JAYAPURA (PB.COM)—Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Papua Benyamin Gurik, mengapresiasi sejumlah gebrakan yang dilakukan oleh Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes dalam upaya menolong pasien, terutama Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu di fasilitas kesehatan itu.
“Kurang dari tiga bulan, beliau sudah muncul dengan gebrakan yang luar biasa, yang manfaatnya selama ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua di bidang kesehatan. Sebab beberapa gebrakan beliau yang luar biasa selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Papua maupun RSUD Jayapura setelah beliau sempat dinonaktifkan dari direktur, semuanya kan tidak bisa dijalankan oleh pemimpin penggantinya,” kata Benyamin kepada papuabangkit.com melalui telepon selulernya, Rabu, 9 Agustus 2023.
Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Benyamin Gurik.
“Malah setelah beliau diturunkan, seperti yang sudah diketahui publik, muncul banyak masalah di rumah sakit seperti tidak adanya ketersediaan obat-obatan, jasa medis tidak dibayar, banyak alat rusak, dan pelayanan kepada pasien yang lambat. Tapi kami bersyukur, setelah Plh. Gubernur Papua mengembalikan jabatan beliau (Aloysius—Red.) dan naik lagi menjadi Direktur RSUD Jayapura, semua pelan-pelan beliau atasi. Program yang pernah dicanangkannya, kembali dihidupkannya lagi,” tambah Benyamin.
Menurut Benyamin, sekalipun berganti kulit, gebrakan Aloysius Giyai untuk menggenjot kerja sama pelayanan pasien rujukan dengan sejumlah Pemerintah Daerah di Tanah Papua masih memiliki roh yang sama seperti Kartu Papua Sehat (KPS). Dimana tujuannya ialah menolong pasien Orang Asli Papua (OAP) yang tidak mampu agar tidak mengeluarkan biaya saat berobat pasca hilangnya KPS.
Direktur RSUD Jayapura Aloysius Giyai saat mengunjungi salah seorang pasien OAP.
“Kami pikir, apa yang sudah dilakukan ini diapresiasi oleh seluruh kalangan masyarakat Papua, terutama para penerima manfaat langsung dari kebijakan yang diambilnya. Dan tentu saja kami minta Pemda bisa merespon untuk bangun kerja sama dengan RSUD Jayapura,” tegasnya.
Benyamin juga meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnnya di lingkup Pemerintah Provinsi Papua, khususnya yang memiliki Tupoksi bersentuhan langsung dengan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan agar bisa berkaca dari gebrakan yang dilakukan Aloysius Giyai ini.
“Buatlah gebrrakan-gebrakan program yang menyentuh substansi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Papua. Apalagi waktu beberapa tahun belakangan, sepanjang 20 tahun Otsus Papua dengan berbagai persoalan ketimpangan, menjadi citra buruk Pemda Papua di mata Pemerintah Pusat. Seakan-akan, kita di Papua ini tak ada orang yang hati dan komitmen untuk mengurus persoalan masyarakat,” tegasnya.
Sekedar diketahui, Aloysius Giyai adalah sosok pencetus jaminan kesehatan gratis bagi rakyat Papua. Ia bersama dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, merancang dua model jaminan kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Papua (JAMKESPA) selama 2009-2013 di era Gubernur Barnabas Suebu dan Kartu Papua Sehat (2014-2022) di masa Gubernur Lukas Enembe.
Direktur RSUD Jayapura, drg. Aloysius Giyai, M.Kes dan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) memperlihatkan dokumen PKS yang ditandatangani di Aula RSUD Jayapura, Senin, 7 Agustus 2023.
Berkat kebijakan ini, jutaan rakyat Papua, terutama Orang Asli Papua (OAP) dari kalangan tidak mampu dapat tertolong. Sayangnya, pasca terhentinya KPS pada 2022 akibat perubahan mekanisme transfer Dana Otsus dan kebijakan pemekaran 3 DOB yakni Provinsi Papua Tengah Papua Selatan, dan Papua Pegunungan pada 2022, keduanya pun memutar otak mencari cela untuk melahirkan kebijakan layanan kesehatan baru yang disebutanya BPJS Plus-Plus atau koplementer.
“Karena kasihan, rakyat Papua yang tidak mampu, banyak yang sakit berat datang berobat ke RSUD Jayapura tapi ada item pembiayaan yang tidak dicover oleh BPJS dan mereka tanggung sendiri setelah KPS hilang. Makanya kami genjot agar Pemda harus kerja sama dengan kami, siapkan anggaran untuk pelayanan pasien rujukan warga mereka. Hanya ini caranya supaya kita kembali bebaskan Orang Asli Papua dari biaya berobat seperti KPS dulu,” kata Aloysius. (Gusty Masan Raya)
