Penjabat Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun, SE,MM saat menandatangani MoU Pengampuan Layanan Prioritas dengan sejumlah rumah sakit pengampu nasional, Senin, 20 November 2023 di lantai 9 Kantor Gubernur Papua.
JAYAPURA (PB.COM)—Dalam upaya memprioritaskan penanggulangan sepuluh (10) penyakit dengan masalah kesehatan terbesar di dunia yang menjadi penyebab mortalitas (kematian), morbiditas, dan beban pembiayaan yang tinggi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menandatangani kesepakatan bersama 10 Rumah Sakit Pengampu Nasional untuk melakukan pendampingan di sejumlah rumah sakit milik Provinsi Papua maupun di kabupaten/kota.e
Kesepuluh jenis layanan prioritas kesehatan yang diampu yakni jantung, kanker, stroke, kesehatan ibu dan anak, diabetes mellitus, uronefrologi, gastrohepatologi, respirasi dan tuberkulosis, penyakit infeksi emerging (PIE), dan kesehatan jiwa.
Penandatanganan ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun, SE,MM dengan kesepuluh pimpinan Rumah Sakit Pengampu Nasional, Senin, 20 November 2023 di lantai 9 Kantor Gubernur Papua.
Adapun kesepuluh rumah sakit itu yakni RS Kanker Dharmais, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono, RSAB Harapan Kita, RSUP Persahabatan, RSUP Fatmawati, RSUD Dr Soetomo Surabaya, RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar, dan RSUP Prof. Dr, R.D. Kandou Manado, RS Sardjito Yogyakarta, dan RS Saiful Anwar Malang.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Kementerian Kesehatan drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes saat sambutannya secara virtual.
Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Kementerian Kesehatan drg. Yuli Astuti Saripawan, M.Kes dalam sambutannya secara virtual mengatakan, Kemenkes terus melakukan transformasi dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan percepatan program pembangunan kesehatan, dimana salah satu pilarnya adalah transformasi layanan rujukan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerinat Provinsi Papua dan semua rumah sakit pengampu nasional dan regional yang telah menjalankan amanah yang tertuang pada keputusan Menteri Kesehatan. Sebagai payung hukum, jejaring pengampuan layanan prioritas adalah berdasarkan SKB tiga menteri yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan tahun 2018. Tujuannya ialah meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua,” ujar drg. Yuli.
Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Dr. dr. Iwan Dakota, SpJP(K),MARS saat menandatangani MoU Pengampuan Layanan Prioritas dengan Pemprov Papua.
Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Dr. dr. Iwan Dakota, SpJP(K),MARS mewakili para pimpinan rumah sakit pengampu nasional mengatakan, terdapat enam (6) rumah sakit pengampu utama yang hadir yakni RS Darmhais (pengampu kanker), RSJD Harapan Kita (pengampu dan pusat jantung nasional), RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (pengampu urologi), RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono (pengampu stroke/pusat otak nasional), RSAB Harapan Kita (pengampu pusat kesehatan ibu dan anak), RSUP Persahabatan (pusat respirasi nasional), RSUP Fatmawati.
Selain itu, hadir pula empat rumah sakit pengampu regional yani RS Dr. Soetomo Surabaya, RS Sardjito, RS Kandou, dan RS Saiful Anwar.
“Jadi giat ini merupakan pilar keempat transformasi kesehatan dimana kami siap melakukan pengampuan ke rumah sakit rujukan utama di Provinsi Papua dan rumah sakit di kabupaten/kota. Oleh karena itu, kami meminta kesediaan bapak gubernur untuk mendukung program ini. Kami berharap sinergitas ini meningkatkan kualitas layanan kesehatan,” tegas dr. Iwan.
Penjabat Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun, SE,MM saat menyerahkan cinderamata kepada Direktur Utama RS Dharmais dr. Seoko W. Nindito, MARS
Penjabat Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun, SE,MM beterima kasih dan memberi apresiasi yang tinggi kepada Presiden RI dan Kementerian Kesehatan karena berkat program ini, bisa menyelamatkan masyarakat Papua dari 10 penyakit prioritas yang sedang mengancam di Tanah Papua.
