Plt. Kepala Bappeda Pegunungan Bintang, Natalis N. Tekege, S.IP,MA saat memberikan arahan kepada pimpinan OPD pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Pegunungan Bintang Tahun 2024 di Kantor Bappeda, Jumat, 24 Februari 2023.
JAYAPURA (PB.COM)—Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Natalis N. Tekege, S.IP, MA meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 secara efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama terkait dengan pelayanan dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sesuai tupoksi kerja tiap OPD.
”Mengingat kapasitas fiskal yang rendah dan terbatas serta mempertimbangkan sejumlah regulasi, maka pada giat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Pegunungan Bintang Tahun 2024 pekan lalu, kami sudah arahkan kepada OPD agar dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 harus lebih fokus pada pelayanan dasar, target pencapaian SPM, dan sesuai tupoksi. Jadi tidak usah bikin banyak program. Fokus pada 2-3 program/ kegiatan saja dan laksanakan dengan benar sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Pegubin,” ujar pria yang akrab dipanggi Nato ini saat menghubungi papuabangkit.com, Sabtu, 4 Maret 2023.
Menurut Kaban Nato, kemampuan keuangan daerah pada APBD Pegubin setiap tahun sangatlah terbatas. Di tengah keterbatasan itu, setiap proses perencanaan pembangunan dan penganggaran harus berjalan sesuai mekanisme, prosedur dan berlandaskan pada regulasi atau peraturan yang ketat.
“Kami ingatkan agar proses perencanaan dan penganggaran memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang terbatas karena sebagian besar APBD kita masih bergantung pada dana transfer dari pusat. Selain itu, ada regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan ketentuan umum bagian DAU yang ditentukan penggunaan (spesifik grand) dan yang tidak ditentukan penggunaan (block grand),” tulis Nato di pesan whatsapp-nya.
Apalagi, kata Nato, tahun 2024 adalah tahun politik dengan agenda Pemilihan Legislatif dan Presiden serentak pada Februari dan Pilkada Serentak (gubernur dan bupati) pada Oktober, dimana pembiayaannya berasal dari APBD, sumber Dana Alokasi Umum (DAU).
Para peserta Forum Konsultasi Publik dari pimpinan OPD Pegubin yang hadir.
“Oleh karena itu, sekali lagi kami minta para pimpinan OPD bisa menyusun program kegiatan yang fokus dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, juga fokus kita pada pencegahan dan penanganan masalah Stunting karena dasar pembentukan SDM yg unggul dan berkualitas awalnya dari penanganan pemberian asupan Gizi dan ASI selama seribu hari pertama kehidupan yaitu 0-2 tahun,” tuturnya.
Ia menegaskan, kepatuhan dalam mengikuti setiap tahapan perencanaan penganggaran dan pelaporan agar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta konsistensi program/kegiatan antara dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi prasyarat mutlak bagi penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Empat Tantangan
Sementara itu, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST, M.Si dalam sambutannya pada pada pembukaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Pegunungan Bintang Tahun 2024 di Kantor Bappeda, Jumat, 24 Februari 2023 mengatakan, ada berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang sedang dihadapi Pemda Pegubin saat ini.
“Oleh karena itu, kita harus memperhatikan empat hal berikut. Pertama, kita harus semakin peka dan peduli dalam melihat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang baik di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun global,” kata Bupati.
Kedua, Daerah harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan kuantitas data/informasi yang baik dan valid sebagai basis dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah.
Ketiga, Daerah harus mampu menentukan skala prioritas pembangunan daerah agar sumber daya yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Prinsipnya pengalokasian anggaran yaitu money follow program priority bukan lagi money follow function. Anggaran pembangunan harus diarahkan untuk membiayai sektor-sektor prioritas di pusat-pusat pertumbuhan wilayah sehingga dapat menopang dan mendorong pertumbuhan sektor dan wilayah lainnya.
Keempat, Daerah harus semakin kreatif dan inovatif dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan kondisi daerah. Terutama pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan dapat mendorong Pertumbuhan pendapatan Asli Daerah.
“Semua hal ini dapat dilakukan, apabila kita mau memperbaiki tata kelola pemerintahan. Sehingga ada komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder pembangunan untuk membuat suatu terobosan demi memperbaiki kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Kris B. Uropmabin. (Gusty Masan Raya)
