JAYAPURA (PB.COM)—Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST.M.Si menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 kepada para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku kuasa pengguna angggaran.
Penyerahan DPA itu dilakukan Bupati Spei Bidana usai melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan UPT Puksesmas, Jumat, 27 Januari 2023 di Aula Kantor Bupati, Oksibil.
“Setelah saya serahkan DPA ini, saya harap dokumen ini tidak menjadi milik pribadi kepala dinas, bendahara, atau Kasubag. Atau milik para kepala seksi atau kepala bidang. Melainkan dibuka dan dilihat bersama secara transparan dan kerjakan semua program di bawah koordinasi pimpinan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Itu baru profesional,” tegas Bupati Spei Bidana dalam sambutannya.
Bupati Spei berjabatan tangan dengan Kepala Dinas Infokom Pegubin, Alferus Sanuari, SE,M,Si saat penyerahan DPA.
Menurut Spei, sebenarnya Pegunungan Bintang adalah kabupaten pertama dan tercepat dalam menggelar sidang penetapan APBD Tahun 2023, dibandingkan dengan 7 kabupaten lainnya di Provinsi Papua Pegunungan.
“Hanya saja, kami mengalami keterlambatan penyerahan DPA karena peralihan administrasi pemerintahan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Pegunungan. Ditambah lagi personil SDM di Papua Pegunungan yang masih minim sehingga membuat kita terlambat sekitar tiga minggu. Kalau kita masih di provinsi induk, tanggal 5 Januari kemarin kita sudah serahkan,” tuturnya.
Spei Bidana menjelaskan, saat ini sistem pengelolaan keuangan baik dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sama yaitu melalui kinerja. Karena itu setiap OPD dituntut harus bekerja cepat dan melibatkan banyak orang profesional demi suksesnya program pembangunan yang dijalankan.
Wakil Ketua II DPRD Pegubin, Junius Tengket, SE,M.Si saat ikut menyerahkan DPA kepada para kepala OPD.
“Jadi tidak boleh pekerjaan menumpuk sampai Desember seperti yang sudah-sudah. Para kepala OPD harus perhatikan ini. Nanti dikawal oleh Bappeda, Inspektorat dan BPKAD. Kumpulkan semua staf dan kerjakan mulai pekan depan. Tidak boleh hilang-hilang setelah terima DPA ini, lalu setelah itu hal kecil-kecil juga semua salahkan bupati,” kata mantan Kepala Bappeda Pegubin ini.
Ia juga menegaskan, tahun 2023 ini, seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang dalam ancaman resesi ekonomi. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI telah mengambil kebijakan mengalihkan anggaran sekitar 900 triliun yang di tahun-tahun sebelumnya merupakan pos dana transfer ke daerah.
Hadir dalam acara pelantikan dan penyerahan DPA itu, Plt. Sekretaris Daerah Pegubin, dr. Silwanus Sumule, SpOG(K) bersama para asisten dan seluruh kepala OPD, Wakil Ketua DPRD Pegubin Junius Tengket, SE, Kapolres Pegubin AKBP Moh. Dafi Bustomi, S.H.,S.I.K.,M.I.K, Perwira Penghubung Kabupaten Pegunungan Bintang Kodim/1715 Yahukimo Mayor Ahr Soni B.S. Simanjuntak, 34 kepala distrik, dan 277 kepala kampung. (Demi K./Gusty Masan Raya)
