ITB Siap Bantu Program Strategis di Papua

Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Alexander Kapisa, ST dan staf berpose dengan sejumlah pimpinan dan dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung Senin (22/10/2018).

JAKARTA (PB)—Kepala Badan Penghubung Provinsi Papua, Alexander Kapisa, ST mengatakan, Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan siap membantu dalam menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Papua seperti PROSPEK dan pelaksanaan berbasis wilayah adat.

“ITB mempuniai banyak konsep yang dapat kami serap dalam rangka menyiapkan program-program yang dapat mensejahterakan masyarakat papua, khususnya dalam bidang infratsruktur dan pelayanan dasar masyarakat Papua,” kata Alex melalui press release yang diterima Papua Bangkit usai pelaksanaan diskusi dalam rangka kegiatan Papua Update Goes to Campus antara Badan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan Civitas Akademika ITB, khususnya pada Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) di Ruang Seminar SAPPK ITB, Bandung Senin (22/10/2018).

Dalam diskusi yang diiikuti oleh para pengajar dan mahasiswa di lingkungan SAPPK, khususnya oleh para dosen yang telah terlibat dalam beberapa kegiatan pengkajian infrastruktur di Provinsi Papua, tersebut Ketua Program Studi S2 dan S3 pada SAPPK-ITB, Dr. Ibnu Syabr, mengatakan bahwa pada tahun 2010 SAPPK ITB telah memberikan dukungan untuk program Rencana Strategis Kampung (RESPEK) yang kini berganti nama dengan PROSPEK. Dalam kegiatan tersebut telah direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Papua fokus meningkatkan infrastruktur yang memberikan daya ungkit yang tinggi.

“Kami pada saat itu telah melakukan sinkronisasi dengan 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua untuk melihat overlap infrastruktur yang ada. Kami telah mencoba untuk memperbaiki konektivitas antar daerah di Papua. Kami memiliki banyak ahli yang siap membantu pembangunan Papua ” ujar Ibnu.

Juga mengemuka dalam diskusi tersebut, beberapa usulan bagaimana sebaiknya pemerintah provinsi papua merumuskan penyiapan di masa yang akan datang.

”Pengelolaan pembangunan di Papua tidak dapat mengacu pada teori-teori pembangunan yang konseptual, baik konseptual teori maupun konseptual dari pemerintah yang menyamakan dengan daerah lain di Indonesia. Papua harus dibangun dengan cirinya sendiri, khususnya dengan pendekatan 5 wilayah adat yang telah di rumuskan oleh Pemerintah Provinsi Papua” sambung Dr. Sri Maryati yang juga Wakil dekan Sumber Daya pada SAPPK.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik di SAPPK, Dr. Denny Zulkaidi  bahwa pengelompokan 5 wilayah adat ini sebaiknya juga mempresentasikan ciri khas/karakteristik adat yang sama dari masing-masing kabupaten/kota dalam satu wilayah adat.

“Perlu diidentifikasi apa saja karakteristik tersebut karena akan menentukan pola pendekatan penyediaan infratsruktur di masing-masing wilayah adat. Standar pelayanan di daerah perkotaan atau ibu kota kabupaten juga tentunya berbeda dengan di kampung” ujar Prof Deni. (Gusty Masan Raya/pr)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *