Sekda Papua TEA Hery Dosinanen, SIP, MKP didampingi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menyerahkan materi persiapan PON XX Papua tahun 2020 kepada perwakilan claster di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/7).
JAYAPURA (PB) : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua merencanakan menggelar suatu pertemuan bersama Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo (Jokowi), untuk membahas rapat terbatas terkait persiapan PON XX Papua tahun 2020.
Pasalnya, rapat terbatas bersama Kepala Negara ini selain melaporkan persiapan pesta olahraga empat tahun ini. Juga membahas kemungkinan sharring dana untuk membiayai PON bukan hanya menggunakan APBD tapi juga APBN.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdiusai Penandatangan Fakta Integritas Tata Tertib Administrasi dan Keuangan di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (3/7).
Dalam kesempatan ini, Sekda Papua TEA Hery Dosinanen, SIP, MKP didampingi Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi menyerahkan materi persiapan PON XX Papua tahun 2020 kepada perwakilan claster.
Masing-masing Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Merauke. Tapi berhubung Bupati dan Walikota yang bertanggungjawab terkait persiapan claster PON, maka materi tersebut diwakilkan oleh sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemprov Papua.
Menurut Yusuf Yambe Yabdi, penyerahan materi persiapan PON XX merupakan rangkaian rapat antara Gubernur Papua bersama Panitia Besar PON XX. “Rapat itu difollow-up hari ini setelah produknya keluar produknya,” katanya.
Dikatakannya, materi persiapan penyelenggaraan PON XX yang akan dibawa ke Mensekneg. Pertama, terkait dengan optimalisasi pembiayaan PON, dimana Pemprov Papua mengharapkan untuk pembiayaan PON tak hanya dari APBD. Tapi juga dari APBN.
“APBN dengan cara kita masukan materi-materi yang jadi substansi pembiayaan itu sendiri,” katanya.
Dikatakan, pihaknya menghimbau kepada masing-masing Kepala SKPD untuk segera mempersiapkan administrasi, untuk dibawah menjadi agenda rapat terbatas dengan Presiden. Pasalnya, materi pesiapan PON ini harus diserahkan lebih dulu kepada Mensekneg oleh Gubernur. Dan Mensekneg mempelajari materi ini kemudian diagendakan untuk rapat terbatas dengan Presiden.
Kedua, penyerahan materi ini sebagai tolak ukur persiapan PON, terutama dari sisi perencanaan infrastruktur pendukung PON, dari sisi penyelenggaraan PON danPekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas). Peparnas adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai PON, khusus bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia.
“Draf master plan sudah ada. Kita berharap masing-masing Kepala SKPD yang menerima materi ini dapat mengembalikan sesuai waktu 4 hari mulai dari sekarang. Ada koreksi dan catatan-catatan mereka bisa kembalikan,” ucapnya.
Menurutnya, setelah dikembalikan mungkin pihaknya akan merencanakan rapat bersama Gubernur untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan, sekaligus melakukan perbaikan materi sesuai dengan masukan yang diberikan.
“Berdasarkan perbaikan itulah yang akan kita bawa diserahkan ke Bappeda untuk kemudian diserahkan kepada Mensekneg untuk persiapan rapat terbatas dengan Presiden,” lanjutnya.
Dukung PON Papua 2020
12 Komponen Strategis
Dijelaskannya, pihaknya menghimbau kepada masing -masing Kepala SKPD yang menerima materi itu sudah berpikir bahwa ada kurang lebih 12 komponen strategis yang memberikan kontribusi terhadap sukses penyelenggaraan PON da SDM, transportasi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
Ia mengatakan, didalam komponen –komponen itu bagaimana dilihat darisudut pandang sektor masing-masing SKPD. Misalnya Biro Perekonomian Daerah bisa melakukan konsolidasi terhadap BUMN dan BUMD, untuk bagaimana melakukan konsolidasi Community Social Responcibility (CSR) untuk membiayai komponen-komponen tertentu misalnya pengadaan kostum. Kostum untuk SDM itu kurang lebih Rp 400 Miliar.
“Nah ini mitra kerja dari CSR untuk mengambil bagian, sehingga biaya itu bisa menjadi berkurang,” tuturnya.
Menurutnya, pihaknya juga menggunakan komponen pemasaran (marketing), untuk bisa mendapatkan uang, mereka sudah bisa melihat bagaimana jumlah orang yang akan datang. Kemudiaan berapa souvenir, asumsi penonton berapa yang akan datang, bagaimana mereka menciptakan potensi-potensi pasar dari produk-produk PON misalnnya minuman PON. Juga hak siar TV itu juga bisa mendapat uang dari sana untuk menambah-nambah biaya Panitia Besar untuk sukses penyelenggaraan PON.
Ketiga, pihaknya mengharapkan setelah dibagi terhitung mulai saat ini kurang lebih sekitar tiga tahun bidang-bidang akan mempersiapkan diri, karena tak ada alasan master plannya sudah diselesaikan masing-masing bidang.
“Jadi masing-masing bidang selama tiga tahun jadi tak ada alasan PON tak jadi, karena mereka punya waktu cukup banyak untuk menyiapkan semua dan melakukan konsultasi terkait dengan tugas pada bidang masing-masing,” ungkapnya.
Keempat, terkait dengan Panitia Besar PON, memang ada beberapa komponen yang berubah sesuai saran Gubernur bahwa tu adalah komponen-komponen strategis misalnya, transportasi, akomodasi, konsumsi dan upacara diberikan tanggungjawab kepada TNI/Polri. (Marcel/PB)
