Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si
JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang Spey Yan Bidana, ST.M.Si meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bidang, kepala sub bagian, dan seluruh stafnya kreatif melakukan inovasi untuk membangun daerah, terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan pencarian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus memulai sesuatu dengan hal-hal baru. Jangan kita terus melihat posisi Pegunungan Bintang ada di daerah terisolir dengan geografi yang sulit. Saat ini kita sudah dibantu oleh kemudahan IT, yang bisa buat kita lakukan kreasi inovasi daerah untuk membangun Kabupaten Pegunungan Bintang. Yang memajukan daerah itu kuncinya ada di OPD dan partisipasi masyarakat, bukan bupati,” kata Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah di Hotel Horison Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (18/12/2021).
Bupati Spey Bidana saat memberikan arahan pada giat Bimtek dan Pelatihan Aplikasi SIPD Penatausahaan Keuangan Daerah, Sabtu (18/12/2021).
Menurut Spey, pertumbuhan keuangan dan ekonomi daerah di Pegunungan Bintang saat ini 98 persen sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Sementara PAD hanyatlah kecil takni hanya 1,8 persen. Oleh karena itu, di masa kepemimpinnya, ia mendorong agar semua OPD wajib berinovasi demi membuka kran PAD yang selama ini macet.
“Silahkan lakukan inovasi, nanti kalau Perda-nya lambat, prosesnya lama, kita bisa buat melalui Peraturan Bupati. Supaya bisa jalan dan tahun depan kita bisa menghasilkan uang. Saat ini PAD kita sekitar Rp 8 miliar, dengan hanya mengandalkan kontribusi terbesar dari dana penyertaan modal di Bank Papua sebesar Rp 4,5 miliar. Mulai tahun depan, pengambilan kayu, penggunaan listrik, PDAM, harus kita lakukan inovasi agar bisa masuk PAD,” katanya.
Mantan Kepala Bappeda Pegubin ini menegaskan, pengelolaan birokrasi pemerintahan harus berubah. Setiap OPD tidak lagi terjebak dalam pola kerja lama yang hanya bersifat rutinitas dan menghabiskan anggaran. Pimpinan OPD, para kepala bidang hingga staf harus bersama-sama memikirkan bagaimana harus bisa berinovasi untuk mengelola keuangan daerah dan mendorong pertumbuhan atau peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Para peserta Bimtek.
“Saya pikir tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita betul-betul bekerja dengan tulus. Saya selalu katakan bahwa birokasi pemerintahan ini harus berubah. Bukan karena uang. Uang itu satu faktor untuk menentukan kemajuan daerah, tapi bagaimana komitmen dan sumber daya manusia untuk melakukan kreasi dan inovasi. Jadi tidak harus diproyekkan dalam bentuk uang, tapi bagaimana kita bisa bekerja untuk melayani masyarakat,” urai Spey.
Untuk itu, ia meminta seluruh peserta dapat menangkap ilmu yang diberikan oleh Plh, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si terkait inovasi daerah, memperdalam pengetahuan dengan literatur dan konten, serta mau mencoba.
“Apalagi saat ini perkembangan teknologi informasi sangat canggih. Kita harapkan paling lambat April 2022, dua hal vital itu sudah on yakni listrik 24 jam dan jaringan internet 4G di Kota Oksibil. Dengan demikian kita tak perlu lagi ke Jayapura untuk kejar input aplikasi maupun lain-lain berkaitan dengan penganggaran,” tuturnya.
Mengapa Harus Inovasi Daerah
Sementara itu, Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si saat tampil sebagai pemateri Bimtek mengatakan, di era seperti sekarang, ada dua situasi yang mendorong pemerintah daerah wajib melakukan inovasi daerah yaitu peluang era revolusi 4.0 dengan digitalisasi dan tantangan pandemi Covid-19.
Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah pada Kemendagri Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si.
“Inovasi yang dilakukan bisa di tiga bidang yaitu pada pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, termasuk tata kelola keuangan yang kita bicarakan soal SIPD saat ini, dan inovasi kebijakan. Dengan inovasi daerah, sudah bisa dipastikan kinerja akan meningkat,” kata Fatoni.
Menurut Fatoni, setiap tahun Kemendagri melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah untuk menilai semua inovasi yang dilakukan seluruh daerah baik provinsi dan kabupaten/kota. Prosedurnya, setiap daerah yang melakukan inovasi melaporkan kepada Kemendagri, lalu dilakukan verifikasi dan penilaian hingga keluarlah Indeks Inovasi Daerah. Tahap berikutnya adalah daerah yang masuk nominasi maka kepala daerah melakukan presentasi untuk dinilai tim independen dari kementerian/lembaga, think thank dan media.
“Pemenang Indeks Inovasi Daerah akan mendapat penghargaan Innovative Government Award (IGA). Pemenang ini akan mendapat Dana Insentif Daerah atau DID sebesar Rp 9 miliar rupiah,” ujar Fatoni.
Menurutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang bisa masuk dalam kategori kabupaten tertinggal dan perbatasan jika masuk indeks inovasi daerah. Oleh karena itu, ia meminta Bupati dan Sekda harus mewajibkan semua OPD untuk melakukan inovasi, baik dalam bentuk kebijakan yang baru sama sekali, bisa juga meniru dari daerah lain. Atau inovasi teknologi, baik teknologi sederhana, tepat guna atau canggih. Misalnya di bidang pertanian, kehutanan dan sosial budaya.
“Kalau tidak ya lakukan sanksi. Paksakan dulu biar mereka terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nah itu akan jadi budaya. Apalagi saya dengar inovasi bupati soal energi terbaru dan juga hadirnya Universitas Okmin Papua. Ini lompatan berpikir bupati yang luar biasa, yang harus didukung oleh seluruh OPD,” tegas Fatoni. (Gusty Masan Raya)
