KO SEHAT Jadi Program Populis Baru di Papua, Ini Apresiasi dan Harapan Bagi DOB Lain

JAYAPURA (PB.COM)—Program pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Tengah bernama Kartu Otonomi Khusus Sehat atau KO SEHAT yang diluncurkan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setempat sejak 2023 lalu mendapat banyak apresiasi.

Pasca hilangnya program Kartu Papua Sehat (KPS) di zaman Aloysius Giyai dan Lukas Enembe, nyaris tak ada format kebijakan baru dari pemerintah untuk melindungi dan menyelamatkan orang asli Papua secara masif dari ancaman penyakit.

Di awal tahun 2024 ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kembali melakukan Penandatanganan Kerjasama (PKS) Program Kartu Otsus Sehat (KO SEHAT) dengan 7 rumah sakit di Jayapura dan Sentani.

Adapun 7 rumah sakit yang bekerjasama dengan Papua Tengah melalui program KO SEHAT ini yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RS Jiwa Daerah Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RS Marthen Indey, dan RS Bhayangkara.

Direktur RS Jiwa Daerah Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH di sela-sela penandatanganan PKS dengan Dinkes Papua Tengah itu mengaku sangat berterima kasih karena kerjasama ini sangat menolong manajemen memberikan pelayanan penuh bagi pasien jiwa asal Papua Tengah.

“Saya atas nama Direktur RSUD Abepura menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini Dinkes P2KB, karena PKS tahun 2023 terealisasi. Kerjasama ini sangat membantu. Apabila ada pasien OAP dari Papua Tengah yang dirawat di RSJ namun tidak memiliki BPJS, maka klaim pembiayaannya ditanggung oleh Pemprov Papua Tengah dalam hal ini Dinkes melalui KO SEHAT ini,” kata dr. Emma Come, Sabtu, 3 Februari 2024.

Menurut Emma, kebijakan seperti ini harus dilakukan juga oleh DOB lain seperti Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sebab dalam banyak kasus, pasien OAP dari wilayah ini sangat kesulitan terkait pembiayaan.

“KO SEHAT seperti ini sangat bagus. Selama setahun kerjasama, semuanya berjalan dengan lancar, sehingga tidak lagi ada kendala bagi pasien yang tidak tercover BPJS,” tegasnnya.

Direktur RSUD Yowari dr. Petronela M. Risamasu, M.Ked.Trop juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan yang tetap  berkomitmen melanjutkan kerjsama ini di tahun 2024.

“Ini langkah baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk menyelamatkan masyarakatnya dari sakit yang dialaminya. Ada kasus kasus tertentu yang meskipun dia memiliki jaminan kesehatan tetapi tidak dijamin, nah dengan KO SEHAT ini, pasien dari Papua Tengah dibantu pembiayaannya,” ujarnya.

Menurut Petronela, karena KO SEHAT ini diperuntukkan khusus untuk masyarakat asli Papua Tengah, maka pihaknya mengimbau masyarakat mengurus data kependudukannya, harus memiliki NIK, KTP maupun KK dari Papua Tengah agar bisa dilayani secara medis.

“Kalau pun ada pasien asal Papua Tengah yang belum memiliki data, maka kami koordinasikan dengan tim Dinas Kesehatan setempat. Prinsipnya, kami dari RSUD Yowari siap melayani mereka,” tegasnya.

Sementara aktivis kesehatan Drs. Tahi Ganyang Butar-butar, M.Kes mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh dr. Silwanus Sumule bersama Dinas Kesehatan yang dipimpinnya. Menurutnya, dalam prinsip affirmative action yang menjadi roh Otonomi Khusus Papua, kebijakan seperti ini sangat diharapkan berlaku di seluruh provinsi di Tanah Papua.

“Saya kira ini terobosan yang sangat baik karena betul-betul peruntukannya bagi Orang Asli Papua asal Papua Tengah, termasuk yang sedang menjalani studi di Kota Jayapura. Saya berharap ini bisa menjadi role mode yang ditiru oleh provinsi lain di Tanah Papua. Sebab selepas hilangnya Kartu Papua Sehat, banyak orang Asli Papua yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” kata Tahi Butarbutar.

Namun, Butarbutar juga berharap, program KO SEHAT yang sedang dijalankan ini tidak hanya memproteksi warga yang sedang sakit. Tetapi juga harus dipikirkan adanya item pembiayaan bagi pemeriksaan rutin untuk penyakit tidak menular seperti jantung, ginjal, atau diabetes yang akhir-akhir ini banyak diderita Orang Asli Papua di semua kalangan.

“Selain itu, alangkah baiknya dibentuk tim yang melakukan pengawasan terhadap jalanannya pelayanan KO SEHAT di tujuh rumah sakit ini sehingga bisa terpantau dan diatasi segera, seperti dulu UP2KP melakukan pengawasan terhadap pelayanan Kartu Papua Sehat,” tegas Butarbutar yang juga Direktur YPKM ini.

Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) mengatakan, kerja sama pelayanan pasien rujukan ini tidak akan tumpang tindih dengan pembiayaan kesehatan yang sudah dijaminkan oleh BPJS Kesehatan.

Justru KO SEHAT menjadi pelengkap atau komplementer BPJS sehingga sejumlah item pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS, akan ditanggung oleh Pemprov Papua Tengah. Ini semata-mata demi menolong Orang Asli Papua tidak mampu agar terbebas dari biaya kesehatan.

“Jadi Kartu KO SEHAT ini saya kasih istilah BPJS Plus-Plus, sama seperti Kartu Papua Sehat dulu. Ada item-item pembiayaan dalam pelayanan yang tidak dijamin BPJS, itulah alasan kita kerja sama ini. Misalnya kasus kekerasan, perang suku, atau penembakan, tidak dijamin BPJS. Item pembiayaan seperti ini diambil alih dan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” katanya.

Contoh lain, biaya peti jenazah, Ambulance, pen orthopedi, dan alat bantu dengar, bisa dicover melalui kerja sama ini. Masyarakat Orang Asli Papua ber-KTP Papua Tengah, baik dari Nabire, Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak Jaya dan Puncak Papua yang datang berobat, tidak dipungut biaya alias gratis. (Gusty Masan Raya)