MA Putuskan Mantan Wabup Sarmi Bebas

Mantan Wakil Bupati Sarmi, Yosina Troce Insyaf saat memberi keterangan kepada wartawan, Senin (08/02/2021).

 

JAYAPURA (PB.COM)—Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya mantan Wakil Bupati Sarmi, Yosina Troce Insyaf dinyatakan bebas tanpa syarat dari tahanan perempuan Klas III Jayapura, Sabtu (06/02/2021).

Yosina Insyaf dibebaskan sesuai keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 494 PK/Pid.Sus/2020. Dalam rapat musyawarah majelis hakim MA pada 17 Desember 2020 menyatakan Yosina Insyaf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan yang bersangkutan dari dakwaan.

Yosina Troce Insyaf adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan bendungan Irigasi Lokasi SP II tahap 1 di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 dengan Kerugian Negara sebesar Rp2.289.990.621,75.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1524K/Pid.Sus/2018 tanggal 19 November 2018, Yosina dihukum dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.00,- (duaratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Saat menjalani masa tahanannya, Yosina melakukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasusnya yang ia rasa tak adil. PK yang diajukannya dengan nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2020/PN tertanggal 28 Agustus 2020 akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada 17 Desember 2020.

Rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung oleh Dr. H. Suhadi, SH,MH. diketuai Prof.Dr. Mohamad Askin,SH.MH dan dihadiri  Dr, H Eddy Army,SH,MH hakim adhoc tindak pidana korupsi serta hakim anggota Laurens S Tampubolon menyatakan terdakwa Yosina Insyaf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.

“Saya mau menyampaikan terkait status hukum yang menimpa kepada saya, Kasasi turun 4 tahun, kemudian saya melakukan peninjauan kembali untuk masalah saya dan puji Tuhan dikabulkan,” ujar Yosina Insyaf kepada wartawan, Senin (08/02/2021).

“Tadinya putusan kasasi 4 tahun saya dieksekusi, kemudian PK keluar menggugurkan putusan 4 tahun 6 bulan. Kemudian PK itu memutuskan satu tahun dengan denda 50 juta, dan status pidananya saya sudah jalani, dan surat bebas saya sudah dikeluarkan oleh pihak Lapas 6 Februari 2021,” jelas Yosina.

Sementara itu, George Weyasu, Ketua III Dewan Adat Papua Bidang Peradilan Adat, George Weyasu yang juga tokoh masyarakat Sarmi menyambut baik kabar bebasnya Yosina Insyaf.

“Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan MA terhadap kasus Ibu Yosina Troce Insyaf kami terima dengan ucapan syukur. Sebagai masyarakat kami percaya bahwa kebenaran itu selalu pasti akan menang,” ujar George.

Atas putusan ini, George menghimbau kepada masyarakat Sarmi hendaknya menyambut dan menerima ibu Yosina Insyaf kembali ke masyarakat Sarmi seperti biasanya.

“Dan untuk itu, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Sarmi, bahwa proses hukum kepada saudara Yosina Insyaf itu telah selesai dan berdasakan keputusan pengadilan yang bersangkutan telah dibebaskan, mari kita menerimanya dengan ucapan syukur dan doa,” ucap George.

Menurut George, dengan bebasnya Yosina berkat PK yang diajukan, maka status politik beliau sama dengan masyarakat pada umumnya.

“Karena keputusan PK, MK telah menggugurkan keputusan sebelumnya, untuk itu hak-hak politik sebagai warga negara Indonesia telah kembali. Sehingga dia akan kembali dan bersosialisasi dengan masyarakat dan punyak hak untuk mencalonkan diri untuk kepala daerah dan juga calon legislatif dan kepentingan lain itu bisa seperti biasa,” kata George.

“Untuk itu sebagai masyarakat Sarmi, masyarakat adat pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang telah terjadi. Oleh itu kami meminta masyarakat sarmi, jangan lagi ada pikiran lain tetapi harus menyambut baik. Bahwa ini berdasarkan putusan-putusan hukum yang jelas,” sambungnya.

Senada dengan itu, tokoh pemuda Sarmi, Florentinus Maroanaya juga mengapresiasi bebasnya Yosina Insyaf melalui PK yang dikabulkan oleh MK.

“Kami sikapi dengan baik, itu merupakan campur tangan Tuhan, dan kami akan tindak lanjuti untuk arah kedepannya. Kami akan siap kawal,” tutup Florentinus. (GMR)

Lantik Wakil Bupati Sarmi, Pesan Wagub Klemen: Jaga Harmonisasi

Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal secara resmi melantik Sawerdani Julianus Leonard menggantikan Yosina Troce Insyaf sebagai Wakil Bupati Sarmi periode 2017-2022.

