JAYAPURA (PB)—Kabar baik para tenaga medis di Provinsi Papua. Selasa (27/03/2018), Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. H. Khalawi AH, M.Sc.MM meletakkan batu pertama pembangunan perumahan bagi tenaga kesehatan pada lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Dusun Bombardir Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Sekitar 250 lebih rumah bakal dibangun di tempat itu agar memenuhi kebutuhan sekitar 300-an orang tenaga medis yang belum memiliki rumah.
“Hari ini kita lakukan peletakkan batu pertama, karena kita sudah ada MoU untuk siapkan rumah bagi tenaga medis Provinsi Papua. Syaratnya harus ada tanah yang dilepaskan. Sebab tanah itu akan dihibahkan kepada para penerima bantuan. Jika sudah siap tahun ini, ya tahun ini juga kita bangun. Kalau belum ya tahun depan baru kita bangun. Saya sangat hargai kreasi dan perjuangan pak Aloysius (Kepala Dinas Kesehatan Papua—Red.) yang mau perhatikan para pegawainya,” ujar Khalawi pada acara tersebut.
Menurut Khalawi, lokasi seluas kurang lebih 5 hektar sangat cukup bagi pembangunan 250 unit rumah. Oleh karena itu, melihat prospek pembangunan pemukiman di Distrik Muara Tami akan semakin meningkat setelah rampungnya jembatan Hamadi-Holtekamp nanti, ia meminta agar Dinas Kesehatan membuat perencanaan atau masterplan perumahan yang matang dan terintegrasi, dimana harus dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sekolah, dan pasar.
“Saya sudah dengar, esok-esok setelah jembatan itu rampung, ini menjadi salah satu kawasan elit. Di Papua tanah masih sangat luas jadi bisa dibangun menyebar. Beda dengan di Jawa kita lebih kembangkan model perumahan susun atau rusunawa,” katanya.
Ia menambahkan, sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian PU Dan Perumahan Rakyat tidak hanya membangun perumahan bagi para pegawai tetapi juga bagi rakyat yang pendapatannya Rp 4 juta ke bawah. Hal itu dikenal dengan program bantuan pembiayaan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa KPR Bersubsidi yaitu KPR Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB), SBUM (Subsidi Bantuan Uang Muka) dan Progam Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah (PSR).
“Juga ada program bedah rumah untuk perbaiki rumah yang rusak. pelaksanaannya malah dengan padat karya tunai dimana yang kerja juga langsung dibayar,” tuturnya.
Kerinduan Yang Lama
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan ia sangat berterima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Ir. H. Khalawi AH, M.Sc.MM yang menyetujui usulan pembangunan perumahan tersebut. Ia juga berterima kasih kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltip, ST.SE.MM yang telah menggolkan usulan Dinkes Papua.
”Hari ini Bapak Khalawi adalah penyejuk bagi tenaga medis di Papua. Karena Bapak datang membawa harapan bagi kami untuk menyediakan rumah bagi tenaga medis. Karena hari ini sejarah baru ada kementerian yang datang kunjung atau dengarkan kami. Belum ada kementerian yang datang seperti ini. Semua ini saya tulis dalam syair lagu yang dibawakan tadi dan semoga dibawa ke Jakarta,” kata Aloysius dalam sambutannya.
Menurut Aloysius, sejak menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Abepura, ia memiliki keprihatinan dan kerinduan untuk membangun perumahan khusus bagi tenaga kesehatan. Data terakhir, kata Aloysius, dari 345 tenaga di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, baru sekitar 40 orang yang memiliki rumah dinas.
“Kami mengajukan pembangunan fisik untuk tahun 2018 ini. Namun oleh Bappeda dicoret melalui Tim TAPD. Saya tetap bergumul dan tidak berkecil hati. Karena yang saya perjuangkan adalah teman-teman kesehatan, terutama tenaga dokter spesialis yang kita butuhkan tenaga mereka di Papua,” kata Aloysius.
