Wapres RI Ma’ruf Amin menandatangani prasasti pembangunan sentra sarana prasarana Pemprov Papua Tengah dan Papua Barat Daya didampingi Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, SE.MM, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, S.Sos,MM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, SH.MH dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
JAYAPURA (PB.COM) – Wakil Presiden (Wapres) RI K. H. Ma’ruf Amin meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sentra sarana prasarana Pemprov Papua Tengah dan Papua Barat Daya, Selasa (10/10/2023).
Peletakan batu pertama atau Groundbreaking ini digelar di Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura. Groundbreaking dilakukan setelah Wapres Ma’ruf Amin melakukan rapat koordinasi (Rakor) Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP30KP). Pada momen penting itu, Ma’ruf menandatangani dua prasasti pembangunan sentra pemerintah provinsi tersebut.
Ma’ruf Amin didampingi sejumlah pihak yang terkait dalam penandatanganan prasasti tersebut. Di antaranya Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, SE.MM, Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, S.Sos,MM Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo, SH.MH dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Ma’ruf Amin juga melakukan sejumlah kegiatan sebelum memimpin Rakor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ia kemudian melakukan audiensi dengan pengusaha asli Papua serta pegiat kemanusiaan, HAM, dan perdamaian.
Mengawali rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian. Pertemuan ini sebagai upaya untuk mengatasi konflik di Papua serta bagian dari upaya pembangunan percepatan kesejahteraan di Tanah Papua.
Secara khusus Wapres meminta para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua melalui penguatan kerja sama dan kolaborasi.
“Saya meminta penguatan kerja sama dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua,” pinta Wapres.
Menurut Wapres, pemerintah memiliki komitmen yang penuh dalam menjadikan kedamaian sebagai fokus utama di Tanah Papua, salah satunya melalui penyelenggaraan dialog yang konstruktif bagi masyarakat.
“Proses damai di Papua harus menjadi fokus utama melalui langkah-langkah yang didukung dengan dialog-dialog konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” terangnya.
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, upaya konkret dalam menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua, dicantumkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, khususnya dalam mengatasi ketimpangan struktrual dan rekonsiliasi.
“Pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 memiliki komitmen untuk mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, hukum, dan ekonomi. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi,” tegas Wapres.
“Hal ini bukan hanya untuk penyelesaian masalah saat ini, melainkan juga untuk membangun dasar-dasar yang kokoh guna memastikan perdamaian berlangsung dalam jangka panjang,” imbuhnya.
Wapres pun menekankan, pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan terus berupaya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua.
“Pemerintah tidak pernah abai dalam penanganan hak-hak rakyat Papua. Pemerintah mendorong dialog antarsektor untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata di Tanah Papua,” ungkapnya.
Di akhir pertemuan, Wapres menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan untuk mewujudkan Papua yang lebih maju dan sejahtera.
“Pemerintah berkomitmen untuk membangun Papua (melalui) pendekatan kesejahteraan yang dibarengi dengan pendekatan keamanan,” ujar Wapres.
Rangkaian kegiatan itu digelar di Kantor Gubernur Papua, Wapres Ma’ruf Amin juga akan berkantor di Kantor Gubernur Papua selama lima hari saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Papua. (Frida/rilis pers)
