Sarles Brabar: “Maluku dan Bali Tempat Saya Belajar Program Inovasi Untuk Pulang Bangun Papua”

JAYAPURA (PB.COM)—Tanah Papua patut berbangga memiliki salah seorang putra terbaik yang kini menduduki jabatan penting di luar Papua. Dia adalah Sarles Brabar, SE.M.Si, yang kini menjabat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kaper BKKBN) Provinsi Bali.

Sebelum menjadi Kaper BKKBN Bali, pria kelahiran Biak, 12 September 1966 ini, kurang lebih dua tahun menjabat Kaper BKKBN Maluku sejak 12 Juli 2021. Pada 22 Juni 2023, bertempat di Auditorium BKKBN-Jakarta, Sarles dilantik oleh Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) sebagai Kaper BKKBN Bali bersamaan dengan 9 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) lainnya.

Sarles menggantikan dr. Ni Luh Gede Sukardiasih, M.For.,M.A.R.S yang kini menduduki jabatan baru sebagai Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan BKBBN Pusat. Sementara posisi Kaper BKKBN Maluku diisi oleh Dra. Renta Rego.

“Sebagai ASN, tugas mengabdi pada negara, dimana pun ditempatkan pasti saya siap. Saya tidak tahu apa rencana Tuhan, tetapi ketika saya berpindah tugas dari daerah yang sulit ke daerah yang lebih mudah, saya selalu ingin belajar bagaimana program BKKBN yang tepat untuk membangun keluarga sehat,” tutur Sarles saat wawancara dengan papuabangkit.com, Minggu, 8 Oktober 2023 melalui telepon seluler.

6 Penghargaan di Maluku
Sebelum dimutasi ke Bali, Sarles Brabar selama dua tahun menjadi Kaper BKKBN Maluku sejak Juli 2021 hingga Juli 2023. Sarles sebelumnya adalah Kaper BKKBN Provinsi Papua (2016-2021) dan Kaper BKKBN Papua Barat (2014-2016).

Lulusan Strata Dua (S2) Magister Ilmu Ekonomi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura ini mengatakan, ada kesamaan tantangan karakteristik wilayah geografis antara Papua dan Maluku dalam implementasi program Keluarga Berencana.

“Kalau Papua rata-rata wilayah pegunungan dan bukit curam dan rata-rata naik pesawat, Maluku adalah wilayah kepulauan dimana  lautnya lebih luas daripada daratan. Ada yang pakai pesawat, ada yang kapal. Kita kerja kadang harus hitung musim, gelombang laut. Ini tentu membutuhkan energi, waktu dan biaya yang besar ketika menggarap program,” bilangnya.

Menyadari akan hal itu, sejak awal memimpin BKKBN Maluku, Sarles mengajak seluruh stafnya untuk mempersiapkan program kerja secara matang, baik program generik yang menjadi prirotas maupun program ikutan. Termasuk, memperhitungkan musim di Maluku demi efektivitas kerja saat melakukan monitoring program ke setiap kabupaten.

Namun sebagai orang luar Maluku, satu budaya baru yang ditanamkan Sarles saat ia mulai bekerja di lingkungan BKKBN Maluku yaitu menjaga integritas dan kejujuran. Sejak awal, nilai kejujuran itu sangat ia tekankan kepada seluruh pegawai. Sebab ia sadar, untuk menjadi agen perubahan (agent of change) dalam lingkungan kerja baru dibutuhkan kekompakan dan kebersamaan.

“Saya tanamkan kepada semua pegawai saya di Maluku bahwa sekecil apapun uang itu, kita harus jujur menggunakannya untuk biayai program yang harus disalurkan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa merasakan keberadaan lembaga kita maupun kita sendiri sebagai ASN. Integritas kita harus diutamakan. Kita jujur bekerja supaya sehat. Dan mereka sadar betul dan ikuti,” tuturnya.

Alhasil, berkat budaya kerja yang baru yang ditanamkan Sarles, pada 6 Desember 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) memberikan penghargaan bergengsi kepada Perwakilan BKKBN Maluku sebagai satuan kerja yang mendapat predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK). Penilaian itu dilakukan sejak Juli 2022 dan diumumkan dalam moment Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia.

“Saya cukup puas dan bangga bahwa selama dua tahun, apa yang saya kerjakan bersama seluruh staf dapat penghargaan ZI WBK itu. Saya merasa sukses membuka mindset mereka untuk menanamkan kejujuran dalam bekerja. Saya datang dari luar Maluku, saya tidak motivasi uang, karena hak kita sebagai ASN sudah ada semua. Kita hanya pengabdi masyarakat, jadi harus budayakan bersih bebas dari korupsi,” tegas Sarles.