Oleh karena itu, mantan Direktur RSUD Abepura ini mencoba mengajukan proposal perencanaan perumahan bagi tenaga medis itu di Dusun Bombardir Kampung Holtekam dengan areal seluas kurang lebih 5 hektar. Lokasi ini dipilih karena sangat strategis bagi pengembangan kawasan pemukiman baru dengan memanfaatkan akses lalu lintas yang cepat melalui jembatan Hamadi-Holtekam yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami, dimana diperkirakan hanya membutuhkan waktu 5-10 menit.
“Dalam perencanaan kurang lebih ada 250 unit rumah. Dengan type rumah untuk dokter spesialis, para dokter dan ada type untuk pejabat eselon II, eselon III dan IV dan staf pegawai.
Rencana ke depan akan dibuka TK dan PAUD. Selain itu juga sarana olahraga seperti tenis lapangan, serta akan dibuka kolam renang,” katanya.
Aloysius menjelaskan, pasca peletakkan batu pertama, tahun 2018 ini akan dilakukan penataan yaitu penimbunan, drainase, AMDAL dan Ipal. Tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjanjikan akan membangun 100 unit pertama, dimana perumahan ini akan dipakai sebagai fasilitas PON XX Tahun 2020 di Papua.
“Nantinya perumahan ini akan diprioritaskan bagi para tenaga medis, dokter ahli yang sudah lama. Namun belum memiliki rumah dinas.”
Dikawal Agar Sukses Dibangun
Niko Pae selaku perwakilan kepala suku pemilik tanah mengatakan pihaknya memberikan lahan seluas kurang lebih 5 hektar karena ia menyadari pentingnya fasilitas perumahan bagi penunjang kerja para tenaga kesehatan. Apalagi, kata Niko, sebuah rumah sakit milik Kota Jayapura juga sedang dibangun di Distrik Muara Tami.
“Pesan kami, bukan hanya untuk orang dinas tapi juga untuk rakyat. Kami dari Dewan Adat Muara Tami berharap pembangunan ini bisa lancar dan kami siap mengawal dan menjaganya agar berjalan lancar,” ujar Niko.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyedia Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltip, ST.SE.MM mengatakan lokasi ini sejak 2017 sudah disiapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua bagi tenaga medis. Oleh karena itu, ia berterima kasih kepada pihak Dirjen Penyediaan Perumahan dan para kepala suku pemilik tanah yang sudah bekerjasama bagi dimulai pembangunan perumahan tersebut.
“Di atas tanah ini setiap pejabat yang turun disambut dengan upacara adat. Itu hal yang luar biasa dimana kita sangat menghormati adat di sini. Kita berharap semoga dalam perencanaan ke depan 2019 sudah berdiri rumah yang megah di sini dan kita minta para kepala suku di sini ikut mengawal pembangunannya,” kata Soltip.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Papua yang membidangi kesehatan dan pendidikan, Nason Uty, SE mengapresiasi gebrakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatab Papua yang peduli pada para pegawainya. Ia juga berterima kasih kepada Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang siap membangun perumahan tersebut.
“Tenaga medis itu ujung tombak pelayanan kesehatan di Papua. Sudah sepantasnya mereka diberi fasilitas rumah yang sehat. Saya mengapresiasi kreasi dan kegigihan seorang Kepala Dinas Aloysius yang mau membantu para stafnya. Saya pikir ini contoh yang pertama dan bgus yang bisa ditiru oleh SKPD lain di Provinsi Papua. Apalagi dalam rencana 100 rumah pertama akan dipakai untuk penginapan bagi para atlit PON XX Tahun 2020,” kata Nasson.
Acara tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan dan penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. H. Khalawi AH, M.Sc.MM, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Kepala SNVT Penyedia Perumahan Provinsi Papua Malikidin Soltip, ST.SE.MM, Anggota Komisi V DPR Papua Nason Uty, SE, Perwakilan Polda Papua dan perwakilan kepala suku pemilik tanah. (Gmr/Stysan)