Wamendagri John Wempi Wetipo didampingi Penjabat Gubernur Nikolaus Kondomo saat meninjau lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Walesi, Senin, 6 Februari 2023.
JAYAPURA (PB.COM)—Belum dimulainya proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan mendapat perhatian serius Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, SH,MH. Sebab enam bulan sudah terhitung sejak November 2022, DOB Provinsi Papua Pegunungan resmi hadir di Tanah Papua.
Wamendagri Wempi yang adalah Putra Lembah Baliem ini dalam kunjungan kerjanya pada Jumat, 26 Mei 2023 di Wamena meminta Pemprov Papua Pegunungan harus mengambil langkah cepat menyelesaikan persoalan agar pengerjaan kantor gubernur di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya itu segera dimulai.
“Saya minta dalam waktu dekat segera dilakukan pembongkaran lahan lokasi pembangunan, terutama jalan masuk. Kantor Gubernur harus segera dibangun agar menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat,” kata Wamendagri John Wempi Wetipo mengutip ANTARA Papua, Jumat, 25 Mei 2023.
Wamendagri John Wempi Wetipo saat kunjungan kerja ke Wamena beberapa waktu lalu.
Menurut Wempi Wetipo, dalam waktu dekat akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur di tiga daerah otonomi baru (DOB), baik itu Provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
“Untuk Kantor Gubernur Papua Pegunungan, masalah lahan sudah disepakati bersama antara pihak hak ulayat yang ada di Distrik Wouma dan Walesi,” ujar mantan Bupati Jayawijaya dua periode ini.
Penandatanganan berita acara dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), masyarakat, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Papua pada 6 Februari 2023 lalu di Wamena.
Wempi menegaskan, pembangunan Kantor Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan dibangun di atas lahan seluas 108,8 hektare yang merupakan tanah hibah masyarakat yang berlokasi di Distrik Walesi.
Terkait persoalan hak ulayat di lokasi kantor gubernur, sebelumnya telah dilakukan penandatanganan berita acara dari Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), masyarakat, dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Papua pada 6 Februari 2023 lalu di Wamena.
“Pembukaan jalan menuju lokasi pembangunan kantor gubernur menjadi tanggung jawab bersama dalam hal ini Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, sekda, kapolres, dandim, tokoh agama, masyarakat, dan pemilik hak ulayat,” tutur politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa JWW ini.
Perwakilan pemilik hak ulayat saat menandatangani berita acara pada Senin, 6 Februari 2023 lalu.
Wamendagri Wempi Wetipo berharap, masyarakat setempat dapat mendukung rencana ini dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Sebab fasilitas pemerintah yang dibangun ini bertujuan untuk melayani dan memberi kesejahteraan bagi masyarakat.
“Tidak ada pemerintahan hadir membuat kekacauan karena pemerintah ada untuk mengangkat harkat derajat masyarakat dan juga mempersiapkan fasilitas untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya. (Gusty Masan Raya/Ant)
