Bupati Mamteng Ricky Ham Pagawak menjawab wartawan di Kobakma, 8 Juli 2022.
KOBAKMA (PB.COM)—Bupati Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) Ricky Ham Pagawak, SH.M.Si berharap agar satu dua hari ke depan, LKPJ keuangan Mamteng tahun anggaran 2020-2021 yang disampaikannya sudah mendapat persetujuan dari DPRD Mamteng. Dengan itu, hasil persetujuan LKPJ tersebut akan dibawa ke Pemprov Papua untuk dievaluasi.
“Setelah dilakukan evaluasi baru kita juga sudah siap masuk dalam APBD Perubahan,” ujar Bupati Ricky kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah di Aula Bogo, Kota Kobakma, Jumat, 8 Juli 2022..
Pada kesempatan itum Bupati Ricky mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan para Wakil DPRD serta Anggota DPRD yang telah bersama-sama membuka sidang. Ia berharap rapat paripurna yang diskorsing tidak terlalu lama ditutup, sehingga semua proses lainnya bisa berjalan lebih cepat. Tujuannya agar Kabupaten Mamberamo Tengah tidak ketinggalan dalam proses kedepan. Seperti perubahan dan juga APBD Induk.
“Itu karena sering terlambat, karena memang ada program yang kita tidak bisa cepat. Harapan untuk bisa cepat tergantung Pak Ketua bersama dua Wakil dan Anggota DPRD untuk merespon secara maksimal dan mungkin juga cepat,” kata RHP.
Sementara itu, Ketua DPRD Mamberamo Tengah Hengky D. Jikwa didampingi Wakil Ketua 1 Doris Gombo dan Wakil Ketua II Leonard Doga bersama sejumlah anggota dewan lainnya mengatakan pihaknya baru saja menerima LKPJ Bupati TA 2021.
“Nantinya tugas Tim Banggar DPRD akan mempelajari selama satu dua hari ke depan. Selanjutnya DPRD akan memanggil Tim TAPD untuk hearing/dengar pendapat. Setelah itu sepakat dalam waktu dekat pihaknya akan menutup Rapat Paripurna untuk selanjutnya akan dibawa ke Pemerintah Provinsi Papua untuk dilakukan evaluasi,” kata Hengky.
Sementara itu terkait daya serap di setiap OPD di lingkup Pemkab Mamteng, ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun anggaran, pihaknya sudah melakukan pengawasan melalui kunjungan kerja pada setiap Daerah pemilihan (Dapil).
“Memang kegiatan infrastruktur jalan dan jembatan serta pembangunan kesehatan, pendidikan kami sudah lihat semuanya. Itu sudah sesuai atau tidak, dalam satu dua hari ini kami akan melihat. Setelah itu baru akan persetujuan kami pimpinan DPRD dan bersama Bupati akan diteruskan ke Pemprov Papua,” tegasnya. (Gusty/Humas Mamteng)
