sharring dana untuk membiayai  PON bukan hanya menggunakan APBD  tapi juga APBN.

Demikian  disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdiusai Penandatangan  Fakta Integritas  Tata Tertib Administrasi dan Keuangan di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/7).

Dalam kesempatan ini,  Sekda Papua TEA Hery  Dosinanen, SIP, MKP didampingi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menyerahkan materi persiapan PON XX Papua  tahun 2020 kepada  perwakilan claster.

Masing-masing Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Merauke. Tapi berhubung Bupati dan Walikota yang bertanggungjawab terkait persiapan claster PON, maka materi   tersebut diwakilkan oleh  sejumlah Kepala SKPD  di Lingkungan Pemprov Papua.

Menurut Yusuf Yambe Yabdi, penyerahan materi persiapan PON XX merupakan rangkaian rapat  antara Gubernur Papua bersama  Panitia Besar  PON  XX. “Rapat itu difollow-up  hari ini setelah  produknya keluar produknya,” katanya.

Dikatakannya, materi persiapan penyelenggaraan PON XX yang akan dibawa ke Mensekneg.  Pertama, terkait dengan optimalisasi  pembiayaan PON,  dimana Pemprov Papua mengharapkan untuk pembiayaan PON tak hanya  dari APBD. Tapi juga dari APBN.

“APBN dengan cara kita masukan materi-materi yang  jadi substansi pembiayaan  itu sendiri,” katanya.

Dikatakan,  pihaknya menghimbau  kepada masing-masing Kepala SKPD untuk  segera mempersiapkan administrasi,  untuk dibawah  menjadi agenda rapat terbatas dengan Presiden. Pasalnya,  materi  pesiapan PON ini harus diserahkan lebih dulu kepada Mensekneg oleh Gubernur. Dan Mensekneg  mempelajari materi ini   kemudian diagendakan  untuk rapat terbatas dengan Presiden.

Kedua,  penyerahan  materi ini sebagai tolak ukur persiapan PON, terutama dari sisi perencanaan  infrastruktur pendukung PON, dari sisi  penyelenggaraan PON danPekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas). Peparnas adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai PON, khusus  bagi atlet  penyandang disabilitas Indonesia.

“Draf master plan  sudah ada. Kita berharap masing-masing Kepala SKPD yang menerima materi ini dapat mengembalikan sesuai waktu 4 hari mulai dari sekarang. Ada  koreksi dan catatan-catatan  mereka bisa  kembalikan,” ucapnya.

Menurutnya, setelah  dikembalikan mungkin pihaknya akan merencanakan rapat bersama Gubernur  untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan,  sekaligus melakukan perbaikan  materi  sesuai dengan masukan yang diberikan.

“Berdasarkan perbaikan itulah   yang akan kita bawa diserahkan ke Bappeda untuk kemudian diserahkan kepada Mensekneg   untuk  persiapan rapat terbatas dengan Presiden,” lanjutnya.

Dukung PON Papua 2020

12 Komponen Strategis

Dijelaskannya, pihaknya menghimbau kepada  masing -masing Kepala SKPD  yang  menerima materi  itu  sudah berpikir bahwa ada kurang lebih 12  komponen strategis yang  memberikan kontribusi terhadap sukses  penyelenggaraan PON da SDM, transportasi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.

Ia mengatakan,  didalam  komponen –komponen itu bagaimana  dilihat darisudut pandang  sektor masing-masing  SKPD. Misalnya Biro Perekonomian Daerah bisa melakukan  konsolidasi terhadap BUMN dan BUMD,  untuk bagaimana melakukan konsolidasi Community Social Responcibility (CSR) untuk membiayai  komponen-komponen tertentu misalnya  pengadaan kostum. Kostum untuk  SDM  itu kurang lebih Rp 400 Miliar.

“Nah ini mitra kerja dari CSR  untuk mengambil bagian,   sehingga biaya itu  bisa menjadi berkurang,” tuturnya.

Menurutnya, pihaknya juga menggunakan komponen pemasaran (marketing), untuk bisa   mendapatkan uang,   mereka sudah bisa melihat bagaimana jumlah orang yang akan datang. Kemudiaan  berapa souvenir, asumsi penonton berapa yang akan datang, bagaimana mereka menciptakan  potensi-potensi pasar dari produk-produk PON misalnnya minuman PON. Juga  hak siar TV itu juga   bisa mendapat  uang dari sana untuk  menambah-nambah biaya Panitia Besar untuk sukses penyelenggaraan PON.

Ketiga, pihaknya mengharapkan setelah dibagi  terhitung mulai saat ini  kurang lebih sekitar tiga tahun bidang-bidang akan  mempersiapkan diri, karena tak ada alasan master plannya sudah diselesaikan masing-masing bidang.

“Jadi masing-masing bidang   selama tiga tahun jadi  tak ada alasan PON tak jadi, karena mereka  punya waktu  cukup banyak untuk menyiapkan semua dan melakukan konsultasi terkait dengan tugas pada bidang masing-masing,” ungkapnya.

Keempat,  terkait  dengan Panitia  Besar   PON,    memang ada beberapa komponen yang  berubah sesuai saran Gubernur bahwa tu adalah komponen-komponen strategis misalnya, transportasi, akomodasi, konsumsi dan upacara diberikan tanggungjawab kepada TNI/Polri. (Marcel/PB)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *