Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes
JAYAPURA (PB.COM)—Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua bakal digelar akhir September hingga Oktober 2021. Sejumlah cabang olahraga sudah mulai digelar sejak 22 September 2021. Masyarakat Papua di empat klaster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke pun diperkenankan untuk menonton pertandingan dengan syarat harus sudah menjalani dua kali vaksin.
Kendati demikian, Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM.M.Kes meminta agar seluruh masyarakat Papua tidak larut dalam euphoria PON dan alpa menaati protokol kesehatan Covid seperti memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.
“Memang kasus harian kita berkurang drastis sepekan terakhir hanya 15-20 kasus per hari, dibandingkan bulan-bulan lalu yang bisa tembus 400 kasus per hari. Kita berharap ini kita pertahankan dan sampai 0 kasus dan masuk zona hijau,” kata Robby Kayame kepada papuabangkit.com di ruangan kerjanya, Selasa (21/09/2021).
Menurut Robby, tipologi masyarakat Papua dalam menghadapi kasus Covid memang berbeda dari daerah lain. Resistensi atau penolakan masyarakat sangat tinggi, terutama menghadapi program vaksinasi Covid. Oleh karena itu, ia meminta tokoh kunci seperti pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama harus menjadi teladan dengan memberi contoh ikut divaksin agar masyarakat bisa mengikuti.
“Kita ini terbantu dengan PON sehingga genjot vaksin di empat klaster, tapi masih rendah cakupannya, baru sekitar 50-an persen. Kita harap sampai 2022 itu sudah bisa 70-80 persen orang yang divaksin,” kata mantan Kepala Dinas Kesehatan Paniai ini.
Robby juga menjelaskan ada dua hal yang membuat masyarakat menolak vaksinasi yaitu ketakutan sebagai dampak pemberitaan terhadap sejumlah kasus vaksin palsu yang memakan korban nyawa. Selain itu, tak dapat dipungkiri adalah keterlibatan aparat keamanan yang mengambil peran dalam pemberian vaksin ini membuat masyarakat asli Papua, khususnya di daerah Pegunungan Tengah menjadi antipati.
“Kita harapkan para tenaga kesehatan, terutama dokter, perawat, bidan atau mantri yang lakukan. Kalau di wilayah perkotaan mungkin bisa, tetapi kalau di wilayah gunung, daerah-daerah yang konflik, jangan tentara yang datang vaksin,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)
