Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM) Kabupaten Pegunungan Bintang Laban Howay mendampingi Bupati Spei Bidana dan GM PLT IUW Papua dan Papua Barat Budiono serta Staf Khusus Dirut PLN Yudo Dwinanda Priaadi saat melihat daya listrik pada ujicoba PLTMH Kalomdol, Jumat, 1 Maret 2024.
OKSIBIL (PB.COM)—Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM) Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin), Laban Howay, S.Sos,MM optimis dengan beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kalomdol yang memberi layanan listrik 24 jam bagi Kota Oksibil dan sekitarnya, ke depan akan ada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru bagi Pegubin.
Pasalnya, PLTMH Kalomdol berkekuatan 1 Megawatt yang terletak di Kampung Arinkop, Distrik Kalomdol itu kini menjadi aset milik Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat, 1 Maret 2024. Sesudah itu, pada acara peresmian nanti, Pemda Pegubin akan menyerahkannya kepada PT PLN Wilayah Papua untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil.
Bupati Spei Bidana menandatangani Berita Acara penyerahan aset PLTMH dari Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Gigih Ugi Atmo mewakili pihak pertama kepada Bupati Spei Yan Bidana mewakili Pemda Pegubin sebagai pihak kedua.
“Tadi kita sudah ujicoba bersama Bupati Spei, pihak PLN dan Kementerian ESDM untuk menggunakan satu mesin PLTMH dan berhasil. Untuk layanan listrik 24 jam, akan dimulai di tiga distrik yakni Distrik Oksibil, Kalomdol dan Serambakon. Ke depan, kita juga akan pasang jaringan dari PLTMH ke Distrik Iwur sekitar 10 kilomter, lalu dari Okpol ke Distrik Okaom sekitar 15 kilometer,” kata Laban Howay di sela-sela ujicoba operasi PLTMH di Kampung Arinkop, Distrik Kalomdol, Jumat, 1 Iwur.
Menurut Laban Howay, ini menjadi salah satu perwujudan visi Mandiri Ekonomi dari Bupati Spei Yan Bidana dana. Sebagai intansi teknis, Dinas Perindagkop Pegubin dipercayakan untuk memasang jaringan dan meteran di rumah-rumah warga.
Laban Howay, S.Sos,MM
“Khusus untuk rumah tangga Orang Asli Papua yang tidak mampu, ada kebijakan pemasangan meteran gratis sebanyak kurang lebih 300 buah dengan dana Otsus. Jadi semuanya pakai token atau listrik prabayar. Tetapi sesudah itu semua pelanggan bayar secara mandiri supaya kita ada pendapatan daerah,” tegasnya.
General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono mengatakan PLTMH Kalomdol yang bersumber dari Sungai Digul ini memiliki 4 mesin turbin dengan kekuatan masing-masing 250 kW atau total 1 Megawat. Sementara beban puncak energi listrik untuk Distrik Oksibil, Kalomdol dan sekitarnya baru berkisar 630 kW.
Empat mesin turbin PLTMH Kalomdol masing-masing berkekuatan 250 kW.
“Jadi kalau sudah beroperasi pekan depan, sangat mencukupi dan bisa 24 jam. Target kami 1.000 pelanggan baru di Kota Oksibil dan sekitarnya sehingga seluruh masyarat bisa menikmati listrik. Tapi pakai token atau pulsa prabayar,” kata Budiono.
Sebelumnya, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST.M.Si mengatakan pemasangan meteran listrik akan dilakukan di semua warga Pegubin dimulai di tiga distrik yakni Oksibil, Kalomdol dan Serambakon.
Bupati Spei berdialog dengan Kadis Perindagkop dan UKM Pegubin Laban Howay dan stafnya.
Oleh karena itu, Spei Bidana meminta warga Pegubin harus memahami bahwa dengan adanya pemasangan meteran dengan menggunakan token atau pulsa prabayar, maka untuk mengakses listrik ke depan, warga harus membayar atau mengisi pulsa listrik terlebih dahulu alias tidak gratis seperti dulu.
“Untuk pemasangan meteran di rumah warga, kita akan subsidi dengan dengan Otsus. Jadi gratis. Tetapi sesudah itu, masyarakat tiap rumah atau KK harus bayar tiap kali pakai supaya ada penerimaan bagi daerah. Selama ini 20 tahun kita bakar uang puluhan miliar tiap tahun tanpa ada kembali karena masih subsidi,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Bupati Spei Bidana menjelaskan, jika PLTMH Digul sudah resmi beroperasi, ada dua keuntungan besar yang didapat oleh Pemerintah Daerah Pegunungan Bintang. Pertama, biaya penghematan anggaran APBD yang selama ini tersedot untuk biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi penyediaan listrik.
“Tahun 2023 saja, kita habiskan Rp 23 miliar untuk beli BBM, kemudian tahun ini ada Rp 16 miliar. Mungki tahun depan kita cukup siapkan Rp 5-6 miliar lebih saja untuk stand bye karena PLTMH sudah beroperasi,” tutur Spei. (Gusty Masan Raya)