JAYAPURA (PB.COM) – Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal secara resmi melantik Sawerdani Julianus Leonard menggantikan Yosina Troce Insyaf sebagai Wakil Bupati Sarmi periode 2017-2022 di Gedung Negara, Rabu (21/10/2020).

“Pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Sarmi, supaya roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar,” katanya kepada wartawan usai pelantikan.

Menurut Klemen Tinal, pergantian Wakil Bupati Sarmi sesuai dengan prosedur dan undang-undang. “Tupoksinya sebagai wakil bupati mendampingi pak bupati menyukseskan visi misi yang sudah disampaikan periode 2017-2022 didukung supaya selesai dengan baik hingga akhir masa jabatan,” ujarnya.

Ia meminta Wakil Bupati Sarmi yang baru saja dilantik dapat menjaga Kamtibmas dan melakukan harmonisasi dengan semua pihak di Sarmi baik pemerintahan dan tokoh masyarakat.

“Bisa menjadi saluran berkat bagi masyarakat di Sarmi, bukan karena hebatnya kita tetapi anugerah Tuhan,” katanya lagi.

Ia berharap masyarakat di Kabupaten Sarmi kualitas hidupnya dapat meningkat, karena itu perlu kerjasama yang baik antara Wakil Bupati dan Bupati sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling koordinasi dengan baik Forkopimda.

“Sarmi dan Kabupaten Jayapura boleh sama-sama di Tabi tetapi Sarmi harus lebih maju,” tambahnya. (Toding)

Dukung Produksi Ikan Tangkap, DPRD Sarmi Dorong Pembangunan SPBN

Salah seorang nelayan asli Papua di Sarmi (foto: ANTARA)

 

JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua melalui Panitia Kerja (Panja) BBM dan Covid-19 mendorong percepatan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Sarmi guna mendukung peningkatan hasil ikan tangkap di wilayah itu.

Sekretaris Panja BBM dan Covid-19 DPRD Sarmi, Kornelius Palobo, ST ditemui di Jayapura, Jumat (10/07/2020) mengatakan pihaknya selama dua hari melakukan konsultasi dengan Pertamina MOR VIII Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua guna mendengar langsung syarat-syarat pembangun SPBN.

“Harusnya kita di Sarmi itu sudah punya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) seperti di Biak sehingga di dalamnya satu paket dengan SPBN ini. Masalanya, dari konsultasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, salah satu syarat ialah harus memiliki pelabuhan ikan, menyediakan lokasi dan juga daerah harusnya aman. Kita belum punya pelabuhan ikan sampai sekarang,” kata anggota DPRD Sarmi dari Partai Bulan Bintang ini.

Panja BBM dan Covid-19 DPRD Sarmi saat berkonsultasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua.

 

Kabupaten Sarmi memiliki potensi penangkan ikan laut sangat tinggi dengan garis pantai sepanjang 96.058 KM dan luas laut 2.670 KM2 yang terbentang dari Distrik Pantai Barat, Sarmi Selatan, Sarmi, Sarmi Timur, Pantai Timur Bagian Barat, Pantai Timur dan Bonggo. Berbagai jenis ikan seperti tenggiri, tuna dan kakap merah menjadi hasil andalan.

“Sayangnya, para nelayan di Sarmi seringkali kesulitan BBM dan itu sangat mempengaruhi jumlah tangkapan mereka. Kalau SPBN dibangun, kita optimis bisa lebih banyak lagi. Hanya saja, masih jadi PR bagi dinas terkait adalah hasil ikan tangkap dari para nelayan langsung dibawa keluar Sarmi untuk dijual. Hal itu tentu saja merugikan pemerintah karena tak ada Pendapatan Asli Daerah,” katanya.

Saat ini, kata Kornelius, tercatat ada 1.106 nelayan yaitu 541 nelayan Orang Asli Papua (OAP) dan 565 adalah nelayan pendatang. Namun, pihaknya akan meminta Dinas Perikanan Sarmi untuk meng-update data terbaru agar diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta terkait kuota BBM yang akan diberikan saat pembangunan SPBN bagi nelayan ke depan.

Ia mengatakan, selain bertemu dengan Pertamina MOR VIII Papua dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, pihaknya juga bertemu pengurus DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Papua guna membahas rencana pembangunan SPBN di Sarmi. Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPD HNSI Papua Juber Sitorus, A.Pi, Agus Rahmawan, S.St.Pi (Sekertaris II) dan Nicky Andre, S.St.Pi (Bidang pelatihan dan Pendidikan)

“HNSI menyambut baik dan mendukung pembangunan SPBN ini. Mereka siap membantu agar para nelayan di Sarmi juga secara organisasi bisa memiliki kemudahan seperti asuransi dan sebagainya dengan masuk HNSI ini,” katanya.

