Suasana sosialisasi tugas pokok dan fungsi Bakohumas bagi Pengurus Forum Bakohumas Periode 2015-2020.
JAYAPURA (PB) – Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Annie Rumbiak menjelaskan, kegiatan yang digelar Biro Humas dan Protokoler Setda Papua sebagai bentuk dari tindak lanjut sejak dibentuknya Bakohumas pada tahun 2015 dan tahun 2016 sudah dilaksanakan pelantikan oleh Sekda Papua Hery Dosinaen.
“Pada hari ini (kemarin-red) program yang belum terakomodir mereka buat dalam kegiatan hari ini, sehingga kegiatan ini tujuannya agar seluruh Humas terkait. Baik itu dari pemerintah, swasta bersama para pemangku kepentingan. Mereka duduk bersama menindaklanjuti program dan mereka melakukan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan,” jelasnya.
Selain itu juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta anggota Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) setempat untuk dapat menguji dan mengkaji informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat atau dipublikasikan secara baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
“Payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sehingga bakohumas harus menyampaikan informasi yang benar kepada publik,” katanya.
Hingga kini masih banyak humas-humas yang tidak mengikuti aturan sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik sehingga diharapkan ke depannya lebih fokus pada payung hukum yang telah ditentukan.
Foto bersama Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Annie Rumbiak.
“Kami berharap semua humas terkait baik itu pemerintah, BUMN hingga BUMD dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk mengevaluasi kembali program yang telah dibuat pada pembentukan bakohumas pada 2016,” ujarnya.
Sementara itu Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Papua Tommy Israil Ilolu menjelaskan Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) adalah wadah koordinasi kehumasan non struktural, untuk saling berkoordinasi terkait kepentingan masyarakat atau konsumen.
“Ya, di saat tertentu Bakohumas mampu menjadi “jembatan” antara lembaga atau instansi pemerintah maupun swasta, menyangkut kekurangan-kekurangan atau masalah-masalah yang dihadapi pelbagai institusi, antara lain terganggunya pelayanan publik atau public service,”jelasnya kepada pers disela – sela Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi Bakohumas Bagi Pengurus Forum Bakohumas Periode 2015-2020 Dalam Mendukung Pembangunan Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera di Hotel Aston, Jayapura, Rabu (30/8/2017).
Seraya mencontohkan, peristiwa kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), beras, pemadaman listrik, masalah air minum, Telkom dan lain-lain. Peran Bakohumas dirasakan dapat memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk menyampaikan penjelasan terkait kelangkaan yang terjadi.
“Misalnya pak gubernur tidak ada waktu atau tak ada kesempatan untuk memberikan penjelasan, maka Pertamina dapat memberikan penjelasan, agar masyarakat paham kesulitan yang dihadapi badan pelayanan publik,” jelasnya.
Selain itu juga peran Bakohumas, saling koordinasi dengan lembaga terkait. “Kayak kemarin kabel optik terputus menyebabkan telekomunikasi terganggu. Ndak bisa kita talangi karena kita tak berkompeten. Solusinya undang Telkom untuk menyampaikam penjelasan, agar konsumen paham,” tuturnya. (YMF)
