Para pengurus PMI Pegubin yang baru dilantik berfoto bersama dengan Forkopimda dan undangan yang hadir di di gedung Gereja Baptis, Oksibil, Kamis (17/02/2022).
JAYAPURA (PB.COM)—Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) secara resmi dilantik. Pelantikan 20 pengurus itu dilakukan oleh Wakil Ketua PMI Provinsi Papua Karel Wamea, S.Sos,MM di gedung Gereja Baptis, Oksibil, Kamis (17/02/2022).
Dalam sambutannya usai pengukuhan pengurus, Wakil Ketua PMI Provinsi Papua Karel Wamea, S.Sos,MM mengatakan kehadiran PMI di Pegunungan Bintang bertujuan untuk menjalankan kerja kemanusiaan, meringankan penderitaan masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan kerentanan lainnya dengan tidak membedakan agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, golongan, dan pandangan politik.
Wakil Ketua PMI Provinsi Papua Karel Wamea, S.Sos,MM saat melantik pengurus PMI Pegubin.
Menurut Karel, PMI adalah organisasi kemanusiaan non provit alias tidak mencari untung, tetapi bertugas merespon dan tanggap cepat terhadap bencana dengan semangat menjunjung tinggi kemanusiaan.
“Kami dari pengurus PMI Provinsi Papua meminta para pengurus PMI Pegunungan Bintang yang baru dilantik selain berupaya menguasai bidang tugasnya, tetapi juga peka mengidentifikasi masalah dan memecahkannya secara cepat dan tepat, mampu mengambil langkah antisipatif terkait dengan tugas dan tanggung jawab. Bangunlah mekanisme dan komunikasi kerja yang baik, saling, koordinasi, konsultasi dan konfirmasi ketua dan anggota PMI,” tutur Karel.
Harapan yang sama disampaikan Asisten I Setda Pegubin, Nico Uropmabin, S.IP,M.Si. Mewakili Bupati Pegubin Spei Yan Bidana, ST.M.Si, dalam sambutannya Nico menyambut baik hadirnya organisasi PMI di Bumi Okmin.
Asisten I Setda Pegubin, Nico Uropmabin, S.IP,M.Si saat memberikan sambutan.
“Koordinasi kerjasama antara PMI Provinsi dan Kabupaten Pegubin menjadi sangat penting bagi pengurus yang telah baru di kukuhkan agar tugas kemanusiaan dapat terwujud dalam kerja-kerja aksi nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” kata Nico.
Sementara itu Ketua PMI Kabupaten Pegubin Yoram Alimdam, S.KM mengatakan Kabupaten Pegunungan Bintang adalah salah satu daerah yang rawan bencana. Maka kehadiran Palang Merah Indonesia ini sangat penting guna membantu pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam tugas-tugas kemanusiaan.
Menurut Yoram, ke depan pihaknya akan merekrut tenaga relawan dari tingkat pelajar SMP dan SMA sehingga dalam diri mereka mulai ditanamkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan kepedulian.
Wakil Ketua PMI Provinsi Papua Karel Wamea, S.Sos,MM didampingi Ketua PMI Kabupaten Pegubin Yoram Alimdam, S.KM dan para wakilnya saat memberi keterangan kepada wartawan.
“PMI Pegubin mendorong agar generasi muda Pegubin bisa membangun kepedulian sejak dini dengan cara dan budaya orang Okmemin. Tentu saja, selain itu kita akan buat program utama lain sesuai tupoksi kita dan itu disusun dalam rapat koordinasi kerja antara PMI Kabupaten dan Provinsi Papua,” kata Yoram.
Inilah nama-nama pengurus PMI Kabupaten Pegunungan Bintang periode 2022-2027 yang dilantik:
- Bupati Spei Yan Bidana, ST.M.Si (Pelindung Organisasi)
- Yoram Alimdam, S.KM (Ketua)
- Natalis Sinyal, AMK (Wakil Ketua Bidang Pengembangan Organisasi)
- Frans Solosa (Wakil Ketua Penanggulangan Bencana)
- Yoab Alimdam, S.Pd (Wakil Ketua Bidang PMR dan Relawan)
- Daud Wasini, S.KM (Wakil Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan)
- Ismael Rumbabar, SE (Wakil Ketua Bidang Diklat Humas)
- Karel Mimin, S.KM (Wakil ketua Bidang PSD)
- Yaniel Pele, S.KM (Sekertaris)
- Rosa Malo, S.KEP(Bendahara)
- Wilem Alimdam (Anggota)
- Peas Malo, SP (Anggota)
- Kayafas Alimdam, SE (Anggota)
- Selvianus Uropmabin, SE (Anggota)
- Edoardo Sip Kak (Anggota)
- Vinsensius Twen (Anggota)
Rapat kerja dan pelantikan pengurus PMI Pegubin ini dihadiri oleh sejumlah unsur Forkopimda, di antaranya Asisten I Setda Pegubin, Dinkes Pegubin, Basarnas, TNI/Polri, dan para pelajar SMA di Oksibil.
Peran organisasi PMI disamping menjalankan visi dan misinya secara mandiri juga membantu pemerintah dalam bidang kemanusiaan, tugas kepalangmerahan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Konvensi Jenewa 1949 tehal diratifikasi oleh pemerintah republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.
Adapun tugas pokok PMI yakni Kesiapsiagaan bantuan dan penanggulangan bencana, Pelayanan kesehatan teransfusi darah, Pembentukan dan pembinan sukarelwan, Pelayanan sosial kesehatan masyarakat, dan Penyebarluasan prinsip dasar gerakan dan HPI. (Aquino Ningdana/Gusty)
