Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat memberi keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu, 17 Mei 2023.
JAYAPURA (PB.COM)—Drg. Aloysius Giyai, M.Kes secara resmi telah menjabat kembali sebagai Direktur RSUD Jayapura pada 3 Mei 2023. Selama dua pekan pasca diterimanya SK Gubernur Papua No SK-821.2-1260 tentang Pembatalan/Pencabutan Surat Keputusan Gubernur Papua No SK. 821.2-2231 tanggal 19 Agustus 2021 dan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke Jabatan Semula, Aloysius langsung bergerak cepat melakukan monitoring ke seluruh unit pelayanan. Alhasil, sejumlah persoalan ditemukannya.
“Saya terima SK dari BKD tanggal 5 Mei 2023 malam dan tanggal 6 saya langsung kontrol ke ruangan-ruangan. Saya sangat sedih karena ada banyak masalah. Contohnya di instalasi dapur, bagaimana petugas masak tiga bulan lamanya dengan rice cooker untuk rumah sakit besar ini karena boilernya rusak. Tidak bisa masak di tempat biasa. Akibatnya makanan tidak bagus dan setiap hari dikeluhkan pasien. Tidak apa-apa kita tidak usah persoalkan, saya sudah ambil langkah untuk perbaikan,” kata Aloysius saat mengawali keteranganya kepada sejumlah wartawan di ruangan kerjanya di RSUD Jayapura, Rabu, 17 Mei 2023.
Aloysius saat memantau pelayanan di intalasi gizi atau dapur rumah sakit.
Selain itu, kata Aloysius, hal lain yang lebih memprihatinkan ialah berdasarkan data yang diperolehnya, selama ini, banyak pasien malah dirujuk ke RS Provita, RS Marthen Indey dan keluar Papua. Penyebabnya ialah rusaknya alat Computerized Tomography Scan atau CT Scan yang sudah satu setengah tahun lamanya.
“Saya sudah rapat dengan tim perencanaan rumah sakit dan bagian pelayanan medik untuk segera ambil solusi, kasihan dengan pasien dari masyarakat yang tidak mampu. Sebab biaya CT Scan ini jutaan,” katanya.
Hal lain, lanjut Aloysius, pihaknya juga akan segera merenovasi ruangan laboratorium yang retak akibat gempa pada Januari 2o23 lalu. Sejak itu, pelayanan lab dilakukan di teras samping IGD.
“Kami sudah survei dan akan segera direnovasi, perbaikam sedikit saja dan sesudah itu pelayanan harus segera kembali ke tempat semula di ruangan yang layak,” tegasnya.
Bayar Jasa Medis, Atasi Obat
Menurut Aloysius, persoalan lain yang lebih menyedihkan ialah belum dibayarnya jasa medis dari Mei 2022 hingga Desember 2022 oleh manajemen sebelumnya. Akibatnya, para petugas medis sering berteriak menuntut haknya.
Aloysius menyalami sejumlah petugas medis saat kontrol pelayanan.
“Puji Tuhan saya sudah undang tim validasi data, semua yang urus jasa-jasa rapat bersama kemarin malam. Kami sudah sepakat dengan jumlah dana yang tersedia, jasa mereka mulai hari ini akan kita bagi. Saya tidak tahu, dana untuk jasa medis itu kemana. Sedangkan untuk jasa medis dari Januari-April 2023, saya sudah meminta staf untuk menghitung dengan Juknis yang baru, mulai Senin pekan depan dibayarkan. Sebab jasa medis seperti ini berkolerasi langsung dengan semangat dan kualitas pelayanan,” tutur kandidat Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta ini.
Persoalan lain adalah persediaan atau stok obat di RSUD Jayapura yang habis dan sering menjadi keluhan dari para pasien atau keluarganya. Aloysius Giyai mengakui ia sudah menggelar rapat dengan Wadir Yanmed dan jajarannya untuk menginventarisir masalah ini dan mencari solusi.
“Tidak boleh dibiarkan. Masyarakat mengeluh tapi kita masa bodoh, itu tidak boleh. Harus segera diambil solusi. Saya sudah panggil bagian yang urus obat. Kita tahu Pemprov Papua sudah alami kekurangan dana yang tentu berpengaruh juga pada RSUD Jayapura. Maka yang sekarang dilakukan ialah dengan dana yang kecil, kita gunakan untuk pelayanan masyarakat langsung. Contohnya penyediaan obat, bahan habis pakai, kateter, benang jahit di OK dan lain-lain,” urainya.
Mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini pun menegaskan kendati saat ini program Kartu Papua Sehat (KPS) yang digagasnya telah hilang, namun dirinya tetap mencari metode untuk melayani pasien Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu, terutama yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP.
“Walau KPS sudah tidak ada, tapi menangani pasien dari masyarakat kecil wajib dilanjutkan dengan cara bagaimana pun. Harus dicari metodenya. Terutama yang tidak punya E-KTP. Negara wajib membiayai, Otsus wajib membiayai, biar pun sedikit,” tegas mantan Direktur RSUD Abepura 2009-2014.
Sementara dalam rangka meningkatkan PAD bagi rumah sakit, Aloysius dan jajarannya akan mengambil langkah untuk membangun kerjasama rujukan pasien dengan sejumlah rumah sakit daerah di seluruh Tanah Papua seperti RSUD Merauke, Wamena, Biak, Nabire, Mappi, Asmat, Serui, Sorong dan Manokwari.
“Sebab dana Otsus sudah turun ke kabupaten/kota, itu berpengaruh ke pendanaan rumah sakit ini. Kerjasama rujukan itu penting untuk topang pelayanan kita,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)