Selain itu, di tahun 2022, BKKBN Maluku di bawah kepemimpinannya juga sukses menggondol 4 penghargaan yakni Juara I Provinsi Terbaik Tingkat Nasional dalam hal Kelompok Target Pelayanan KB <10.000 Akseptor pada 15 Juni 2022, Juara I Provinsi Terbaik Tingkat Nasional terkait Total KB MKJP Kelompok Target Pelayanan KB MKJP < 1.500 Akseptor, kemudian Juara I Provinsi Terbaik Tingkat Nasional dalam hal Kelompok Target < 10.000 Akseptor, dan Juara I Provinsi Terbaik Tingkat Nasional KB Pasca Persalinan Kelompok Target KBPP < 1.500 Akseptor.

Prestasi lain yang diraih Sarles yaitu posisi dirinya sebagai Kaper Maluku yang mendapat penghargaan dari Unit Kerja Eselon II (UKE II) pada semester pertama tahun 2022 sebagai predikat terbaik keempat. Pada semester pertama tahun 2023 sebelum ia pindah ke Bali, prestasi UKE II malah meningkat dimana Sarles sukses meraih predikat terbaik pertama sebagai Kepala Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia.

“Sementara untuk stunting, kita berhasil turunkan 2 digit selama 2 tahun, dari 28,7 persen ke 26,1 persen. Sejak awal memang kita sudah bentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Maluku dan kolaborasi dengan semua pihak, mulai dari Pemprov Maluku, PKK, para bupati dan walikota. Bahkan saya MoU dengan Pangdam Patimura dan Kapolda Maluku kita kolaborasi untuk bersinergi turunkan stunting. Kolaborasi kami dengan Pemda Provinsi dan kabupaten/kota, PKK dan tokoh agama sangat bagus untuk atasi stunting di Maluku,” urainya.

Bali Tempat Belajar
Setelah bertugas di daerah Papua dan Maluku yang sulit dan menantang, Sarles Brabar sungguh merasakan perbedaan yang mencolok saat ia mulai bertugas memimpin BKKBN Bali pada 14 Agustus 2023. Bali sebagai daerah destinasi wisata kelas dunia memiliki tingkat kemajuan dalam banyak sektor, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas keluarga.

“Saya anggap Bali ini sebagai zona nyaman karena tidak banyak tantangan. Bahkan saat ini, SSGI tahun 2022 Bali adalah provinsi dengan prevalensi stunting terendah di seluruh Indonesia yaitu 8,0 persen di tahun 2022 dan jadi model bagi semua provinsi lainnya dalam hal penurunan stunting. Tahun 2024 ini ditargetkan turun menjadi 6 persen, bahkan Penjabat Gubernur Bali sekarang target 0 persen ke depannya,” tutur Sarles.

Menurut Sarles, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGSI), angka prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Bali ada di Kabupaten Jembrana yakni 14,2 persen yang ditargertkan turun menjadi 10,41 tahun 2023. Disusul Buleleng 11,0 persen yang ditargetkan turun menjadi 6,48 persen di tahun 2023. Kemudian, Karangasem dari 9,2 persen ditarget turun menjadi 6,0 persen di tahun 2023, Bangli dari 9,1 persen ditargetkan turun menjadi 8,6, dan Tabanan dari 8,2 persen ditargetkan turun di tahun 2023 menjadi 6,7 persen.

“Saya melihat ada satu pola penanganan stunting yang memang terintegrasi dari gubernur, walikota, bupati, camat hingga kepala desa, tokoh adat dan tokoh agama Dan ini berbeda dengan kita di Papua dan Maluku. Ini harus jadi contoh untuk diterapan di daerah lain,” akunya.

Keunggulan lain dari Bali ialah wilayahnya yang relatif mudah dijangkau dengan transportasi darat. Konektivitas antardaerah sudah terbangun dengan mudah dan murah. Wilayah yang terjauh hanya Kabupaten Jembrana yang dicapai sekitar tiga jam dari ibukota provinsi dengan mobil, dan Nusa Penida di Kabupaten Buleleng ditempuh sejam dengan kapal laut.

Selain itu, sebagai daerah destinasi wisata dunia, sektor kesehatan sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Hampir semua kota/kabupaten di Bali memiliki rumah sakit yang berstandar nasional bahkan internasional dengan fasilitas dan tenaga medis yang lengkap. Bahkan di tingkat kecamatan, ada rumah sakit type D dan sangat mewah.