Panja BBM dan Covid-19 DPRD Sarmi saat berdialog dengan DPD HNSI Provinsi Papua.

 

Wakil Ketua II DPRD Sarmi Marco Kopong Lamablawa mengatakan dalam waktu dekat, DPRD Sarmi berencana akan mengagendakan untuk menggelar pertemuan dengan Dinas Perikanan Kabupaten Sarmi guna membahas pembangunan SPBN dan persoalan perikanan di Sarmi.

“Satu hal itu, kita ingin menarik kembali komoditi lokal Sarmi seperti Udang yang selama ini diklaim oleh daerah lain di Papua sebagai komoditi lokalnya. Dan itu kita akan buat Perda agar PAD (Pendapat Asli Daerah—Red) bisa masuk ke Sarmi. Kita minta Dinas Perikanan lebih cepat jemput bola untuk peningkatan hasil ikan tangkap di Sarmi,” kata Marco. (Gusty Masan Raya)

Pansus Pastikan Bulan Ini Dilakukan Pemilihan Wakil Bupati Sarmi

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Bupati Sarmi, Harius Bahi, SH (baju biru) bersama anggota berfoto bersama usai rapat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura, Kamis (09/07/2020).

 

JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Bupati  Sarmi, Harius Bahi, SH menegaskan pihaknya menargetkan paling lambat akhir  bulan ini, proses pemilihan Wakil Bupati menggantikan Yosina T. Insyaf,  SE.MM yang sudah menjalani hukuman pidana, sudah dilakukan oleh DPRD Sarmi. Artinya, tak lama lagi rakyat Sarmi akan memiliki wakil bupati baru mendampingi Bupati Drs. Eduard Fonataba, MM.

“Kami targetkan bulan ini harus selesai guna mendukung roda pemerintahan dan pembangunan di Sarmi. Karena itu, selama beberapa hari ini, kami lakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari Kejaksaan Tinggi Papua, Polda Papua dan Biro Tata Pemerintahan Setda Papua dalam rangka mendengar masukan dan dukungan mereka terhadap proses yang sedang kami urus ini,” kata Harius kepada papuabangkit.com, Jumat (10/07/2020) melalui telepon selulernya.

Menurut Harius, sesuai mekanisme, adapun dua nama calon wakil bupati yang diusulkan oleh Bupati  Sarmi ke  DPRD Sarmi yaitu mantan Dandim Sarmi Letkol Infanteri (Purn.)Leonard J. Sawerdani dan Karel Robert Ramandey, SE dari wiraswata. Sedangkan nama-nama lain yang diusulkan oleh sejumlah pihak seperti LSM, tokoh pemuda, dan tokoh adat, tidak bisa diakomodir karena tidak sesuai mekanisme dan undang-undang pemilihan kepala daerah.

Pansus Pemilihan Wakil Bupati Sarmi berpose bersama Wakapolda PapuaBrigjen. Pol. Drs. Yakobus Marjuki usai pertemuan.

 

“Kami apresiasi semua usulan itu, tetapi sesuai UU Nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan kepala daerah, maka kami fokus menggodok dua nama yang diberikan oleh bupati. Mengapa bupati yang memberikan? Karena kemarin bupati dan wakil bupati ini maju dari calon independen dan itu hak prerogatifnya bupati,” kata politisi Partai Golkar ini.

Harius mengatakan, dalam proses ini, pihaknya juga sudah merekrut sejumlah pakar di Sarmi yang menjadi staf ahli yang mendampingi Pansus, seperti mantan anggota KPU Sarmi, Bawaslu, dan ahli hukum.

Pansus Pemilihan Wakil Bupati Sarmi saat pertemuan dengan pimpinan dan staf Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua.

 

“Jadi setelah kami verfikiasi dua calon ini, jika sudah lengkap, maka kami, 20 anggota dalam Rapat Paripurna DPRD Sarmi akan lakukan pemilihan. Siapa suara terbanyak, dialah yang menjadi wakil bupati, ” tuturnya.

Harius menambahkan dalam giat koordinasi di Jayapura, pihaknya turun dengan 9 anggota Pansus ke Jayapura didampingi pimpinan DPDR Sarmi yakni Ketua DPRD Ibu Jumriati, Wakil Ketua I Mustafa Arnold Muzakkar, dan Wakil Ketua II Marco Kopong Lamablawa. Di Polda Papua, mereka diterima oleh Wakapolda Papua, Brigjen. Pol. Drs. Yakobus Marjuki. (Gusty Masan Raya)

DP2KB Sarmi dan TNI/Polri Gandeng Sejumlah Komunitas Gelar Aksi Lawan Covid-19

Segenap pimpinan dan jajaran di DP2KB Sarmi, Dandim 1702/Sarmi, Polres Sarmi dan anggota Komunitas Roda Dua dan Roda Empat berpose bersama sebelum menggelar aksi pedulis sosial berupa pembagian masker, Senin (20/04/2020).