“Kami selaku Pemerintah Provinsi Papua siap men-support program yang bagus ini demi menyelamatkan rakyat kita. Dengan program pengampuan dari rumah sakit nasional ini, ke depan kita tidak perlu rujuk pasien berat ke luar Papua. Saya sengaja minta DPR Papua hadir agar sama-sama lihat, apa saja yang harus kita siapkan dan dimasukkan dalam anggaran APBD 2024. Saya ingin program ini tidak saja cerita di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan untuk menolong masyarakat Papua,” tegas Rumasukun.
Kadinkes Papua r. Robby Kayame, SKM,M.Kes (paling kanan) saat hadir menyaksikan penandatanganan MoU Pengampuan Layanan Prioritas.
Berterima Kasih
Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Robby Kayame, SKM,M.Kes mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan yang telah mengeluarkan regulasi bagi kegiatan pengampuan bagi rumah sakit di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua. Sebab baginya, program ini sangat tepat untuk menyelamatkan masyarakat Papua.
“Ini juga bentuk kebijakan Penjabat Gubernur Papua dan kita bawahan dukung. Supaya bisa menangani perubahan pola penyakit dari menular ke tidak menular, seperti stroke, jantung, ginjal, diabetes membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam penangannya, apalagi harus dirujuk ke rumah sakit di luar Papua. Kami berharap rumah sakit di Provinsi Papua bisa memanfaatkan progam ini untuk meningkatkan kualitas layanan, siap mendapatkan transfer pengetahuan dan ilmu yang cukup siap mengampu rumah sakit di kabupaten/kota,” kata Robby usai acara penandatanganan.
Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes saat menandatangani MoU Pengampuan Layanan Prioritas dengan sejumlah rumah sakit pengampu nasional
Sementara itu Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan, sebagai instansi teknis, pihaknya juga sangat mendukung terobosan yang dilakukan oleh Penjabat Gubernur Papua Dr. Ridwan Rumasukun, SE,MM dalam rangka peningkataan kualitas layanan unggulan yang sebelumnya tidak ada di Tanah Papua.
“Kami siap, mulai dari pelayanan stroke, kardiovaskular, kemoterapi, radioterapi, bedah jantung, cathlab, bedah syaraf, layanan kesehatan ibu dan anak. Untuk SDM kesehatan yang kurang, nanti tim dari rumah sakit nasional ini yang mengampu sementara. Ke depan kalau kita sudah mandiri baru dilepas, baik dari SDM maupun alat kesehatan,” kata Aoysius.
Ia berharap, dengan adanya terobosan ini harus didukung juga dengan penganggaran oleh Pemprov Papua pada APBD 2024, terutama terkait dengan penyiapan alat-alat kesehatan.
“Karena tidak bisa diharapkan Kementerian Kesehatan melalui APBN saja, harus juga dari APBD Provinsi,” tegas Aloysius.
Hadir menyaksikan penandatanganan ini, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Robby Kayame, SKM,M.Kes, dan Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes, Kepala Bappeda Papua Yohanes Walilo, S.Sos,M.Si, Kepala Biro Organisasi Setda Papua sekaligus Penjabat Ketua TP PKK Linda S. Onibala, SE,MM, Kepala Biro Umum dan Setda Papua Elpius Hugi, S.Pd,MA, Wakil Ketua DPR Papua Dr. Yunus Wonda, SH,MH, dan sejumlah pejabat di lingkungan Dinkes Papua dan RSUD Jayapura.
Rencananya, kesepuluh Tim Rumah Sakit Pengampu Nasional ini akan bertolak esok, Selasa, 21 November 2023 ke Manokwari, Papua Barat untuk melakukan kegiatan yang sama. (Gusty Masan Raya)
