Mengenal Sosok Penjabat Bupati Tumiran, Birokrat Tulen Yang Sudah 30 Tahun Mengabdi di Puncak Jaya

HAMPIR SATU TAHUN, H. Tumiran, S.Sos,M.AP memimpin Kabupaten Puncak Jaya (Puja), Provinsi Papua Tengah. Sejak Kamis, 29 Desember 2022, ia resmi dilantik oleh Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos,MM sebagai Penjabat Bupati, di Kota Nabire.

Pengangkatan Tumiran sebagai Penjabat Bupati Puncak Jaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6350 untuk mengisi kekosongan kepemimpinan pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Dr. Yuni Wonda, S.Sos,S.IP,MM pada 10 Desember 2022 lalu.

Sebelumnya, pria kelahiran Trenggalek-Jawa Timur, 10 Juni 1973 ini adalah Sekretaris Daerah Puncak Jaya defenitif, yang dijabatnya sejak 13 Januari 2021. Tetapi jauh sebelumnya, sejak tahun 2016, ia juga mengisi jabatan yang sama sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Sekretaris Daerah Puja.

Pada Rabu, 15 November 2023, saya berkesempatan bertemu dan melakukan wawancara singkat di Kota Sentani. Tumiran sedang berada di Jayapura bersama Penjabat Sekretaris Daerah Puncak Jaya, Yubelina Enumbi, SE,MM dan sejumlah pejabat lainnya menghadiri Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2023 di stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura.

Tak ada sikap elitis yang nampak dalam kesan sepintas saya. Bertemu pertama kali, ia tampak ramah, sederhana, kalem dan murah senyum. Tetapi di balik senyumnya, segudang kisah pahit manis mengabdi di wilayah yang sulit seperti Puncak Jaya memenuhi jejak perjalanan karirnya sebagai birokrat.

“Bekerja di wilayah pedalaman Papua, apalagi daerah pegunungan seperti Puncak Jaya, itu banyak sekali hambatan dan tantangan. Mulai dari persoalan geografis, isolasi daerah, akses hanya melalui pesawat, dan harga barang yang mahal. Belum lagi persoalan keamanan. Walaupun memang 5-7 tahun terakhir mulai kondusif, tetapi kita tetapi antisipasi agar kejadian di tempat lain jangan merembet ke Puncak Jaya,” kata Tumiran memulai wawancara.

“Tetapi Bapak adalah sosok birokrat yang sangat loyal dan betah bekerja di Puncak Jaya. Sudah berapa tahun mengabdi di sana sampai jadi Penjabat Bupati?”

“Tahun ini genap 30 tahun lamanya saya mengabdi di Puncak Jaya. Artinya, sudah lebih dari separuh umur saya. Karena saya bekerja dengan hati, kerja sungguh-sungguh tanpa menuntut apapun, termasuk tidak menuntut jabatan. Itu prinsip saya dari awal jadi ASN. Kerja dengan jujur, dengan hati, dan sebagai ASN saya siap mengabdi di mana saja. Saya mencintai masyarakat Puncak Jaya. Jadi saya ini lahir di Jawa, besar di Nabire, tapi tua di Mulia,” tuturnya sambil tersenyum.

Tumiran mengisahkan, ia resmi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Distrik Mulia tahun 1993. Saat itu, Mulia adalah salah satu distrik di Kabupaten Paniai yang beribukota Nabire. Tetapi baru di awal tahun 1994, ia tiba dan mulai bekerja di Mulia.

Dua tahun kemudian, tepatnya pada 1996, barulah Puncak Jaya resmi berdiri sebagai sebuah kabupaten, bersamaan dengan Mimika dan salah satu kabupaten di Aceh. Ini pemekaran pertama di era Orde Baru.

“Dari awal PNS memang saya kerjanya di Kecamatan (Distrik—Red.) Mulia. Tahun 1998 tugas belajar ke STIA-LAN Makassar, lalu balik tahun 2002,” tuturnya.

Sekembalinya Tumiran dari tugas belajar, perjalanan karirnya pun mulai melaju naik. Dimulai dengan jabatan Kasubag Verifikasi pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya yang diembannya pada 2002-2003, Kasubag Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Puncak Jaya (2003-2006), Tugas Belajar pada STIA-LAN Makassar (Pascasarjana/S-2) pada 2007-2009, lalu menjadi Sekretaris Bappeda Kabupaten Puncak Jaya (2009-2013) usai kuliah.

“Tahun 2013 baru saya menjabat Plt. Asisten II Setda Puncak Jaya Bidang Ekonomi dan Pembangunan, lalu tak lama pindah jadi Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesra. Sampai pada tahun 2016, saya merangkap sebagai Plt. Sekretaris Daerah Puncak Jaya hingga tahun 2021,” kisahnya.

Birokrat Loyal Berprestasi

Lulusan Pascasarjana STIA-LAN Makassar ini bukan birokrat biasa-biasa. Suami dari Hj. Manikem, S.Sos,M.AP yang dikaruniai empat orang anak ini ternyata selama tujuah tahun terakhir menjadi penggerak perubahan dan kemajuan di Puncak Jaya. Dan itu dimulai dengan etos dan budaya kerja rapi, disiplin, dan taat dalam menjalankan tugas.

Di bawah kepiawaian Tumiran memimpin birokrasi pemerintahan dan loyalitasnya menjalankan visi misi Bupati Yuni Wonda, Puncak Jaya diganjar penghargaan bergengsi yakni menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama empat tahun berturut-turut, yakni 2020, 2021, 2022 dan 2023.