JAYAPURA (PB.COM)—Dalam upaya mengedukasi masyarakat untuk melawan dan memerangi penyebaran virus corona disease atau Covid-19, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, bersama TNI/Polri dan sejumlah komunitas roda dua yakni YVC_I SN, GAS PI, dan YNCI dan roda empat yakni MOC Sarmi, menggelar kegiatan aksi peduli sosial berupa pembagian masker secara gratis kepada masyarakat di Kota Ombak, Sarmi, Senin (20/04/2020).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Sarmi, Hugo Abraham Samoa,S.Si.M.Si mengatakan kegiatan ini berlangung di empat titik yakni di wilayah Distrik Bonggo, Sarmi Timur, Sarmi dan Pantai Barat. Tahap berikut, kata Abraham, pihaknya akan melakukan pembagian bantuan sosial berupa sembako untuk menolong ekonomi masyarakat, sekaligus mencegah masyarakat untuk tidak boleh banyak beraktivitas di luar rumah.

Kepala DP2KB Sarmi, Hugo Abraham Samoa,S.Si.M.Si saat memberikan arahan.

“Kami memberi perlindungan kepada masyarakat dengan membagi masker secara gratis dan mengedukasi mereka bagaimana mencegah virus ini. Misalnya memberi pemahaman tentang bagaimana social distancing dan physical distancing, jaga jarak, lalu menghindari tradisi bersalaman jabatan tangan, dan berdiri atau duduk jarak 1 meter sehingga bisa terhindar dari penularan,” kata Abraham sebagaiman rilis audio yang diterima papuabangkit.com.

Menurut Abraham, pandemi Covid-19 ini sangat menggangggu kehidupan pribadi dan sosial yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Sarmi. Oleh karena itu, upaya memerangi dan mencegah Covid-19 di Sarmi ini harus dilakukan secara bersama-sama.

“Untuk itu, selain TNI/Polri, kami juga menggandeng empat komunitas Roda Dua dan Roda Empat. Saat ini kita punya 4 kasus positif dan 1 orang yang dirawat di RSUD Jayapura dikabarkan sembuh dan akan kembali,” katanya.

Kepala DP2KB Sarmi, Hugo Abraham Samoa,S.Si.M.Si didampingi Komandan Kodim (Dandim) 1712/Sarmi Letkol Inf Lamberth Jerry Mailoa dan Kasat Lantas Iptu Jusman Mori, S.I.K saat diwawancara.

Komandan Kodim (Dandim) 1712/Sarmi Letkol Inf Lamberth Jerry Mailoa mengatakan wabah Covid yang mendunia ini membutuhkan kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat agar bersama-sama memeranginya. Salah satunya, dengan mengikuti himbauan pemerintah seperti menjaga jarak, hindari kerumunan dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

“Tuhan sudah Adil, setiap penyakit pasti ada obatnya. Sarmi sudah 4 yang positif, kita harus bekerja ekstra ketat. Masyarakat harus ikuti himbauan pemerintah,” tegas Dandim Lamberth.

Kapolres Sarmi, AKBP Hapry Lanudjun. S.Sos.MM melalui Kasat Lantas Iptu Jusman Mori, S.I.K selaku pembina Komunitas Roda Dua dan Roda Empat mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena ini yang menjadi bukti nyata kepedulian komunitas terhadap persoalan Covid agar masyarakat Sarmi bisa diselamatkan.

“Saya berharap, kegiatan seperti ini terus dilakukan dan kekompakan terus dijaga. Jangan hanya satu kali, tetapi hingga wabah berakhir kita lakukan terus. Saya atas nama Kapolres Sarmi, sangat berterima kasih kepada Pemda dan komunitas yang rela turun ke lapangan,” ujar Jusman.

Sementara itu Koordinator Komunitas Roda Dua Marthinus Octovianus berharap kiranya aksi peduli sosial yang dilakukan ini bisa memberi perlindungan kepada masyarakat

Salah seorang anggota komunitas memasang masker kepada warga Sarmi dalam aksi peduli.

“Kita akan selalu bersama-sama pemerintah daerah dan TNI/Polri,  bergandengan tangan menolong masyarakat lewat aksi serupa ke depan,” katanya.

Hadir dalam kegiatan ini, dua anggota DPRD Sarmi, Nurjannah Katinur SH dan Marco Kopong Lamablawa.

“Kami akan terus mendukung dan mem-back up masyarakat dan organisasi-organisasi sosial dalam kegiatan serupa ke depan,” ucap Nurjannah. (Gusty Masan Raya)