“Keunggulan lain yang juga sangat kuat di Bali ialah budaya dan agama ikut berperan dalam mendukung pembangunan SDM, termasuk program BKKBN seperti upaya mencegah dan menurunkan angka stunting. Jadi di setiap wilayah di Bali memiliki Majelis Desa Adat (MDA), yang bersama-sama dengan perbekel atau kepala desa terpilih dan FKUB ikut intervensi program BKKBN. Mereka memang sangat ingin punya SDM berkualitas di masa depan. Jadi mereka senang sekali kalau kita bangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi hingga ke Desa Wisata,” tegasnya.

Sarles pun berbangga bahwa kehadirannya sebagai putra asli Papua di Bali diterima dengan sangat baik oleh seluruh elemen masyarakat Bali. Hal itu ia rasakan saat melakukan koordinasi dengan Forkopimda maupun turun ke kabupaten-kabupaten untuk memonitoring program BKKBN yang sedang berjalan.

“Mereka salut dan terima saya sebagai anak Papua, mereka sangat bangga dan mau berkolaborasi mendukung kerja saya. Apalagi saya bawa misi untuk turunkan stunting yang terintegrasi dengan program Bangga Kencana,” aku Sarles.

Aneka Program Inovasi
Kendati demikian, ada satu persoalan yang dihadapi di Bali saat ini yakni menurunnya angka kelahiran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), rata-rata laju pertumbuhan penduduk Bali sebesar 1,01 persen per tahun. Dimana terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 poin jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,14 persen per tahun.

Sensus penduduk yang dilakukan BPS tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Bali sebanyak 4,4 juta jiwa, menghuni luas daratan Provinsi Bali sebesar 5.780,06 kilometer persegi atau dengan kepadatan penduduk sebanyak 747 jiwa per kilometer persegi. Menurut proyeksi BPS pada tahun 2035, jumlah penduduk hanya mencapai sekitar 4,6 juta jiwa.

“Oleh karena itu, sejak kepemimpinan Gubernur I Wayan Koster yang lalu, dicanangkan Program KB dengan 4 anak sesuai program 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125. Dan kami di BKKBN siap mendukung dan tidak mempersoalkan jumlah 4 anak itu. Yang penting keluarga bisa mengatur jarak kelahiran demi keluarga berkualitas,” tegas Sarles.

Bagi Sarles, kebijakan yang diambil Pemprov Bali sebenarnya sangat cocok diterapkan di Papua yang tengah menjalankan Otonomi Khusus (Otsus). Peningkatan SDM melalui program strategis dari BKKBN harusnya didukung dan melibatkan tokoh adat dan agama demi menjaga kolaborasi dan sinergitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penduduk dan keutuhan alam semesta.

Sarles menegaskan, dirinya memanfaatkan kesempatan untuk belajar sungguh-sungguh banyak hal di Provinsi Bali dalam kaitan dengan pembangunan keluarga dan penyiapan SDM yang unggul. Ia mencatat, ada 6 kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki aneka program inovasi unggulan yang patut dicontoh.

Misalnya program Gerakan Badung Sehat 1.000 Hari Pertama Kehidupan (GARBA SARI) di Badung, program Pusat Pangan Alami Mandiri Asri dan Nyaman (PUSPA AMAN) untuk tingkatkan gizi di Gianyar, program SEMARA RATIH yaitu konseling pra-nikah dan penyerahan akter perkawinan secara langsung di Tabanan, dan program Posyandu Menuju Anak yang Sehat Untuk Seluruh Buah Hati (PASS DI HATI) di Buleleng).

Juga ada program Gerakan Denpasar Dalam Penurunan Stunting (GADARSANTI) di Kota Denpasar, serta program Cegah Stunting dengan Jumat-Sabtu Minum Tablet FE (Ceting Jus FE) dan Cegah Stunting dengan Penyuluhan, Latihan Fisik, Obati dan Penatalaksanaan Gizi (CES-PLONG) di Kabupaten Klungkung.

“Saya jadikan Bali sebagai tempat untuk saya belajar sungguh-sungguh. Sebab Bali adalah provinsi yang maju. Tinggal saya sebagai orang Asli Papua, ketika suatu saat kembali ke Papua, bisa berinovasi untuk bangun SDM di Papua dengan mencontohi program-program seperti yang dilakukan di Bali. Ada satu kekuatan yang saya pegang ialah peran agama dan budaya dalam mendukung program BKKBN. Ini bagus dan layak diterapkan di Papua,” tutup Sarles Brabar. (Gusty Masan Raya)