“Prinsip saya bahwa kita menyajikan laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan dan regulasi. Dan saat ini jadi tantangan saya, karena selama 4 kali berturut-turut kita dapat WYP, jangan sampai saat dipimpin oleh saya sebagai Penjabat Bupati malah  turun jadi WDP atau Disclaimer. Harus meningkat, jika tidak harus mempertahankan WTP,” kata Tumiran.

Menurut Tumiran, sebagai kabupaten yang sudah berusia 27 tahun, Puncak Jaya memang harus tampil lebih dewasa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Puja harus selangkah lebih maju.

Salah satu aspek yang sangat diakui Tumiran ialah budaya kerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai terbentuk disiplin lima tahun belakangan. Sebab di masa kepemimpinan Bupati Yuni Wonda, para ASN benar-benar digembleng dengan kebijakan yang tepat.

“Salah satu kebijakan yang kami ambil sejak masa Bupati Yuni Wonda ialah terkait bagaimana gaji seorang ASN itu dibayar langsung di kantor atau tidak melalui rekening bank. Dulu saat masih lewat rekening, pegawainya di Jayapura, Timika atau Nabire, gajinya tetap jalan tiap bulan. Kami ubah, bagaimana caranya supaya mereka datang ambil gaji di Puncak Jaya. Dan tidak butuh waktu lama, tiga bulan semua pelan-pelan mulai tertib bekerja,” kisahnya.

Selain itu, pihaknya juga mengeluarkan hukuman atau punishment kepada ASN yang terbukti meninggalkan tempat tugas dalam kurun waktu satu hingga tiga bulan dengan jenis hukuman berbeda.

“Satu sampai dua bulan, gajinya ditahan. Tapi kalau sudah tiga bulan, gajinya ditahan dan distor kembali ke kas. Dan terbukti ini efektif untuk meningkatkan disiplin pegawai. Dan mereka semua terima kondisi itu, apalagi oleh mereka yang selama ini aktif bekerja di Puncak Jaya,” bilangnya.

Lulusan SMEA Sorong 1992 ini mengaku, beberapa penjabat bupati di Papua sempat bertanya kepadanya soal kebijakan ini. Bahkan mereka sudah meniru pola yang dilakukan dan terbukti efektif meningkatkan disiplin ASN dan mengurangi para “pemakan gaji buta” yang sering dikeluhkan masyarakat.

Semangat Walau Tugas Berat

Menurut Tumiran, menjalankan tugas sebagai Penjabat Bupati Puncak Jaya selama hampir setahun ini, bukanlah perkara gampang. Sebab kondisi dan tantangan daerah Puncak Jaya jauh berbeda dengan dengan wilayah lain di Indonesia, terutama daerah pesisir yang mudah dijangkau dengan transportasi murah.

 

“Ada 5 tugas pokok yang diberikan Mendagri kepada saya sebagai Penjabat Bupati yakni bisa memimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, harus menjaga keamanan dan ketertiban. Ini yang menurut saya paling berat. Ketiga, membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan DPRD. Keempat, melaksanakan manajemen kepegawaian atas arahan dan petunjuk Mendagri. Kelima, menfasilitasi pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada tahun 2024. Tugas keamanan dan persiapan Pemilu ini yang menurut saya paling berat,” tegasnya.

Kendati demikian, Tumiran tak pernah menyerah. Ia tetap semangat. Baginya, seberat apapun tugas dan tanggung jawab, hal terbaik yang dilakukan ialah berikhtiar. Salah satunya, dengan merangakul semua elemen masyarakat Kabupaten Puncak Jaya guna bergandengan tangan membangun daerah.

“Dan itu sudah saya lakukan sejak awal menjadi Penjabat Bupati. Saya kumpulkan semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, pemuda, paguyuban atau kerukunan, dan TNI/Polri. Saya sampaikan kepada mereka bahwa tugas yang diberikan kepada saya oleh Mendagri ini saya tidak bisa kerjakan sendiri. Kita harus saling kerja sama, bergandengan tangan,” tegasnya.

Di mata Tumiran, kondisi Puncak Jaya saat ini terbilang kondusif. Walaupun, ia mengakui ada insiden akibat miskomunikasi beberapa pekan lalu. Kondisi keamanan ini harus terus dijaga karena menjadi modal utama bagi roda pembangunan dan penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang maupun Pemilukada November 2024.

Guna mendukung persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 itu, Tumiran mengaku ia telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama dengan Ketua KPUD Puncak Jaya Darinus Wonda, Rabu, 8 November 2023 dengan total senilai Rp 75 miliar.

“Untuk APBD 2023, kami dahulukan anggaran untuk KPUD karena mereka sudah mulai tahapan-tahapan. Nanti APBD 2024 barulah untuk Bawaslu dan TNI/Polri. Karena Pemilu ini agenda nasional, ya harus kita sukseskan, berapa pun anggaran kita siapkan. Ya mau tidak mau ada kegiatan yang dipending dulu,” urainya.

Ia berharap, para pengurus partai politik, politisi dan para calon legislatif, bisa ikut menyejukkan suasana, terutama demi menjaga keamanan di jelang Pemilihan Legislatif 2024. Memang benar kata Tumira. Sebagai pesta demokrasi, sudah saatnya Pemilu itu dirayakan dengan gembira, penuh sukacita, bukan sebaliknya. (Gusty Masan Raya)