Tanggapi Aksi Pemalangan Kantor Gubernur Papua, Ini Pernyataan Sikap AMPP Dukung Kinerja Rumasukun

JAYAPURA (PB.COM)—Menanggapi dinamika yang terjadi terkait aksi protes yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara (ASN) terhadap kinerja Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE,MM, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y. Derek Hegemur, SH,MH hingga berujung pemalangan kantor gubernur, sejumlah perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan (AMPP) Provinsi Papua menggelar rapat bersama dan menyampaikan pernyataan sikapnya.

Pernyataan sikap tersebut dibuat AMPP Provinsi Papua bersama perwakilan masyarakat adat, perwakilan OKP Cipayung, tokoh pemuda, perempuan, dan juga perwakilan dari tokoh-tokoh potensial.

Pada Jumat malam, 5 April 2024, Ketua AMPP Provinsi Otniel Deda memimpin rapat dihadiri sejumlah perwakilan tokoh, di antaranya, Edison Awoitauw (mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Otniel Oropa (tokoh pemuda Saireri), Dominggus Stenly Noya (Ketua GAMKI Papua), Jimmy Tungkayo (tokoh pemuda Tabi), dan Daniel Toto (Ketua DAS Tabi).

Hadir pula Amiruddin (GP Ansor Papua), Eliab Ongge (Sekretaris Dewan Adat Sentani), Renaldy Tokoro (Ketua Umum Pemuda Tabi), Ronald Yaung (Ketua Pemuda Grime), Lawus Kabak (Ketua GAMKI), Abdul Muis Iba (Ketua Gema), Sandra Sroyer (ASN), Carlos Sawaki (Ketua LMA), Simon P. Bame (Ketua Pemuda Katolik Korda Kota Jayapura), Marselino Marini (Ketua Gepenta), dan Nona selaku aktivis perempuan Papua.

“Melalui pers rilis terkait dengan dinamika situasi yang sudah berjalan dan sedang terjadi di provinsi Papua khususnya aksi protes dan juga pemalangan kantor gubernur dan juga fasilitas publik yang juga dilakukan oleh ASN di Provinsi Papua,” ujar Otniel Deda di Jayapura, Jumat malam sebagaimana rilis yang diterima papuabangkit.com.

Menurut pria yang akrab disapa Bung OD ini, adapun 5 poin kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat itu guna menanggapi dinamika dan situasi yang terjadi di birokrasi pemerintahan Provinsi Papua sebulan terakhir.

Pertama, Meminta Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini sedang melakukan protes atau keberatan dan pemalangan kantor Gubernur Provinsi Papua, agar dapat melakukan protes sesuai dengan mekanisme melalui Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (KASN RI).

Kedua, Menghimbau kepada ASN untuk menghentikan aksi pemalangan kantor Gubernur Provinsi Papua karena telah mengganggu pelayanan publik terhadap masyarakat.

Ketiga, Meminta kepada Kapolda Papua untuk melakukan proses pencegahan terhadap masa aksi ASN yang telah melakukan pemalangan kantor Gubernur Provinsi Papua, karena telah mengganggu dan mengorbankan semua aktifitas pelayanan publik terhadap masyarakat di Provinsi Papua.

Keempat, Mendukung Penjabat Gubernur Prov Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, Se.,M.M Dan Penjabat Sekda Prov. Papua Y. Derek Hegemur, Sh.,M.H untuk tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diamanatkan oleh negara sampai masa tugasnya berakhir.

Kelima, Mengapresiasi kinerja Penjabat Gubernur Prov Papua yang menjaga keseimbangan pada masa transisi pasca berakhirnya masa periode gubernur defenitif dan pemekaran DOB dan mendukung Penjabat Gubernur Prov Papua untuk mensukseskan pilkada serentak Gubernur Prov Papua, Walikota atau Bupati, pengangkatan Kursi DPRK Kabupaten, Kota, DPRP Provinsi dan PON XXI di Aceh dan Sumut.

Kronologi Masalah

Sebelumnya, Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua, Jalan Sao Siu di Jayapura, Senin, 25 Maret 2024. Demo damai yang digelar sejak Pkl. 10.00 hingga 13.00 WIT ini diikuti sekitar 500 lebih ASN yang berasal dari 40-an Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam aksinya, mereka menuntut Presiden Jokowi mencopot Penjabat Gubernur Papua Dr. M. Ridwan Rumasukun, SE,MM, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Y. Derek Hegemur, SH,MH dan Kepala Biro Ortal Papua yang juga merangkap Penjabat Ketua PKK Papua Linda Stelda Onibala, S.Sos,MM, turun dari jabatannya.

Ketua Forum Solidaritas ASN dan Masyarakat Papua (SAMP) Nattan Ansanay mengatakan, ketiganya dinilai telah melakukan praktik pemerintahan yang buruk, melawan aturan kepegawaian dalam proses pengangkatan jabatan eselon III, serta secara terang-terangan membangun dinasti dan KKN di dalam birokrasi Papua untuk memuluskan kepentingannya.

“Hari ini kami ASN Papua yang didominasi anak-anak Papua pemilik negeri ini datang dengan tujuan baik, kami tidak ingin menuntut jabatan tetapi menuntut keadilan dan kebenaran. Kami tolak hasil pelantikan eselon III dua 15 Februari 2024 yang benar-benar tidak sesuai aturan kepangkatan tanpa melalui mekanisme Baperjakat dan BKD,” kata Nattan dalam orasinya di depan ratusn ASN yang hadir.

Menurut Nattan, praktik nepotisme sangat tampak dalam pengangkatan pejabat eselon III Papua pekan lalu. Padahal, ada banyak putra-putri asli Papua asal Tabi Saereri yang memiliki jabatan sebelumnya, dicopot dan tidak dipakai.

“Anak Penjabat Gubernur Papua yang baru TMT 2010 sudah naik jabatan menjadi IVB, sementara masih banyak kami anak Papua yang layak untuk duduk di situ. Lihat, kami ASN yang berdiri di sini, kami datang untuk menegakkan harga diri kami di atas tanah kami. Kami dilantik untuk melayani masyarakat. Kami mampu bekerja. Kenapa Anda tidak memberdayakan kami? Apakah karena kami tidak setor jadi tidak dilantik,” tanya Natan dalam orasinya disambut teriakkan tepuk tangan.

Aksi ini berlanjut pada Rabu, 3 Maret 2024. Pintu gerbang utama Kantor Gubernur dipalang pendemo yang mengatasnamakan solidaritas ASN dan masyarakat Papua.

Penanggung jawab demo, Herianus Asso, mengatakan pemalangan kantor gubernur bentuk akumulasi kekecewaan dari ASN kepada Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun dan Penjabat Sekda Papua Derek Hegemur. (Renaldo Tulak/Gusty Masan Raya/Rilis)