Tahun 2022 Pegunungan Bintang Alami Surplus Anggaran Rp 76,15 Miliar  

JAYAPURA (PB.COM)—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Provinsi Papua Pegunungan menggelar Rapat Paripurna Ke-I, Senin 24 Juli 2023 di salah satu hotel di Kota Jayapura.

Rapat Paripurna ini digelar dengan agenda Penyerahan dan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sebelum rapat pembukaan ini digelar, Sekretaris DPRD Pegubin, Esau Kaladana, SH membacakan jumlah kehadiran Anggota DPRD. Dimana dari total 25 anggota DPRD Pegubin, tercatat 22 anggota yang hadir, dan 3 anggota yang tidak hadir dalam rapat itu

“Berdasarkan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota, maka rapat paripuran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang hari ini, Senin, 24 Juli 2022 dinyatakan telah memenuhi kuorum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Ketua DPRD Pegunungan Bintang, Denius T. Uopmabin dalam sambutannya sebelum membuka Rapat Paripurna.

Denius mengatakan, terkait dua aganda rapat paripurna kali ini, bupati telah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegunungan Bintang berupa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dari hasil pemeriksaan BPR RI itu, kata Denius, terlihat bahwa realisasi  anggaran Pendapatan Daerah Pegubin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,5 (satu koma lima trilyun lebih)   naik sebesar Rp 55,4 (lima puluh lima koma empat milyar lebih) dari target pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar sebesar  Rp 1,45 (satu koma empat puluh lima trilyun lebih).

Sementara itu, realisasi anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,43 (satu koma empat puluh tiga trilyun lebih), Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan penghematan sebesar Rp 22,3 (dua puluh dua koma tiga milyar lebih) dari rencan belanja  Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1,45 (satu koma empat puluh lima trilyun lebih).

“Dari realisasi anggaran Pendapatan sebesar Rp. 1,50 (satu koma lima puluh trilyun lebih) dan realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 1,43 (satu koma empat puluh tiga trilyun lebih), maka anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 mengalami surplus anggaran sebesar Rp. 76,15 (tujuh puluh enam koma lima belas miliar lebih),” kata Denius.

Pidato LKPJ Bupati

Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana, ST,M.Si mengatakan, di tengah segala keterbatasan daerah, kinerja pengelolaan keuangan semakin memberi citra positif . Apalagi, sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 2022 dari BPK RI, Pegubin telah menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau mengalami peningkatan dari tahun LKPD 2021 yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian.

Oleh karena itu, Bupati Spei Bidana dalam pidato pengantar LKPJ 2022 pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD Pegubin ini menyampaikan terima kasih atas kemajuan dan capaian pembangunan di berbagai bidang kepada seluruh pelaku pembangunan.

“Terima kasih kepadasegenap pimpinan dan anggota DPRD Pegunungan Bintang, jajaran pemerintahan, forkompinda, para pelaku usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, serta seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah itu. Kemajuan dan capaian pembangunan diberbagai bidang adalah kerja keras kita bersama,” ujar Bupati Spei.

Kendati demikian, berbagai kendala masih menjadi tantangan berat yang harus dihadapi. Salah satunya ialah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 yang mengalami aneka kendala, seperti tuntutan kompetensi dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan penempatan aparatur dalam jabatan, adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selain itu, masih terjadi keterlambatan pelaksanaan proses pelelangan yang berakibat terhadap rendahnya penyerapan anggaran, dan sering adanya perubahan peraturan di tingkat pusat yang begitu cepat sehingga menyebabkan pemerintah daerah sulit untuk melaksanakan.

“Dari target anggaran pendapatan yang direncanakan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan anggaran yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak belum optimal, penegakan hukum terhadap wajib pajak daerah masih lemah terhadap kepatuhan membayar pajak daerah, diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian,  dan gangguan trantibmas yang terjadi di beberapa wilayah,” tegas Spei Bidana.

Usai pidato pengantar, Bupati Spei Bidana didampingi Wakil Bupati Kris Bakweng Uropmabin, ST menyerahkan dokumen LKPJ Bupati Pegubin Tahun Anggaran 2022 kepada Ketua DPRD Denius Uopmabin didamping Wakil Ketua I, Lester Apintamon, Amd,Sos.

Turut hadir dalam pembukaan rapat, Ketua Tim PKK Pegubin Ny. Susana Maria Apaseray, S.IP, Asisten I Setda Pegubin Nicolaus Uropmabin, S.IP,M.Si dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta staf, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan perempuan. Sesuai agenda, rapat paripurna ini akan ditutup pada Rabu, 26 Juli 2023. (Gusty Masan Raya)