Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) bersama pimpinan 7 rumah sakit di Jayapura saat melakukan penandatanganan PKS program KO SEHAT, Sabtu, 3 Februari 2024 di Jayapura.
JAYAPURA (PB.COM)—Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah kembali membangun kerja sama pelayanan pasien rujukan di tahun 2024 melalui program Kartu Otonomi Khusus Sehat atau KO SEHAT.
Pada program yang bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan pasien rujukan Orang Asli Papua (OAP) ini, Dinkes Papua Tengah menggandeng 7 rumah sakit rujukan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura yakni RSUD Jayapura, RSUD Abepura, RS Jiwa Daerah Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, RS Marthen Indey, dan RS Bhayangkara.
dr. Silwanus Sumule
Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), Sabtu, 3 Februari 2024 di Jayapura bersama ketujuh pimpinan atau perwakilan rumah sakit itu.
“Tahun ini adalah tahun kedua kami melaksanakan program itu, dan ini prestasi kerja kami. Dari yang sebelumnya hanya bekerja sama dengan enam rumah sakit, kini menjadi 7 rumah sakit,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) kepada wartawan di sela-sela penandatanganan PKS itu.
Menurut Sumule, secara prinsip tidak ada perubahan yang mendasar dari bentuk kerjasama itu seperti tahun sebelumnya. Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 1,3 juta penduduk di Provinsi Papua Tengah yang sudah dijaminkan seluruhnya oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Kantor KO SEHAT di RSUD Jayapura
Namun ia menyadari bahwa tidak semua pelayanan kesehatan BPJS bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya, dalam kondisi kondisi tertentu, pasien Orang Asli Papua yang tidak mampu harus dirujuk dimana tidak ada pembiayaan dari BPJS.
“Nah ini yang kami berinisiatif memproteksi masyarakat selaku penerima manfaat, dimana semua biaya akan dicover pemerintah Papua Tengah melalui Kartu Otsus Sehat. Jadi KO SEHAT ini hanya diberlakukan untuk Orang Asli Papua, sebab anggarannya bersumber dari dana Otsus. Namun untuk masyarakat Nusantara yang ada di Papua Tengah, kalau dia punya kepesertaan adalah PBI Pusat, ada dana yang kami gunakan untuk membayar kurang lebih sekitar 2.100/kepala,” kata Sumule.
Yolas Teuda, salah seorang pasien asal Kabupaten Puncak yang menerima layanan kesehatan gratis melalui program KO SEHAT pada November 2023 di RSUD Jayapura.
Menurut Sumule, selain itu terdapat item pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS seperti kasus perang suku atau penembakan akibat insiden keamanan. Oleh karena itu, dalam item pembiayaan KO SEHAT, hal ini juga dimasukkan dalam poin PKS untuk memproteksi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan.
“Tentunya kami akan terus memperbaiki kinerja jenis pelayanan yang diberikan, kami berharap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua juga teman teman yang ada di 7 rumah sakit ini. Untuk memudahkan masyarakat Papua Tengah yang berobat, kami sudah tempatkan tim di tujuh rumah sakit ini,” tegasnya.
Mantan Wadir RSUD Jayapura ini mengingatkan, berhubung program KO SEHAT ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang ber-KTP Papua Tengah, ia mengimbau kepada pelajar atau mahasiswa Papua Tengah yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura untuk mengurus KTP Papua Tengah.
“Begitu mereka punya KTP dan bermasalah dengan kesehatan, tinggal menghubungi tim yang sudah kami tempatkan di Jayapura dan dilakukan penanganan medis, ingat ini hanya berlaku untuk mereka yang ber KTP Papua Tengah,” tegasnya. (Gusty Masan Raya)
