RSUD Jayapura
JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, siang ini, Senin, 3 Juli 2023 sesuai jadwal akan melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan RSUD Jayapura terkait pelayanan pasien rujukan non BPJS.
Dalam undangan yang ditandatangi Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi Agus Festus Moar, S.Pd,M.Si, penandatanganan ini dilakukan di Aula RSUD Jayapura Pkl. 11.00 WIT oleh Penjabat Bupati Sarmi Markus O. Mansnembra, SH,MM dan Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes.
Penandatanganan kerjasama ini merupakan bentuk perlindungan dari Pemkab Sarmi untuk menyelamatkan warganya, terutama Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan komplementer di luar Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Tanah Papua yang merupakan aset milik Provinsi Papua, RSUD Jayapura sejak beberapa tahun terakhir ini telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Seiring dengan pemekaran DOB tiga provinsi baru, alokasi keuangan pun berkurang bagi rumah sakit itu.
“Karena itu, kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan rumah sakit di kabupaten/kota di Papua dengan RSUD Jayapura adalah salah satu alternative untuk meningkatkan kemandirian kami. Selain itu, paling utama ialah menyelamatkan pasien Orang Asli Papua dengan pelayanan rujukan yang maksimal. Apalagi kita tahu, sudah dua tahun terakhir ini, Kartu Papua Sehat sudah dihilangkan,” kata Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai di jelang penandatangan PKS dengan Pemkab Sarmi.
Menurut Aloysius, pelayanan kesehatan gratis bagi Orang Asli Papua seperti program KPS harus akan dikembalikan. Ia mengaku sudah membuat draft terkait Pergub dan Juknis dan sudah mempresentasikannya di depan TPAD Provinsi Papua dan Komisi V DPR Papua.
“Kita tunggu saja nanti akan kita launching. Saya sebagai penggagas KPS terpanggil melihat bagaimana Orang Asli Papua yang dulu menikmati layanan kesehatan gratis, kini tidak mendapatkan haknya lagi. Saya akan konsisten memperjuangkannya,” tegas mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini. (Gusty Masan Raya)
