Tim UP2KP saat menyambangi Lapas Abepura, Rabu (15/09/2021) untuk meminta keterangan dari suami ibu yang mau melahirkan.
JAYAPURA (PB.COM)—Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua (UP2KP) memastikan bahwa pelayanan Kartu Papua Sehat (KPS) bagi warga Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu tetap jalan hingga hari ini. Program kesehatan gratis yang digagas mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua drg. Aloysius Giyai, M.Kes itu sejauh ini memang sangat membantu masyarakat Papua untuk menikmati haknya mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.
“Semalam kami dapat informasi atau pengaduan dari senior kami bahwa ada istri salah satu sipir di Lapas Abepura sedang hamil besar dan butuh pertolongan terkait biaya persalinan yang tinggal menunggu hari. Jadi kami ke Lapas tadi ketemu suaminya yang sedang bertugas, kita minta mereka urus surat keterangan tidak mampu sebagai syarat untuk gunakan Kartu Papua Sehat. Ibu yang mau melahirkan ini kebetulan Orang Asli Papua,” kata Kepala Bidang Pengaduan UP2KP Kemilius Logo, S.IP dihubungi Rabu (15/09/2021).
Dengan adanya KPS ini, ibu hamil atas nama Erlin Friska Numberi (23 tahun) warga BTN Bawah Tanah Hitam ini bisa mendapatkan pelayanan untuk proses persalinanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah, baik RSUD Abepura, RSUD Jayapura, atau Puskesmas terdekat.
“Kami dari UP2KP juga tentu saja akan pantau dan kawal terus dan memastikan ibu ini bisa mendapatkan pelayanan KPS karena itu haknya,” tutur Kamelius.
Menurut Kamelius, di masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan kesehatan di Papua menjadi sorotan. Tidak saja terkait mutu pelayanan tetapi juga pembiayaan. UP2KP sejak awal tahun telah meminta Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan Papua agar tetap menganggarkan dana KPS agar rakyat Asli Papua tetap berobat gratis. Sebab ketika itu, ada wacana penghapusan KPS karena terbentur anggaran di era pandemi Covid.
“Kita dapat informasi, dana KPS sudah dianggarkan kembali tahun ini. Jika benar, ya Puji Tuhan biar pelayanan gratis di rumah sakit daerah, terutama rumah sakit regional di Papua bisa terkafer. Kalau RSUD Jayapura dan RSUD Abepura memiliki pos anggaran KPS tersendiri,” kata Kamelius. (Gusty Masan Raya)
