Kuasa Hukum: “Walau Kalah di PTUN, Jabatan Sekda dan Kepala Dinas Hak Prerogatif Bupati Pegubin”

Kuasa Hukum Bupati Pegunungan Bintang Aloysius Renwarin, SH.MH bersama rekannya Heribertus Semu, SH saat memberikan keterangan pers, Minggu (17/10/2021)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Polemik pencopotan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Papua dan Kepala Dinas Kesehatan setempat pada 8 Maret 2021 yang berujung gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, akhirnya mencapai titik terang.

Pada sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, Selasa, 28 September 2021, majelis hakim menyatakan menerima gugatan mantan Sekda Pegubin, Iriando FX. Dien, SH.M.Si dalam perkara nomor 24/G/2021/PTUN.JPR yang dimulai sejak 8 Juni 2021 hingga 28 September 2021.

Dalam amar putusannya, PTUN mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan  Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.45/821.2/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang pemberhentian dari jabatan struktural atas nama Iriando F.X. Dien, SH.M.Si.

Selain itu, memerintahkan Bupati Pegubin selaku tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam jabatan semula selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang atau dalam jabatan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal yang sama juga terjadi pada mantan Kepala Dinas Kesehatan Pegubin, Yeremias Tapyor dalam gugatan perkara nomor 27/G/2021/PTUN.JPR. Berdasarkan hasil persidangan di PTUN Jayapura tertanggal 27 September 2021, majelis hakim menerima gugatan penggugat dan menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 188.45/821/2/2/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang pemberhentian dari jabatan struktural sepanjang lampiran nomor urut 2 (dua) atas nama Jeremias Tapyor, S.KM.

Menanggapi putusan ini, Aloysius Renwarin, SH.MH selaku kuasa hukum Bupati Pegubin Spey Yan Bidana, ST,M.Si mengatakan bahwa soal dikembalikannya status kedua penggugat kepada jabatan sebelumnya sebagai sekretaris daerah maupun kepala dinas adalah hak prerogatifnya Bupati.

“Sebagai kuasa hukum Bupati Pegunungan Bintang, kami memang menerima keputusan ini, tidak banding. Tetapi Soal keputusan PTUN yang meminta Iriando dan Yeremias untuk dikembalikan sebagai Sekda maupun Kepala Dinas Kesehatan, itu kewenangan ada pada bupati. Entah bupati mau pakai mereka lagi atau tidak, seratus persen otoritas ada di tangan bupati,” kata  Aloysius Renwarin didampingi rekannya Heribertus Semu, SH di kantornya, Minggu (17/10/2021).

Menurut Aloysius, pertimbangan majelis hakim PTUN Jayapura hingga mengabulkan tuntutan penggugat adalah karena penonaktifan keduanya tidak didahului dengan surat peringatan sebelumnya oleh bupati. Tetapi Aloysius menegaskan bahwa ada alasan prinsipil yang membuat Bupati Pegubin mengambil langkah mencopot keduanya yaitu soal dispilin kerja dan profesionalisme sebagai ASN yang dinilai sangat rendah.

“Bukti absensi sudah kita masukkan di PTUN juga saat persidangan bahwa mereka dua lebih banyak bekerja dari Jayapura, tidak berada di Pegunungan Bintang. Selama jadi Sekda maupun sebagai kepala keuangan, Iriando jarang berada di tempat alias di Pegunungan Bintang. Dia lebih banyak di Kota Jayapura dan memerintah dari jauh tanpa alasan jelas. Padahal Pegubin ini zona hijau Covid, yang artinya tak perlu ada WFH atau Work From Home seperti kabupaten lain yang zona merah,” kata advokat kelahiran Kokonao, Mimika ini.

Hal yang sama juga terjadi pada Yeremias Tapyor. Ia juga jarang berada di tempat dan beberapa catatan terkait pelaksanaan kegiatan di Pegubin. Dia juga bersama-sama Iriando, sudah mendapat gelombang protes ASN dan demonstrasi  masyarakat pada Oktober 2020.

“Jadi alasan Pak Bupati sangat kuat. Dia butuh orang yang betul-betul bekerja, berada di tempat secara professional untuk mendukung kinerjanya. Apalagi sesuai amanat Menpan RB, para kepala daerah punya wewenang untuk mengganti sekda yang tidak bekerja profesional dan melanggar aturan kapan saja,” tegasnya.

 

Bupati Butuh Pembantu Profesional

Menurut Aloysius Renwarin, Kabupaten Pegunungan Bintang di bawah kepemimpinan Bupati Spey Bidana dan Wakil Bupati Piter Kalakmabin pada enam bulan kepemimpinan mereka sedang mengalami kemajuan. Hal itu terbukti pada masa 100 kerja, keduanya membuat beberapa program terobosan yang populis.

Bupati Pegunungan Bintang, Spey Bidana dan Wakil Bupati Piter Kalakmabin

 

Mulai dari membangun beberapa insfrastruktur jalan darat di beberapa distrik penghubung dengan mengirim 8 alat berat ke Pegubin, membuka sekolah khusus tingkat SD dan SMP dengan kurikulum pendidikan berbasis budaya dan alam bekerjasama dengan Yayasan Alirena Bogor sebagai pendamping, dan membuka Universitas Okmin di Oksibil yang telah resmi beroperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 344/E/O/2021 tertanggal 17 Agustus 2021 tentang Izin Pendirian Universitas Okmin Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Okmin Papua.

“Bupati dan wakil bupati Pegubin sudah buat terobosan bagus. Itu artinya, mereka punya cita-cita membangun daerahnya. Dan itu harus didukung oleh pejabat ASN selaku pembantu seperti Sekda dan kepala dinas yang benar-benar bekerja serius dan disipin mewujudkan visi misi mereka demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pegubin. Yang kerja tidak disiplin pasti dicopot,” kata Aloysius.

Ia menegaskan, roda pemerintahan di Pegubin saat ini sudah berjalan normal. Kantor-kantor pemerintah yang dulu banyak tidak beroperasi di saat Pilkada akhir 2020, kini sudah aktif melayani masyarakat. Demikian pun aktivitas di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kemasyarakatan sudah berjalan baik.

“Saat ini Bupati sedang melakukan lelang jabatan untuk pejabat eselon II  dan Sekda di Pegunungan Bintang untuk membantu kabinetnya untuk bekerja membangun perubahan di Pegunungan Bintang,” katanya. (Gusty Masan Raya)

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *