JAYAPURA (PB) : Pasca penyerahan master plan PON XX Papua 2020 kepada Pimpinan Cluster dan Bupati/Walikota, masing-masing Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Jayawijaya dan Biak Numfor, agar mulai membahas pendanaan infrastruktur PON, khususnya di masing-masing Claster, untuk optimalisasi persiapan penyelenggaraan PON.
“Tujuannya supaya kita bisa tahu berapa dana pembangunan venue yang harus disharring Kabupaten/Kota ke Provinsi,” tegas Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH melalui Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Yusuf Yambe Yabdi usai Penyerahan Materi PON XX Papua 2020 di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pekan lalu.
Gubernur menuturkan, pihaknya tak mau intervensi pembahasan pendanaan venue, pesta olahraga terbesar di Tanah Air, tapi memberikan kewenangan kepada masing-masing pimpinan Claster, untuk membahas dengan claster.
“Kesimpulan seperti apa tentu saja keputusan pimpinan claster, kita akan laporkan kepada Ketua Umum PB PON XX Papua 2020 dan KONI Pusat,” katanya.
Terkait Cabor PON XX diganti atau dikurangi, Gubernur mengatakan, Cabor yang dipertandingkan didalam PON XX sesuai Surat Gubernur, merupakan hasil keputusan rapat anggota KONI Papua.
“Jika ingin mengganti atau mengurangi Cabor PON, maka harus ada Surat Gubernur,” lanjutnya.
Sementara itu, Yusuf Yambe Yabdi menjelaskan, pendanaan infrastruktur PON XX di tingkat Provinsi Papua memanfaatkan APBDP 2017 dan APBDP 2018. Dimana total anggaran mencapai Rp 4.26 Triliun dan untuk Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) senilai Rp 1 Triliun atau 25 persen dari Rp 4.26 Triliun. Peparnas adalah suatu ajang kompetisi yang menyerupai PON, khusus bagi atlet penyandang disabilitas Indonesia. Sedangkan progres infrastruktur PON XX kini mencapai 13,7 persen.
“Dengan begitu maka kita akan punya waktu untuk mempersiapkan PON sebanyak 3 tahun dari September 2017 hingga September 2020,” jelasnya. (Marcel/PB)