Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes
JAYAPURA (PB.COM)—Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan pendapatan di tengah berkurangnya alokasi dana yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua di tahun 2024 ini.
Salah satunya ialah mengaktifkan kembali portal untuk menghidupkan retribusi pengelolaan parkir di rumah sakit rujukan tertinggi di Tanah Papua itu yang bekerja sama dengan PT Kasuarina Parkir Utama sebagai vendor.
“Kami sudah lakukan evaluasi bersama dengan vendor selaku pihak ketiga dan ada hal-hal yang kami lakukan perbaiki. Rencananya, lokasi portal pindah ke atas sehingga tidak membebani masyarakat yang tinggal di belakang rumah sakit. Juga para siswa dan guru SMK Kesehatan yang beraktivitas. Tidak mungkin mereka setiap hari naik turun bayar. Sementara untuk karyawan rumah sakit, akan disiapkan ID Card dengan barcode sendiri,” kata Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes kepada wartawan, Rabum 21 Februari 2024.
Keberadaan portal di pintu masuk RSUD Jayapura.
Menurut Aloysius, sambil menunggu pembangunan portal baru, manajemen juga langsung mulai menerapkan tarif parkir dengan karcis manual. Sebab ini adalah langkah yang harus diambil untuk menghidupkan salah satu sumber pendapatan yang selama setengah tahun lebih ditiadakan.
“Sebagai BLUD, kami dituntut wajib berinovasi untuk menciptakan unit-unit bisnis untuk menaikkan pendapatan. Untuk masuk dan di hitungan satu jam pertama, roda dua Rp 2 ribu sedangkan roda empat Rp 5 ribu. Kalau lebih dari sejam, ya akan ada biaya tambahan. Selain itu, khusus di satu tingkat gedung parkir, kami nanti sistem sewa parkir mingguan atau bulanan,” tegasnya.
Ia mengatakan, saat ini postur anggaran APBD Provinsi Papua turun drastis pasca lahirnya 3 DOB baru yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Pada tahun 2021 APBD Papua menembus Rp 14,6 triliun, tahun 2022 (Rp 8,9 triliun), tahun 2023 (Rp 2,9 triliun) dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi Rp 2,6 triliun.
“Saya memahami, Bapak Pj Gubernur dan Tim TAPD Papua juga tentu kesulitan membagi anggaran ini bagi 40 OPD. Dampaknya ya tahun ini kami hanya terima Rp 22 miliar,” tegasnya.
Mantan Direktur RSUD Abepura ini menegaskan bahwa sebagai rumah sakit besar yang membutuhkan dana operasional yang besar bagi operasional pelayanan, pihaknya tidak tinggal diam atau pasrah. Langkah lain juga terus diambil.
“Seperti tahun lalu, kami akan genjot kembali kerjasama pelayanan pasien rujukan dengan Provinsi Papua Tengah dan beberapa kabupaten/kota seperti Kota Jayapura, Sarmi, Asmat dan Mappi. Tujuannya supaya selain menolong pasien dari daerah ini yang tidak punya kartu BPJS dan biaya di luar paket INA-CBG’s, juga agar ada pemasukan bagi kami rumah sakit,” tutur Aloysius yang tak lama lagi menyandang gelar doktor pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta ini. (Gusty Masan Raya)
