Penjabat Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, SH,MM dan Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M,Kes saat menandatangani PKS, Senin, 3 Juli 2023.
JAYAPURA (PB.COM)—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terus membangun kemitraan kerjasama dengan sejumlah pemerintah daerah di Tanah Papua melalui instansi teknis terkait pelayanan pasien sepanjang tahun 2023.
Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan, setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemda Sarmi pada, Senin, 3 Juli 2023, pihaknya juga akan melakukan penandatangan PKS dengan sejumlah daerah lain dan tinggal menunggu jadwal.
Direktur RSUD Jayapura, Aloysius Giyai saat menjawab wartawan.
“Setelah dengan Pemda Sarmi hari ini, dalam waktu dekat kami juga akan tandatangan MoU dengan RSUD Biak dan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah. Untuk Papua Tengah, karena kerjasama antarprovinsi jadi dilakukan antara gubernur dan gubernur, makanya agak sedikit lama, apalagi ini sudah beda provinsi. Jadi selain Sarmi, yang sudah tandatangan kerjasama dengan kami yaitu RSUD Mappi dan Kota Jayapura,” ujar Aloysius usai penandatangan PKS antara Pemda Sarmi dan manajemen RSUD Jayapura, Senin, 3 Juli 2023.
Menurut Aloysius Giyai, sebagai fasilitas kesehatan yang berstatus BLUD, kerjasama ini juga bertujuan untuk membangun kemandirian RSUD Jayapura dari sisi finansial. Sebab sesuai amanat UU No 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Peraturan Pemerintah Nor 106 dan 1o7, kebijakan pembagian dana Otsus langsung ke kabupaten/kota atau tidak lagi melalui Pemprov Papua.
Penjabat Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, SH,MM dan Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M,Kes menunjukan dokumen PKS yang baru ditandatangani, Senin, 3 Juli 2023.
“Karena itu, pada kesempatan ini saya juga mengajak kepada Pemda lain yang belum kerjasama dengan RSUD Jayapura, terutama yang ada di wilayah Provinsi Papua yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Supiori untuk bisa kerjasama demi kami untuk pelayanan. Jika tidak, pasien dari daerah yang belum ada kerjasama dengan kami, pasti kami tagih. Karena uang Otsus Bidang Kesehatan ada di kabupaten,” tutur pria kelahiran Kampung Onago, Deiyai, 8 September 1972 ini.
Kendati demikian, mantan Kepala Dinas Kesehatan Papua ini menegaskan, tujuan dibangunnya kerjasama adalah semata-mata menopang pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak mampu, baik pengguna JKN/KIS maupun bukan.
“Karena kita tahu, JKN/KIS yang diselenggarakan oleh BPJS punya keterbatasan dalam item-item pembiayaan. Jika ada kerjasama seperti Sarmi, pasien tidak mampu ditopang dan benar-benar mendapatkan pelayanan gratis,” tutup Aloysius.
Diberitakan sebelumnya, Penjabat Bupati Sarmi, Markus O. Mansnembra, SH,MM dan Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M,Kes melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemda Sarmi dan RSUD Jayapura pada, Senin, 3 Juli 2023.
Menurut Penjabat Bupati Sarmi Markus Mansnembra, kebijakan kerjasama terkait pelayanan kesehatan ini diambil untuk menyelamatkan pasien asal Kabupaten Sarmi yang benar-benar tidak mampu.
Penjabat Bupati Sarmi saat mengunjungi salah seorang pasien asal Sarmi di Ruang Ortopedi.
“Dengan adanya penandatanganan kerjasama ini, kita berharap ketika ada masyarakat kita dari Sarmi yang sakit dan butuhkan pelayanan, tidak lagi mengalami kesulitan tetapi langsung dilayani. Mereka cukup menunjukkan KTP atau surat keterangan, tanpa harus memikirkan biaya. Intinya kita ingin selamatkan nyawa masyarakat Sarmi ketika mereka sakit dan tak punya apa-apa,” kata Markus Mansnembra kepada wartawan usai penandatanganan PKS. (Gusty Masan Raya)
